Channel9.id – Jakarta. Peneliti senior CSIS J Kristiadi menilai, potensi penumpang gelap selalu ada dalam konteks pengambilan keputusan politik. Penumpang gelap sengaja mengesahkan regulasi untuk memuluskan jalan politik uang.
“Penumpang gelap bisanya ada dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Ini aturan kacau balau yang kita lihat akibat regulasi yang timpang dengan niat sesat. Sesatnya bisa karena tidak tahu atau sesat karena sengaja untuk keuntungan kelompok,” kata Kristiadi dalam Webinar Kebangsaan ‘Waspada Penumpang di Pilkada Serentak 2020’, Minggu (11/10).
Dalam Pilkada, politik uang merupakan senjata ampuh mereka untuk meraih kekuasaan. Lantaran, mereka menganggap suara rakyat sebagai angka mati. Mereka tak perlu menyejahterakan rakyat, karena merasa sudah membayar suara rakyat dengan uang.
“Kebanyakan pemenang kepala daerah yang dipilih tidak membawa impian dan harapan kolektif orang. Angka saja udah. Politik uang jadi instrumen utama membangun kekuasan,” ujarnya.
Menurutnya, tak ada obat mujarab yang bisa menangani itu bila berjuang dalam sistem. Justru, perlu ada tekanan dari masyarakat supaya niat sesat itu tak terjadi. Namun, sebelum itu, perlu ada pendidikan kewarganegaraan supaya masyarakat sadar. Dalam hal ini, negara harus hadir memberikan pendidikan kewarganegaraan
“Jadi perlu kompetensi kewarganegaraan. Kalau tidak ada kompetensi warga negara ini menjadi kacau balau. Tetap ada politik uang dan tidak ada terapinya bila di dalam sistem. Karena oknum penguasa menikmati. Harus ada tekanan publik, tapi tekanan publik harus berkualitas,” pungkasnya.
(HY)
