Connect with us

Opini

Pendekatan MASKER dalam PJJ

Published

on

Oleh: Dr. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Tantangan belajar dan mengajar di masa pandemi yang dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau dengan cara belajar dari rumah (BDR) memang lebih berat ketimbang sebelum pandemi Covid-19. Namun, sesulit dan seberat apapun pembelajarannya, harus dapat berjalan dengan kondisi-kondisi yang ada. Masalah ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, seluruh dunia pun merasakan dan mengalaminya.

Disparitas masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ditambah disparitas sarana prasarana pendidikan yang ada dengan jangkauan luas wilayah Indonesia yang besar menimbulkan masalah sendiri. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang secara wilayah dan populasi jauh berbeda dengan Indonesia. Mereka lebih maju, lebih homogen, lebih baik dalam sarana prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi, ditambah sumber daya manusia pendidiknya lebih baik.

Namun, semangat dan naluri mendidik/mengajar tidak bisa dihentikan hanya karena pandemi oleh insan-insan pendidikan. Kendala dan hambatan harus dilalui dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanah bagi para pendidik. Terlebih dalam pelaksanaan PJJ, kadang memunculkan dampak-dampak psikologis baik dari guru maupun peserta didik.

Masalah psikologis membuat beberapa peserta didik mengalami kejenuhan, malas, stress, dan depresi. Bahkan, sampai ada yang bunuh diri karena beratnya tugas-tugas belajar selama PJJ.

Kondisi-kondisi psikologis seperti di atas sebenarnya dapat dihindari dalam pelaksanaan PJJ/BDR apabila pendidik dan institusi pendidikan mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik meski tidak se-ideal dalam kondisi normal. Pendekatan yang tepat kepada peserta didik akan menjadikan peserta didik dapat belajar secara menyenangkan, bermakna, serta jauh dari stress dan kebosanan.

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam PJJ/BDR agar peserta didik dan pendidik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik salah satunya dengan Pendekatan “MASKER”. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masker dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Menyapa siswa dengan ramah.

Hal yang penting dalam pembelajaran adalah bagaimana pendidik dapat menyapa dengan baik dan ramah dalam pembelajaran sehingga peserta didik merasa menjadi bagian dalam proses belajar mengajar. Penghargaan dan sapaan baik merupakan awal yang baik dalam pembelajaran dan siswa menjadi subyek dalam pembelajaran.

2. Apresiasi siswa sebaik mungkin

Memberi apresiasi kepada siswa dalam bentuk yang paling sederhana sampai yang lebih baik dalam bentuk pujian, nilai, atau hadiah. Siswa yang mendapat apresiasi akan lebih termotivasi dalam belajar dan hal ini juga akan memberi dorongan siswa lain untuk sama-sama berprestasi. Sebagaimana teori Maslow bahwa kebutuhan manusia adalah untuk dihargai, maka guru hendaknnya tidak pelit memberikan pujian kepada peserta didik.

3. Sesuaikan materi kurikulum dengan kondisi

Karena pembelajaran dalam kondisi tidak normal maka pelaksanaan atau implementasi kurikulum atau materi pembelajaran tidak dapat dilaksanakan seperti biasa. Guru harus mencari materi esensial yang harus disampaikan kepada siswa sehingga tidak terlalu banyak materi yang disampaikan.

Pemberian tugas pun harus disesuaikan tidak seperti penugasan di masa normal. Dalam hal ini pemerintah melalui Kabalitbangbuk mengeluarkan SK no 018/H/KR/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara khusus dengan penyederhanaan kompetensi dasar semua mata pelajaran.

4. Kerjasama, Kolaborasi dan Komunikasi dengan pihak-pihak

Guru dan sekolah harus mampu melakukan kerjasama dengan peserta didik, orangtua dan tentunya sesama guru agar pembelajaran dapat berjalan lancar. Adanya Kerjasama, kolaborasi dan komunikasi sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sekolah dalam waktu-waktu tertentu sebaiknya meminta pendapat dan masukan dari orangtua tentang pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Adanya kerjasama yang baik maka kesulitan-kesulitan atau kendala dapat diatasi bersama. Orangtua dan sekolah berkolaborasi untuk menyukseskan pembelajaran anak.

5. Evaluasi dilakukan secara fleksibel

Evaluasi merupakan suatu kegiatan guru untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh materi atau kurikulum dapat dikuasai oleh siswa. Evaluasi dalam masa PJJ tidak harus dalam bentuk ulangan, atau tes. Guru dapat menilai dengan kehadiran anak selama PJJ, perhatian dan tanggungjawab selama belajar, atau keaktifan selama diskusi. Kalaupun dilakukan secara tertulis maka tingkat kesulitan soal paling tinggi adalah pada tingkat sedang dan hindari yang sulit.

6. Refleksi

Guru dalam pembelajaran perlu melakukan refleksi tentang apa yang telah dilakukan dalam pebelajaran. Kekurangan-kekurangan dan kendala-kendala yang terjadi menjadi catatan untuk perbaikan pembelajaran pada berikutnya. Guru pun dapat meminta masukan atau saran dari peserta didik tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Apabila kita mampu menangkap keinginan peserta didik maka dapat dipastikan pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menghindari stress atau depresi siswa selama PJJ.

Karena itu, menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menciptakan suasana belajar yang lebih baik dalam masa pandemi. Sehingga, hal-hal negatif yang terjadi selama PJJ dapat dihindari atau minimal terkurangi.

Pendekatan MASKER selama PJJ bisa menjadi sedikit solusi bagi guru, sekolah, dan insan-insan pendidikan untuk menjadikan pendidikan yang menyenangkan, menantang dan bermakna selama pandemi ini.

Pendekatan MASKER dapat diterapkan tidak hanya saat pandemi saja, namun pada saat normal pendekatan MASKER dapat mengoptimalkan pembelajaran sehingga kualitas proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik.

Penulis adalah Pengembang Labschool UNJ

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Dua Kementerian Baru, Siapa Menterinya?

Published

on

By

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Munculnya  dua kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi (Kemeninves) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebaiknya menjadi momentum melakukan evaluasi kepada seluruh jabatan pemerintah di bawah Presiden.

Setidaknya evaluasi dilakukan pada empat hal utama, yaitu kinerja, kemampuan melakukan manajemen pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan, aseptabilitas publik, dan dukungan politik di Senayan. Pada empat variabel tersebut diberi skor masing-masing 25 %. Pejabat yang mendapat total skor 80 ke atas sebaiknya tetap menduduki jabatan publik tersebut. Sebaliknya, pejabat yang mendapat skor di bawah 80, sangat wajar direshuffle atau paling tidak direposisi.

Khusus dua kementerian baru Kemeninves dan Kemendikbudristek sebaiknya dipercayakan kepada sosok yang pantas, kredibel dan berani membuat  terobosan baru, tentu sejalan dengan yang dikehendaki oleh Presiden di dua kemeterian yang baru ini.

Menurut hemat saya, menteri investasi (Menives) harus mampu memacu pertumbuhan penanaman modal yang sangat signifikan di Indonesia, baik bersumber dari modal asing, dan juga mempersuasi WNI yang modal dan atau kekayannya “parkir” di luar negeri  masuk ke Indonesia. Sebab, modal dan kekayaan WNI di luar negeri tidak sedikit.

Untuk itu, Menives harus mempunyai jaringan internasional dan menguasai kondisi real Indonesia terutama aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan sumber daya potensial di bidang ekenomi. Karena itu, sosok yang pas menduduki jabatan Menives adalah Menko Marinves yang sekarang.

Sedangkan Kemenko Marinves bisa saja dievaluasi dari aspek efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, apakah masih tetap ada atau tidak. Jika hasil evaluasi menunjukan lebih efektif dan efisen ditiadakan, maka kementerian-kementerian yang selama ini di bawah Kemenko Marinves, termasuk Kemeninves yang baru menjadi di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Sebab, semua kementerian tersebut sangat dekat dengan bidang ekonomi.

Lalu siapa sosok Kemendikbudristek? Penggabungan Kemedikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek merupakan suatu keputusan, visi, misi dan pekerjaan besar. Untuk itu, diperlukan sosok Mendikbudristek yang sudah mumpuni di bidang manajemen pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Tepatnya, dari profesi dosen. Jadi, bukan dari pribadi yang hanya pernah berhasil dalam suatu bidang usaha bisnis.

Selain itu, perlu diangkat seorang Kepala Badan Riset & Teknologi Nasional (Baristeknas) di bawah Kemendikbudristek untuk menangani secara khusus bidang riset dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan negeri ini dari negara-negara tetangga dalam jangka pendek.

Untuk itu, Kepala Baristeknas ini harus  punya visi, misi, program dan strategi yang operasional agar Indonesia segera setera dengan negara Malaysia, Singapura, Korea Selatan, China, dan Thailand dalam bidang riset dan teknologi di akhir masa pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Untuk itu, pemerintah sejatinya mengalokasikan dana yang besar atau kalau boleh penyediaan biaya tanpa batas. Semua biaya riset dan penemuan teknologi ditanggung oleh negara. Hasilnya diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dan industri untuk dimanfaatkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembiayaan yang sangat besar. Saya menyarankan, biaya Baristeknas setidaknya bisa dari dua sumber utama. Pertama, dari BUMN. Bisa saja sejumlah persentase (%) tertentu dari keuntungan dan memindahkan seluruh tunjangan serta bonus, pejabat, direksi dan komisaris semua BUMN untuk dialokasikan ke Baristeknas. Sebab,  mereka di BUMN sudah memperoleh gaji yang sangat besar.

Kedua, dari dana pengembalian hasil korupsi dan semua barang sitaaan dari para pelaku koruptor.  Karena itu, barang sitaan harus dijaga sehingga tidak boleh dicuri oleh siapapun.

*Komunikolog

Continue Reading

Opini

Pancasila HiIang di PP 57/2021

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Ironi kembali terjadi. Disaat para elit Politik gemar berteriak “Saya Pancasila”, tapi di sisi lain, mereka entah dengan sadar, setengah sadar atau tak sadar, justru mengeluarkan peraturan teramat penting di sektor Pendidikan, menghilangkan mata pelajaran PANCASILA.

Ini dapat kita lihat dan cermati, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021, dan diundangkan mulai berlaku pada 31 Maret 2021.

Dalam PP 57/2021 ini di Bab 1 Ketentuan Umum di pasal 1 ayat 2 jelas mengatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketika dalam batas dan konteks minimal pun Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam menetapkan kurikulum pelajaran seperti dicantumkan dalam Pasal 40 dalam PP No.57/2021, tentu ini memunculkan pertanyaan dan keheranan bagi kita, bagaimana bisa ketidakkonsistenan apa yang di kampanyekan dan diucapkan “saya Pancasila” tidak linear dengan tindakan dalam pembuatan aturan.

Penghilangan Tersengaja ?

Dari awal konsideran menimbang PP 57/2021 tidak memuat dan merujuk sama sekali UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tapi hanya merujuk UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Padahal jelas kita ketahui bahwa dalam UU No.20 tahun 2003 di pasal 37, baik di ayat 1 untuk Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun ayat 2 untuk kurikulum Pendidikan Tinggi, TIDAK memuat secara khusus dan penyebutan secara eksplisit tentang pelajaran PANCASILA

Kemungkinan, nantinya ini akan menjadi alasan pembenar dari apa yang ada dalam PP 57/2021 ini.

Namun, sebetulnya jika memang ada komitmen kuat tentang pentingnya pelajaran Pancasila, maka secara prinsip lex specialis dapat menggunakan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35 ayat 3 butir C, yang secara jelas menyebutkan kurikulum Pendidikan Tinggi WAJIB memuat mata kuliah Pancasila.

Atau kalau kita mau merujuk UU No. 20 tahun 2003, di BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Revisi UU No. 20 Tahun 2003

Dengan melihat peristiwa ini, agar tak berulang, memang sudah seharusnya UU No. 20 Tahun 2003 direvisi, mengingat setelah 18 Tahun, tentu situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya telah terjadi perubahan yang sangat besar.

Mungkin saja saat lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 itu, masih dalam suasan eforia reformasi, yang harus bergerak cepat, sehingga baru sekarang menyadari ada hal sangat penting tertinggal.

Penguatan Semangat Kebangsaan Sekneg

Terjadinya peristiwa kekeliruan berulang, kalau tidak mau dikatakan kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga penting negara sekelas Sekneg dalam beberapa peristiwa lahirnya regulasi. Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 itu mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 Maret 2015. Lalu pada 8 April 2015, Jokowi menerbitkan Perpres No 42/2015 tentang pencabutan Perpres No 39/2015 tersebut.

Selanjutnya Perpres No 190/2014 tentang Unit Staf Kepresidenan yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2014, Kemudian dalam waktu kurang dari dua bulan setelah diterbitkan, Presiden Jokowi merevisi lembaga baru itu dengan menerbitkan Perpres No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden, 24 Februari 2015.

Terjadinya pembuatan aturan yang harus direvisi dan bahkan harus dicabut, karena desakan publik, menjadikan kita bertanya ada apa dengan Sekneg ?

Padahal Sekneg sebagai lembaga Penting dalam pemerintahan, semua tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan, mempertaruhkan wibawa Presiden dan Wibawa Negara.

Karena itu, menurut saya, penguatan komitmen kebangsaan personel di Sekneg sangat penting, dan mendesaknya seperti revisi UU No. 20 Tahun 2003, dan merevisi PP No.57/2021 di atas.

Mungkin ini peluang terakhir merevisi sebuah PP atau Perpres di era Pemerintahan Jokowi yang tinggal tiga tahun lagi. Untuk sebuah tindakan perbaikan, tidak ada kata segan dan sungkan, yang dibutuhkan adalah tindakan perbaikan.

Seperti dalam pepatah melayu “Kalau Sesat di ujung Jalan, Mengapa Tidak kembali ke pangkal Jalan”.

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Continue Reading

Opini

Meneliti Bubarnya Kemenristek

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasar Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada DPR RI, tentang pertimbangan pengubahan kementerian, yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tgl 9 April 2021 sepakat menyetujui isi surat presiden tersebut.

Dengan demikian secara prinsip terbentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, dan kembali digabungnya Kemenristek kedalam Kemendikbud, maka berakhir sudah keberadaan Kemenristek di era Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini, hanya menyoroti tentang kembali digabungkannya Kemenristek ke dalam Kemendikbud.

Sekedar untuk merefresh ingatan kita, bahwa sebelumnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sempat dilakukan perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memindahan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Adapun pertimbangannya, pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, dan pemisahan yang dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mampu meningkatkan pemerataan sumber daya manusia, di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar saja.

Namun selanjutnya ada keputusan penggabungan kembali, yang diawali, dengan dikembalikanya DIKTI ke Kemendikbud pada bulan Desember 2019 melalui Perpres No.82 Tahun 2019 yang merevisi Perpres No.72 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019.

Dan pada pengubahan terbaru yag telah mendapat persetujuan DPR RI pada tanggal 9 April 2021 lalu, adalah mengembalikan persoalan RISTEK ke dalam Kemendikbud.

Dalam dinamika menjalankan pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan bahkan pembubaran sebuah kementerian/organisasi adalah suatu keniscayaan.

Namun terhadap pergantian dan pengubahan Kementerian tersebut, tentu akan menjadi diskursus yang multi tafsir, tergantung bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon perubahan itu.

Munculnya beragam pertanyaan wajar di masyarakat tentang kelanjutan terhadap penggabungan dikembalikanya Ristek ke dalam Kemendikbud, apakah di akibatkan tak terpenuhinya harapan pemerataan Kualitas SDM di seluruh pelosok negeri seperti alasan dan pertimbangan awal pemisahan di tahun 2014 ?

Ataukah memang ada pertimbangan lain yang merespon peubahan zaman ? Dan pertanyaan selanjutnya bagaimanakah keberadaan BRIN setelah ada penggabungan ini ?

Kewajiban di Perguruan Tinggi

Memang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi itu memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.

Merujuk kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada perguruan tinggi, tentu secara tupoksi, dikembalikannya Ristek kedalam Kemendikbud, sudah tepat. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar mencocokan tupoksi tersebut, tanpa melakukan perubahan yang mendasar dari semangat Ristek itu sendiri, hanyalah sebuah gerakan tari poco-poco saja, yang memang bergerak tapi tak beranjak.

Kita semua mungkin mengetahui, bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang Dosen di perguruan tinggi, adalah sebuah kerja yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi.

Di lembaga Lain, masing-masing peran tersebut menjadi kewajiban yang tak tunggal melekat pada personelnya.

Ada Lembaga yang memang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, dan itu dilakukan oleh seorang guru/Mentor/Pelatih. Ada Lembaga yang bergerak di bidang jasa Riset dan Penelitian, yang dilakukan oleh para penelitinya. Dan ada Lembaga yang bergerak di bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang dilakukan personelnya yang memang mengetahui tupoksi organisasinya adalah pelayanan filantropi.

Seorang Dosen di Perguruan Tinggi dengan ketentuan Tri Dharma yang melekat pada dirinya memang membutuhkan semangat lebih dan kemampuan multi talent.

Karena selain menghadapi kewajiban Tridharma tersebut, juga berhadapan dengan regulasi yang menyibukkan dengan urusan-urusan administrasi, yang dipadu dengan pendekatan ancaman remunerasi yang bakal diterima, dengan prosedur persyaratan berlapis dan rumit saat hendak mengurus kenaikan jabatan fungsional, adalah juga tantangan yang harus mampu diatasi seorang Dosen.

Tindakan Setelah Penggabungan Kementerian

Jika kita melihat dan belajar dari pengalaman masa lalu, penggabungan atau pemisahan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi dan konsolidasi. Contohnya, saat DIKTI dipindahkan ke Kemenristek yang kemudian menjadi Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar setahun untuk melakukan penataan organisasi, pembentukan nomenklatur baru untuk eselonya yang menggambarkan tupoksi, dan target program prioritas kementerian perpaduan ristek dan pendidikan tinggi, begitu juga dari sisi anggaran maupun personelnya.

Nah jika melihat Periode kedua Presiden Jokowi ini, yang akan berakhir tahun 2024, tentu secara efektif waktu kerja kabinet hanya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Karena itu menuntaskan akibat dari pengubahan ini, kerja cepat dan tepat adalah suatu keharusan, agar tidak terjebak pada tindakan perubahan yang tidak berubah.

Persoalan Ristek

Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S Brodjonegoro, ada 5 isu strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita hadapi saat ini, yaitu: 1.Pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan, dimana pemerintah telah membuat target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga 6 persen per tahun.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi. Saat ini pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya 8 persen yang berasal dari industri. Dan juga anggaran pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang, kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan in-efesiensi.

3. Rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Dimana pada tahun 2019 Indonesia saat masih berada di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrasturuktur Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang berkualifikasi doktor atau S3.

4. Persoalan ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih terhambat. Ditambah kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.

5. Dalam konteks transformasi ekonomi, Kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru. Untuk itu Kemenristek/BRIN akan mendorong implementasi program riset nasional dan memastikan setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.

Apakah dengan digabungkannya Ristek ke dalam Kemendikbud, kelima isu sentral yang strategis ini akan dijalankan dan dituntaskan oleh Kemendikbud ? ataukah akan mencari kesibukan baru lagi dan membiarkan kelima isu strategis ini berhenti sebagai wacana dan diskursus semata ?

Disisi lain kita juga mengetahui bahwa Kemenristek/BRIN untuk tahun anggaran 2021, memberikan Dana Penelitian untuk 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp400 Miliar. Yaitu;
– Universitas Indonesia Rp 45,9 miliar,
– Universitas Gadjah Mada Rp 40,7 miliar,
– Institut Teknologi Bandung Rp 40,4 miliar,
– Universitas Airlangga Rp 39,2 miliar,
– Universitas Diponegoro Rp 38,9 miliar,
– Institut Pertanian Bogor Rp 33,4 miliar,
– Universitas Padjadjaran Rp 32,5 miliar,
– Universitas Sumatera Utara Rp 30,6 miliar,
– Universitas Hasanuddin Rp 30,0 miliar,
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rp 28,8 miliar,
– Universitas Pendidikan Indonesia Rp 24,3 miliar, dan
– Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 15,3 miliar.

Bagaimana Nasib BRIN ?

Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa: BRIN sebagai Konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu fokus dalam pengembangan prioritas riset yang strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara indonesia.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa: “BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.”

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di atas, kita jadi tahu betapa penting dan strategisnya keberadaan BRIN untuk kemajuan bangsa.

Namun dengan di likuidasinya Kemenristek masuk ke dalam Kemendikbud, bagaimanakah keberadaan BRIN selanjutnya ? karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah tentang BRIN tersebut kedepan.

Inilah beberapa hal-hal dan persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat agar jangan sampai terjadi peristiwa pengubahan dan penggabungan sekedar dibaca ada semangat untuk melakukan perubahan di bidang Ristek, tetapi sejatinya hanya berlindung di balik proses hingga jelang ujung berakhirnya era Pemerintahan ini.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

HOT TOPIC