Connect with us

Nasional

Pemkot Surabaya Berikan IMB Gratis Rumah Ibadah dan Fasilitas Pendidikan

Published

on

Channel9.id-Surabaya. Tri Rismaharini selaku walikota surabaya memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara gratis kepada seluruh rumah ibadah dan fasilitas pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga harmoni di antara masyarakat Surabaya yang multikultural.

Pemberian IMB tersebut dilakukan secara simbolis di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya. IMB diserahkan langsung kepada pihak gereja, pengurus masjid, dan pengurus sekolah yang telah selesai pengurusannya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Pada acara tersebut, Risma menyampaikan, seluruh rumah ibadah dan fasilitas pendidikan di Surabaya sudah harus memiliki IMB. “Ini secara simbolis dulu, nanti kita uruskan semuanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis,Jumat (16/10).

Risma mengaku sudah lama ingin memberikan IMB itu kepada rumah ibadah dan fasilitas pendidikan. Akan tetapi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dulu sehingga perlu waktu cukup lama.  “Jangankan IMB rumah ibadah, tanah Pemkot juga begitu (lama pengurusannya),” imbuhnya.

Baca juga : DKPP: Sumut Ranking Satu Pelanggaran Pilkada

Pemberian IMB ini, lanjut Risma, sangat penting bagi dirinya. Sebab, ia ingin meninggalkan sesuatu yang berharga bagi rumah ibadah di seluruh Surabaya. “Saya harus menyelesaikan (IMB) ini sebelum purna tugas sebagai Wali Kota Surabaya,” terangnya.

Risma menambahkan, pemberian IMB ini bertujuan agar warga Surabaya bisa hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis.

“Sebab, kota ini tidak rukun, maka kota ini tidak akan tenang. Dampaknya, orang tidak bisa mencari makan. Nah, kalau sudah tidak bisa mencari makan, maka akan menang-menangan sendiri, mengerikan kalau itu terjadi,” ujarnya.

Oleh karena itu, meski belum banyak yang selesai, Risma tetap menyerahkan IMB yang ada agar tidak hanya diletakkan di Pemkot. “Saya bilang ke teman-teman, pokoknya (IMB) dikeluarkan dan diberikan dulu meskipun sedikit. Sebab, prosesnya masih panjang, mulai dari menata tanahnya, batas-batas, dan lain sebagainya,” terang Risma.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Surabaya Robben Rico menjelaskan, ada sembilan IMB yang diserahkan dengan rincian 5 untuk masjid, 1 untuk sekolah, dan 3 untuk gereja.

“Harapannya, semua tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan bangunan yang sifatnya untuk kebutuhan sosial bisa diselesaikan semuanya. Kami akan mengupayakan sebelum Bu Risma turun, semua sudah clear,” ujarnya.

Robben mengaku, ada beberapa kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan IMB rumah ibadah dan sekolah itu. Salah satunya terkait dengan persyaratan, seperti kepemilikan lahan hingga histori tanah tersebut.

“Kalau surat-suratnya lengkap semua, mungkin seminggu selesai. Sebab, ini hanya bangunan sederhana. Sampai saat ini, sudah ada sekitar 30 IMB yang sedang kami proses. Kami juga terus mendorong teman-teman pengurus rumah ibadah dan sekolah untuk melengkapi persyaratannya agar bisa dibantu segera,” tegasnya.

Sementara itu, pendeta dari Gereja Bethany Surabaya, Ronny, sangat berterima kasih kepada Risma beserta jajarannya yang telah membantu menguruskan legalitas IMB gerejanya.

“Kami juga sangat terharu dengan perhatian Pemkot ini. Sebenarnya, selama ini kami sudah patuh apapun perintah Bu Risma, termasuk ketika kami diminta stop untuk beribadah di gereja karena ada pandemi.

Kepatuhan ini adalah bentuk sinergi kami dengan Pemkot,” katanya. Ketua PCNU Kota Surabaya Dr Ahmad Muhibbin juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Risma dan jajarannya yang telah membantu pengurusan IMB.

Menurutnya, kebijakan ini sangat luar biasa dan menjadi bukti perhatian Pemkot dalam memberikan legalitas kepada rumah ibadah. “Bagaimana pun juga, ini aset keagamaan. Hal ini juga menjadi bagian dari membangun kota yang holistik.

Jadi, pembangunan kota ini tidak hanya sekadar fisik, tapi juga dari aspek spiritualnya yang dapat memberikan dukungan secara simultan terhadap kemajuan kota,” Ahmad menambahkan, Surabaya akan terus menjadi kota yang layak untuk ditinggali oleh semua golongan jika masyarakatnya tenang dan nyaman dalam kehidupan sosial serta keagamaannya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Ketua DPRD Pekalongan Tewas Kecelakaan di Tol Solo

Published

on

By

Channel9.id0Jakarta. Kecelakaan dialami Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Nunung Sugiantoro (40) dalam perjalanan di Tol Solo – Ngawi KM 542 – 400, Selasa (20/10) tadi pagi.

Diketahui korban berencana melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dengan menumpang mobil Fortuner dengan Nopol G 21 NW. Sedangkan ini dikatakan Kasat Lantas Polres Sragen AKP Ilham Syafriantoro Sakti mewakili Kapolres Sragen, AKBP Rafael Sandy Cahya Priambodo, Selasa (20/10).

“Kecelakaan tunggal. Lokasi kejadian merupakan jalur lurus. Kendaraan lepas kendali dan menabrak cor beton jembatan,” ujar Kasat Lantas Polres Sragen dikutip dari Kumparan.

Baca juga: Kecelakaan Bus di Tol Cipali, 7 Orang Meninggal

Kejadian berawal dari korban yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan melintas di jalan tersebut. Sedangkan mobil dikemudikan oleh Syaiful Huda (37) warga Tanjungsari, Kajen. Namun ada dugaan awal pengemudi kurang konsentrasi sehingga kecelakaan terjadi.

“Mobil sempat menabrak pembatas besi, kemudian menghantam cor. Kondisi korban meninggal sempat terjepit badan mobil,” terangnya.

Selanjutnya ketika dikonfirmasi Kasat Lantas Polres Sragen AKP Ilham Syafriantoro Sakti kepada wartawan bahwa kecelakaan disebabkan pengemudi mobil kurang konsentrasi. Namun pihaknya masih menunggu pemeriksaan saksi untuk memastikan.

Sementara pengemudi Syaiful Huda (37) kondisinya mengalami luka ringan dan mendapat perawatan di RSUD Sragen sementara Nunung, ditemukan tewas di lokasi.

IG

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Pemanfaatan Masker untuk Berkampanye Lebih Efektif Ketimbang Baliho

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pemanfaatan hand sanitizer dan masker yang ditempeli gambar atau nomor urut pasangan calon (paslon) sebagai bahan kampanye jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan baliho.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Webinar Nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berintegritas 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/10).

“Masker lebih efektif daripada baliho, baliho itu statis, yang nonton orangnya lewat-lewat itu aja. Tapi kalau masker bisa masuk sampai ke gang-gang, ke pasar, tempat ibadah. Orang ngobrol pasti melihat muka. Sebetulnya yang pakai masker pasangan calon dia menjadi ajang promosi,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri:  Tidak Ada Korelasi Peningkatan Angka Covid-19 Dengan Daerah yang Gelar Pilkada 2020

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan catatan-catatan penting dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 pada rapat di Istana Negara kemarin. Beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada grafik penularannya cenderung mengalami penurunan.

“Artinya Pilkada yang tadinya dikhawatirkan akan menjadi media penularan, ternyata (tidak terjadi). Berarti antara Pilkada dengan penularan Covid-19 tidak memiliki korelasi langsung, yang memiliki korelasi adalah kepatuhan protokol,”jelasnya.

Meski demikian, Tito menyampaikan masih terjadi sejumlah pelanggaran selama 25 hari masa kampanye, di antaranya mulai dari persoalan netralitas hingga pelanggaran protokol kesehatan seperti kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Tito menilai, selama masa kampanye jumlah pelanggarannya dinilai kian terkendali. Berdasarkan data yang ada, selama periode 26 September hingga 10 Oktober 2020 terdapat 9.189 pertemuan terbatas. Dari jumlah itu, hanya 256 yang dinilai melanggar karena melibatkan peserta pertemuan di atas 50 orang.

“Kalau dihitung persentasenya lebih kurang 2,7%. Jadi kurang dari 3%, artinya relatif kecil. Tapi bukan berarti ditoleransi,” tegasnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, terhadap pelanggaran-pelanggaran itu sudah dilakukan penindakan, terutama oleh Bawaslu. Ia pun kembali mewanti-wanti agar selama masa kampanye para paslon tidak membuat kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Kalau ada sampai yang keterlaluan massanya besar, kemudian seperti rapat umum, bila perlu dari Polri yang bertindak dengan menerapkan Undang-Undang, bukan Undang-Undang Pemilu, Pilkada, tapi Undang-Undang yang berlaku lainnya, misalnya (UU tentang) Wabah Penyakit Menular,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Presiden Jokowi Bersiap Menerima PM Jepang Yoshihide Suga

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo siap menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga beserta Ibu Mariko Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10).

Kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga beserta Ibu Mariko Suga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (20/10) siang. PM Yoshihide Suga dan Ibu Mariko Suga disambut oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di tangga pesawat.

Baca juga: Kerjasama Indonesia dan Jepang, Menteri PPN/Kepala Bappenas Terima Kunjungan The Jakarta Japan Club

Selanjutnya, Perdana Menteri Jepang beserta rombongan bertolak menuju Istana Kepresidenan Bogor guna melaksanakan kunjungan resmi dan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam kunjungan tersebut juga diagendakan kegiatan penanaman pohon dan pertemuan tete-a-tete. Kedua pemimpin juga direncanakan untuk memberikan pernyataan pers bersama.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan bahwa kunjungan PM Yoshihide Suga ke Indonesia adalah dalam rangka membahas kerja sama antara kedua negara dalam konteks penanganan pandemi COVID-19. Kunjungan ke Indonesia ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan pertamanya ke luar negeri.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC