Connect with us

Ekbis

Pemerintah Fokus Lima Kebijakan Fiskal Percepat Pemulihan Ekonomi

Published

on

Pemerintah Gelontorkan Rp 553 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021

Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati memaparkan lima fokus kebijakan fiskal pada 2022 yang memiliki tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. “Tema kebijakan fiskal 2022 memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi mendukung pelaksanaan reformasi struktural lebih optimal,” kata dia, Kamis, 20 Mei 2021.

Dia memaparkan, fokus pertama adalah melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.

Fokus kedua yaitu menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial serta mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19. “Ini termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan,” ujar Sri Mulyani.

Fokus ketiga adalah mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan, serta penguatan program perlindungan sosial. Tak hanya itu perbaikan daya saing dan produktivitas juga akan dilakukan karena memerlukan investasi infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi.

“Reformasi struktural ini harus disertai penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi UU Cipta Kerja,” kata Sri Mulyani.

Fokus keempat yakni optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Dia mengatakan upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Hal itu dilakukan agar angka tax ratio dapat diperbaiki dalam jangka pendek dan menengah untuk mendukung penguatan ruang fiskal.

Dari sisi belanja, upaya dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan dampak berantai yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Sri Mulyani menegaskan pemanfaatan anggaran harus lebih difokuskan untuk mendukung program prioritas, mendorong efisiensi kebutuhan dasar, dan menjaga agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil atau results-based.

Untuk belanja subsidi harus terus ditransformasi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang agar semakin efektif dan tepat sasaran. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel, prudent dan inovatif melalui skema KPBU yang lebih masif, penguatan peran SWF LPI, pemberdayaan SMV, pendalaman pasar, serta pengendalian utang. “Pembiayaan masih akan dihadapkan pada tantangan kebutuhan yang tinggi dan volatilitas pasar keuangan, serta antisipasi tren kenaikan suku bunga global,” ujar Sri Mulyani.

Target pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan prudent dengan melihat peluang dan diversifikasi pasar, diversifikasi instrumen dan sumber pinjaman dari pasar keuangan lokal, global, maupun pemanfaatan pinjaman dari lembaga multilateral dan bilateral. Pemerintah juga terus mendorong efektivitas pembiayaan investasi melalui penguatan BUMN karena memiliki peran aktif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan.

Fokus kelima adalah menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 dapat berjalan optimal karena harus menjadi fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Kemendagri Dorong Percepatan Izin Berusaha di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi secara daring terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah kepada jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta arah kebijakan Omnibus Law.

Sosialisasi itu secara spesifik membahas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam kesempatan itu, irjen Kemendagri Tumpak Haposan mengatakan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlunya memaksimalkan pengawalan terhadap perizinan di daerah.

“Saya berharap seluruh APIP daerah dapat bersinergi untuk memastikan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang akan disosialisasikan hari ini,,” ujarnya.

Peran APIP daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proses perizinan berusaha di daerah sangat penting.

APIP juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah dengan memastikan pelaku usaha sesuai dengan standar yang telah diatur.

Selain itu, untuk memastikan seluruh mandat pengawasan yang telah diatur, APIP juga dituntut untuk meningkatkan kapabilitas secara maksimal.

 

Continue Reading

Ekbis

Sampai 11 Juni 2021, Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi capai Rp 219,6 Triliun

Published

on

By

Pemerintah Gelontorkan Rp 553 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 31,4 persen, yakni Rp219,65 triliun per 11 Juni dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. “PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki multiplier effect,” ujarnya, Selasa, 15 Juni 2021.

Airlangga merinci realisasi anggaran PEN sebesar Rp219,65 triliun meliputi bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, program prioritas Rp37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun, serta insentif usaha Rp41,73 triliun.

Realisasi bidang kesehatan Rp35,41 triliun terdiri atas program diagnostic Rp0,24 triliun, therapeutic Rp15,89 triliun, vaksinasi Rp8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp0,005 triliun, BNPB Rp0,66 triliun, bantuan iuran JKN Rp0,26 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp6,83 triliun.

Baca juga: Mendagri: Pemulihan Ekonomi Bukan Hanya Survive, Tapi Pulih dan Bangkit

Perlindungan sosial yang mencapai Rp64,04 triliun terdiri atas PKH Rp13,96 triliun, Kartu Sembako Rp17,3 triliun, BST Rp11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp2,33 triliun.

Program prioritas Rp37,1 triliun meliputi padat karya kementerian/lembaga Rp10,9 triliun, pariwisata Rp1,27 triliun, ketahanan pangan Rp11,3 triliun, ICT Rp3,09 triliun, kawasan industri Rp0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, program prioritas lain Rp0,01 triliun.

Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp41,73 triliun terdiri atas BPUM Rp11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp28,95 triliun. “KUR sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp111,9 triliun atau 44,26 persen dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun diberikan kepada 3,06 juta debitur,” kata Airlangga.

Terakhir yakni insentif usaha Rp41,73 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), PPh Final UMKM DTP Rp0,31 triliun oleh 127 ribu WP, serta PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp0,2 triliun dari lima WP.

Kemudian PPN DTP Perumahan Rp0,06 triliun oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp6,84 triliun.“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi,” kata Airlangga.

Continue Reading

Ekbis

Tegas, Bank Indonesia Larang Penggunaan Uang Kripto untuk Alat Pembayaran

Published

on

By

Cina Larang Layanan dan Transaksi Uang Kripto

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melarang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. “Kami melarang seluruh lembaga keuangan apalagi yang bermitra dengan BI tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto sebagai pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan,” kata dia, Selasa, 15 Juni 2021.

Dia menegaskan mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Bank Indonesia dan juga Undang-Undang Mata Uang,” ujar Perry.

Baca juga: Cina Larang Layanan dan Transaksi Uang Kripto

Bank sentral akan akan menerjunkan pengawas-pengawas dalam rangka memastikan lembaga keuangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia berencana menerbitkan mata uang rupiah dalam bentuk digital yang kini perancangan serta rencana pengedarannya masih dalam proses pembahasan.

Sebagai informasi, penggunaan mata uang digital seperti uang kripto sedang mewabah di tengah masyarakat meski belum memiliki perlindungan konsumen yang memadai. Instrumen tersebut juga tidak memiliki basis fundamental maupun regulasi yang jelas dan berbau spekulasi.

Continue Reading

HOT TOPIC