Channel9.id, Jakarta. Pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui rehabilitasi infrastruktur serta pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat mayoritas akses jalan dan jembatan yang sempat rusak kini kembali berfungsi. Pemulihan konektivitas ini dinilai penting untuk menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Satgas PRR per 11 Mei 2026, sebanyak 94 persen dari 2.421 ruas jalan daerah yang rusak telah kembali beroperasi. Selain itu, 67 persen dari 1.181 jembatan daerah terdampak juga telah difungsikan kembali.
Sementara itu, seluruh jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya rusak kini telah pulih 100 persen secara fungsional untuk mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.
Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan pemerintah kini fokus menyelesaikan pembersihan lumpur yang menutup drainase dan saluran irigasi di sejumlah wilayah terdampak.
“Kondisi di lapangan sudah menunjukkan progres signifikan dan hampir tuntas. Untuk akses jalan nasional bahkan sudah 100 persen terhubung sejak beberapa bulan lalu. Saat ini tinggal pembersihan drainase yang tertutup lumpur,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Meski akses utama telah kembali normal, pemerintah masih melanjutkan pembangunan infrastruktur permanen, terutama jembatan yang saat ini masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey.
Menurut Amran, pembangunan permanen membutuhkan waktu lebih lama agar infrastruktur lebih kuat menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.
“Hampir seluruh akses sudah dapat digunakan kembali. Namun, untuk memulihkan infrastruktur seperti sebelum bencana tentu membutuhkan waktu,” ujarnya.
Pembangunan Huntap Bertambah
Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah juga mempercepat pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak.
Data Satgas PRR per 11 Mei 2026 menunjukkan sebanyak 357 unit huntap telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak. Jumlah itu meningkat 43,9 persen dibandingkan posisi 8 Mei 2026 yang tercatat sebanyak 248 unit.
Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 39.335 unit. Saat ini, sebanyak 996 unit masih dalam tahap pembangunan.
Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntap terbesar, yakni 28.910 unit. Dari jumlah itu, 108 unit telah selesai dibangun dan 719 unit masih dalam proses pengerjaan.
Di Sumatera Utara, sebanyak 227 unit huntap telah rampung dan 225 unit masih dibangun. Sementara di Sumatera Barat, 22 unit telah selesai dan 52 unit masih berproses.
Pembangunan huntap melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, hingga dunia usaha.
Amran mengatakan pembangunan huntap membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan hunian sementara (huntara) karena pemerintah harus memastikan kualitas bangunan tetap aman dan layak huni.
“Huntap memiliki tahapan lebih panjang untuk menjamin kualitas bangunan karena akan digunakan sebagai tempat tinggal permanen,” katanya.
Pemerintah Targetkan Pemulihan Menyeluruh
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.
“Penanganan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas kami agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Dody.
Pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur dan huntap di wilayah terdampak segera pulih sepenuhnya serta lebih tangguh menghadapi bencana pada masa mendatang.
