Connect with us

Hot Topic

Pemerintah Terapkan PSBB Jawa-Bali

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah pusat resmi menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh provinsi di Pulau Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2021.

Hal itu disampaikan Ketua Komite  Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu (06/01).

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” ujar Airlangga.

“Pemerintah mendorong pembatasan ini dilakukan pada 11 Januari – 25 Januari dan akan terus dievaluasi,” sambungnya.

Baca juga: Pecah Rekor, Kasus Baru Covid-19 Bertambah 8.854 

Airlangga menuturkan, keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai dengan UU yang dilengkapi PP 21 Tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, sebelum mengambil kebijakan ini  pemerintah melihat data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

“Pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19,”katanya.

Parameter tersebut antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen, dan tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen.

Kemudian kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

Adapun PP 21 Tahun 2020, PSBB di Jawa-Bali mengatur terkait pembatasan sebagai berikut:

  1. Membatasi Work From Office (WFO). WFO hanya menjadi 25% dan Work From Home (WFH) menjadi 75%.
  2. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan daring.
  3. Sektor esensial kebutuhan pokok tetap akan beroperasi 100% tapi dengan jam operasional dengan protokol kesehatan ketat.
  4. Pembatasan jam buka pusat perbelanjaan alias mal sampai jam 19.00 WIB. Untuk restoran 25% dan pemesanan makanan harus take away dan delivery bisa tetap diizinkan.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Gempa Sulbar, 46 Orang Meninggal Dunia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. BNPB menyampaikan, total ada 46 korban meninggal dunia akibat Gempa Bumi di Sulawesi Barat. Rincinya terdiri dari sembilan korban di Majene dan 37 korban jiwa di Mamuju.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Raditya Jati menambahkan, Gempa dengan M 6,2 itu juga membuat 15.000 orang terdampak dan mengungsi.

“Sebanyak 10 titik pengungsi di Majene dan lima titik pengungsi di Mamuju,” katanya, Sabtu 16 Januari 2021.

Di samping itu, sebanyak 826 jiwa mengalami luka-luka yang terdiri dari Majene sebanyak 637 jiwa dan Mamuju sebanyak 189 jiwa.

Gempa tersebut mengakibatkan kerugian materil yakni satu unit kantor Danramil rusak, satu unit fasilitas kesehatan rusak, 415 rumah rusak, dan satu minimarket rusak di Kabupaten Majene.

Sementara di Kabupaten Mamuju mengakibatkan satu unit hotel rusak, satu minimarket rusak, satu unit kantor Gubernur Sulbar, dua unit fasilitas kesehatan, satu unit jembatan rusak, dan satu unit pelabuhan rusak.

Gempa tersebut juga mengakibatkan tiga titik jalan di Majene putus, jaringan listrik padam dan jaringan seluler putus. Saat ini, listrik dan jaringan seluler kembali pulih. Untuk jalan juga sudah bisa dilalui.

BNPB memberikan bantuan dana sebesar Rp4 miliar, delapan set tenda isolasi, 19 set tenda pengungsi, lima unit light tower, 2.004 makanan tambah gizi, 2.004 makanan siap saji, 500 paket baby kit, 500.000 masker kain, 200 unit velbed, 700 lembar selimut dan empat unit heli dikerahkan.

Saat ini, kebutuhan mendesak yang diperlukan yakni sembako, selimut dan tikar, tenda pengunsi, pelayanan medis, masker, alat komunikasi, terpal, alat eskavator, air dan sanitasi, protokol kesehatan belum diterapkan di pengungsian, dan APD untuk petugas.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Dekati 900 Ribu, Kasus Baru Covid-19 Tambah 14.224

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di tanah air kembali mencetak rekor baru. Pada hari ini, Sabtu (16/01), jumlah kasus Covid-19 bertambah 14.224. Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 menjadi 896.642.

Tercatat penambahan 283 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona. Dengan penambahan tersebut, pasien meninggal akibat corona total menjadi 25.767 orang.

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 8.662 orang, sehingga jumlah penderita yang sembuh mencapai 727.358 orang. Mereka dinyatakan sembuh setelah mendapatkan hasil dua kali negatif dalam pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Rekor Baru Lagi, Kasus Baru Covid-19 Tembus 12 Ribu

Sementara itu, jumlah kasus aktif Covid-19 saat ini tercatat 143.517 orang  setelah bertambah 5.279.

Jumlah 14.224 kasus baru Covid-19 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 63.300 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 45.358 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 8.269.701 spesimen terhadap 5.521.058 orang yang diambil sampelnya.

Continue Reading

Ekbis

Dugaan Korupsi Asabri, Kejaksaan Terbitkan Perintah Penyidikan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) periode tahun 2012 – 2019. “Ssprindik (kasus dugaan korupsi Asabri) telah diterbitkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Jumat, 15 Januari 2021.

Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus. Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tersebut memerintahkan beberapa orang jaksa penyidik untuk melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi di manajemen PT Asabri.

Leonard menjelaskan selama 2012-2019, PT Asabri bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi berupa pembelian saham sebesar Rp10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi. Selain itu investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Selanjutnya, tim jaksa penyidik dalam waktu dekat segera menyusun jadwal pemanggilan saksi-saksi dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan serta rencananya akan mulai dilakukan pemeriksaan saksi-saksi pada minggu depannya,” tutur Leonard.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC