Connect with us

Hot Topic

Pemerintah Rombak Skema Penggajian PNS, Begini Penjelasan BKN

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah bakal merombak skema pemberian pangkat, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan pemangkasan ini nantinya penghasilan PNS yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen akan dipangkas menjadi tinggal gaji dan tunjangan saja.

“Untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas perombakan akan dilakukan dengan memangkas jumlah komponen yang selama ini terlalu banyak,” ujae Paryono, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Minggu (29/11).

Ia mengatakan seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Jadi, dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif,” tuturnya dalam pernyataan yang dikeluarkan akhir pekan lalu.

Baca juga: Jokowi: Gaji dan Tunjangan Guru Status P3K Nantinya Setara PNS 

Selain itu, dengan perombakan, Paryono menyatakan nantinya formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Paryono menuturkan implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Mulanya, sistem penggajian akan dilakukan berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi berbasis harga jabatan.

Sementara itu, formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS.

Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga pada tiap daerah. Perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi sistem berbasis pada harga jabatan didasarkan pada nilai jabatan.

Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan (pangkat).

Untuk perubahan sistem kepangkatan PNS, ia menuturkan secara prinsip nantinya akan selaras dengan mandat UU tentang ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

“Pada sistem sebelumnya, pangkat melekat pada orang (tingkat seseorang PNS), sementara pada sistem pangkat ke depan, pangkat melekat pada jabatan (tingkatan Jabatan),” jelasnya.

Ia menambahkan perubahan itu semua dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Nantinya, proses perumusan kebijakan teknis tentang pangkat, gaji, tunjangan dan fasilitas PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP),” ujarnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jabar 3.095 Kasus Baru Covid-19, Lewati DKI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru Covid-19 masih terus menunjukkan penambahan signifikan. Bahkan, pada hari ini, Jumat (15/01) jumlah kasus baru Covid-19 menembus angka lebih dari 12 ribu.

Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 data pada Jumat 15 Januari 2021, terdapat penambahan 12.818 orang. Sehingga total akumulatifnya ada 882.418 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga: Rekor Lagi, Kasus Baru ovid-19 Tembus 12 Ribu 

Kali ini, Jawa Barat menyumbang pasien positif Covid-19 tertinggi dengan penambahan 3.095 pasien. Disusul DKI Jakarta yang menyumbang 2.541 kasus baru Covid-19.

Berikut 5 provinsi dengan kasus baru Covid-19 tertinggi pada Jumat, 15 Januari 2021:

  1. Jawa Barat: bertambah 3.095
  2. DKI Jakarta: bertambah 2.541
  3. Jawa Tengah: bertambah 1.993
  4. Jawa Timur: bertambah 1.198
  5. Sulawesi Selatan: bertambah 649
Continue Reading

Hot Topic

Ikuti Keputusan DKPP, KPU Pilih Ilham Saputra Sebagai Plt

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno dan memilih Ilham Saputra secara aklamasi menggantikan Arief Budiman sebagai ketua KPU yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal ini juga menjawab desakan DKPP lewat nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 terkait pemberhentian Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU RI.

“Memilih plt (pelaksana tugas) ketua KPU yaitu Ilham Saputra secara aklamasi,” ujar Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam konferensi pers daring, Jumat (15/1).

Namun, KPU masih menunjuk plt ketua bukan ketua definitif. Raka mengatakan, Plt Ketua KPU Ilham Saputra akan mengkoordinasikan tindak lanjut putusan DKPP tersebut berupa keputusan KPU terkait peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan selaku Ketua KPU kepada Arief Budiman paling lambat tujuh hari sejak putusan DKPP dibacakan.

Rapat pleno yang digelar pada Jumat pagi dihadiri enam anggota KPU RI, kecuali Viryan Aziz yang sedang positif Covid-19. Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra menuturkan, Arief Budiman masih menjadi anggota KPU karena DKPP hanya memberhentikannya dari jabatan ketua.

Sementara itu, kata Ilham, penunjukkan plt bukan ketua definitif karena anggota KPU masih akan membahas tindak lanjut atas persoalan ini. “Ditunjuk dulu Plt selama beberapa hari, atau tindakan kami sebagai anggota KPU berikutnya nanti akan ada sambungannya,” kata Ilham.

Baca juga: Langgar Kode Etik, Arief Budiman Dipecat Sebagai Ketua KPU

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan memberhentikan Arief Budiman dari jabatan ketua KPU RI. Hal disampaikan dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 pada Rabu (13/1)

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua DKPP Muhammad dalam sidang pembacaan putusan.

Kemudian DKPP memerintahkan KPU RI melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari. DKPP juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengawasi pelaksanaan putusan itu.

Perkara ini terkait pengaktifan kembali Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik pascaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatannya. DKPP menilai Arief Budiman melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena mendampingi Evi mengajukan gugatan ke PTUN dan mengeluarkan surat KPU RI yang meminta Evi aktif kembali sebagai anggota KPU RI.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Gempa Sulawesi Barat, 34 Orang Meninggal Dunia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sebanyak 34 korban meninggal dunia akibat Gempa M 6,2 di Sulawesi Barat, Jumat 15 Januari 2021. Data tersebut dihimpun hingga pukul 14.00 WIB.

Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana merinci 26 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Kabupaten Majane.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati menambahkan terdapat 10 lokasi pengungsian di Kabupaten Majene.

“Di antara lain di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang, Desa Limbua yang terdapat di Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda serta Kecamatan Sendana,” katanya.

Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat lima titik pengungsian yang berada di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro.

Raditya menyampaikan, sampai saat ini jaringan listrik juga masih padam dan komunikasi selular tidak stabil pada dua kabupaten tersebut.

Sementara itu, pagi tadi, Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan peninjauan ke lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

BNPB turut mendistribusikan bantuan dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, antara lain 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC