Channel9.id-Suriah. Utusan Khusus Suriah di PBB menuturkan kala pihak pemerintah dan kubu oposisi sepakat untuk menyusun konstitusi yang baru, Senin (18/10/2021).
Komite penyusun rancangan konstitusi baru, yang berisikan 45 perwakilan dari kubu pemerintah, oposisi dan sipil, memiliki mandat untuk menyusun undang-undang dasar baru, nantinya akan berujung kepada pemilihan yang diawasi PBB.
Utusan Khusus Suriah Geir Pedersen mengatakan kalau kedua kubu telah sepakat untuk “menyiapkan dan mulai menyusun reformasi konstitusi”.
Baca juga: Amnesti Internasional Sebutkan Suriah Telah Menyiksa Warganya yang Pulang dari Migrasi
Dalam pertemuannya tersebut mereka akan membahas dasar-dasar hukum yang jelas, ujarnya kepada para wartawan di Jenewa tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Hadi Al-Bahra, ketua Komite Konstitusional Suriah, menyebutkan kalau delegasi pihak oposisinya tengah berupaya untuk mereformasi konstitusi negara, termasuk kesetaraan hak untuk seluruh warga Suriah.
Kedua pihak nantinya akan memberikan gagasannya terhadap beragam isu termasuk isu kedaulatan dan supremasi hukum.
Perang berkepanjangan di Suriah awalnya terjadi setelah adanya pemberontakan terhadap kepemerintahan Presiden Bashar al-Assad.
Setelah mendapatkan dukungan dari Rusia, Assad berhasil menguasai kembali Suriah, namun daerah-daerah pentingnya masih belum dibawah kekuasaannya.
Pada bulan Januari, Pedersen yang merupakan diplomat veteran dari Norwegia, menyebutkan kalau perwakila dari Assad menolak proposal dari kubu oposisi dan juga gagasan dari mereka untuk melanjutkan kembali proses reformasi konstitusi.
“Sejak saat itu saya terus berusaha dapat membuat konsensus tentang bagaimana kita harus mengambil langkah kedepannya. Dan saya sangat senang kalau saat ini kita sudah mencapai sebuah kesepakatan,” ujarnya di hari Minggu.
(RAG)
