Connect with us

Politik

Peneliti PARA Syndicate: JK Manfaatkan Rizieq Shihab Untuk Siapkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Peneliti di PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menyatakan, kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia erat kaitannya dengan motif Jusuf Kalla mempersiapkan Anies Baswedan menjadi Calon Pilpres 2024.

“Sebagian orang meyakini bahwa kepulangan Rizieq Shihab (RS) ke Indonesia tak lepas dari pengaruh yang dimiliki Jusuf Kalla (JK). Pada akhir Oktober lalu, JK melakukan umrah dan bertemu dengan RS di Arab Saudi. Sumber di Front Pembela Islam (FPI) mengatakan, lantas JK menjamin RS untuk bisa pulang ke Indonesia. Hal itu semakin dikuatkan oleh laporan Majalah Berita Mingguan (MBM) Gatra edisi 20 November 2020,” kata Virdika, Minggu (22/11).

Di Indonesia, kata Virdika, JK sedang mempersiapkan Anies untuk menjadi calon presiden (capres) 2024 melalui bantuan RS seperti Pilkada 2017 lalu yang menggunakan isu agama. Beleid yang dilakukan JK dan Anies ini terbukti ampuh dalam memenangkan pilkada 2017. Tak hanya itu, cara ini juga untuk menjaga popularitas Anies yang masa jabatannya habis pada 2022 dan akan digantikan oleh pelaksana tugas (plt). Sebab, langkah Anies yang ingin menjadi plt Gubernur Jakarta 2022 tidak disetujui oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Jokowi.

“Sumber di internal PDI-Perjuangan, PDI-Perjuangan ingin menghabisi pengaruh dan popularitas Anies dalam kurun dua tahun sampai 2024,” lanjutnya.

Baca juga: Buku Menjerat Gus Dur, Ungkap Dalang dan Proses Penjatuhan Gus Dur

Penulis buku ‘Menjerat Gus Dur’ ini pun tidak meyakini sepenuhnya kepulangan Rizieq untuk memperlemah posisi pemerintah di situasi pandemi dan ekonomi yang sedang memburuk.

“Jika ada analisis yang mengatakan kepulangan RS untuk memperlemah posisi pemerintah terkesan terlalu simplifikasi. Memang sangat bisa, tapi tak lantas bisa menjatuhkan pemerintah seperti di Peru. Paling-paling hanya tingkat kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah yang akan melemah,” katanya.

Menurut Virdika, kepulangan RS tak lepas juga dari menguatnya posisi tawar gerakan kanan. Sebab, gerakan kiri di Indonesia tak menghadirkan sosok atau ide yang jelas untuk mengatasi permasalahan yang ada. Gerakan kiri malah terkesan sangat kelas menengah dan ide-idenya tidak membumi lagi, tak seperti menjelang reformasi 1998.

Salah satu simpul menguatnya gerakan kanan ini dengan berdirinya kembali Partai Masyumi. Meski ada Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra yang mengaku pewaris asli Partai Masyumi, PBB dinilai kurang efektif dan bahkan tak lolos dalam parlemen. Terlebih ada kekecewaan dari mantan calon legislatif (caleg) PBB, yang justru Yusril mendukung Jokowi di pemilu 2019.

“Masyumi yang hari ini didirikan rata-rata adalah kolega RS dan para pelaku gerakan 212. Meskipun nama RS tidak atau belum masuk dalam susunan dewan Partai Masyumi, secara ketokohan rakyat di akar rumput lebih mengenal kolega RS daripada Yusril,” katanya.

Virdika pun menyatakan, kemungkinan JK masih menyukai gerakan RS dan kawan-kawannya adalah karena militansinya. Di akar rumput mereka tak takut untuk melakukan intimidasi dan terror seperti tak mau menyolatkan jenazah yang tak mendukung Anies pada 2017 lalu. Hal ini membuat masyarakat mau tak mau memilih Anies. Belum lagi PKS yang memang terkenal militant di sekolah-sekolah dan pengajian.

Yang mesti ditelisik lagi, katanya, adalah motif JK selain ekonomi. Bisa saja JK melakukan itu karena mendengar sudah terjadi kesepakatan antara Megawati dan Prabowo. Mega siap mendukung Prabowo-Puan 2024 nanti. Kalau koalisi tidak terjadi, maka kemungkinan akan terjadi seperti setelah pemilu 2009 lalu, karena pada 2014 PDI-Perjuangan tak mendukung Prabowo.

“Bila itu memang terjadi, meski politik Indonesia tak ditentukan dalam waktu yang panjang, JK bisa memainkan Anies. Ada spekulasi bahwa JK-Anies untuk 2024, tapi saya pikir JK sudah terlalu tua pada 2024. Hal yang paling memungkinkan adalah menaikkan Anies. Kemudian, pasangan Anies tak mungkin rasanya dari sipil—saya pikir militer yang akan menjadi wakil Anies. Ini untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik,” ujarnya.

Militer akan dimanfaatkan sentimennya karena di masa Jokowi, militer tak menjadi pilihan utama pendukung pemerintahan Jokowi. Kecil kemungkinan Gatot yang menjadi wakil Anies, karena para senior purnawirawan banyak yang tidak menyukai Gatot karena terlalu vulgar memainkan isu agama dan informasi yang menyebar di publik, ia mendapat dana dari Tommy Winata.

“Sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga kecil kemungkinannya. Sebab dia bukan jenderal, ia hanya seorang mayor. Meski punya pengaruh SBY, tapi rasanya SBY hanya akan mengikuti ke mana angin berembus dan kesempatan menang yang lebih besar bisa didapatkan. Posisi menteri sudah sangat relevan untuk AHY. Andika Perkasa, Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) tetap menjadi nama yang terdepan. Tinggal bagaimana JK mengomunikasikannya dengan mertuanya Andika, Hendropriyono,” katanya.

Terlebih, Anies sudah memiliki modal politik yang cukup baik juga. Partai Nasdem yang dimiliki Surya Paloh sudah dari 2019 mendukung Anies menjadi capres 2024. Partai yang akan menentukan adalah Golkar dan PKB. Golkar dengan jejaring pengusaha dan birokrasinya. Sedangkan, PKB daengan warga nahdliyin (NU). Hanya saja, NU hampir mustahil mau bekerja sama dengan RS.

Yang hampir pasti menjadi korban adalah Tito. Sumber internal di PDI-P juga menyebut bahwa Tito sempat dijanjikan akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada 2024 oleh Jokowi. Ia lupa bahwa Jokowi tak punya kekuatan besar di partai. Selain itu, citra represif polisi sejak 2014 ini tak akan membuat PDI-Perjuangan memberikan dukungan kepada Tito.

“Buruknya citra polisi tak hanya di kelompok RS, tapi juga di masyarakat sipil saat menangani kasus acara maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Bogor. Polisi terkesan tebang pilih dalam menangani kasus tersebut, karena tak menindak tegas kampanye pilkada Solo yang melibatkan Gibran, anak Jokowi di Solo beberapa waktu lalu,” katanya.

Di pihak lain, TNI sedang menikmati simpati dari publik, terutama saat Pangdam Jaya Dudung Abdurachman yang dianggap tegas dalam menurunkan spanduk kelompok RS di Jakarta. Meski Sebagian publik menganggap tindakan itu hanya sebuah gimmick atau dalih untuk TNI masuk ke ranah politik, karena FPI merupakan organisasi bentukan oleh petinggi TNI dan Polri pada 1998.

Selain itu, TNI juga sudah mendapatkan dari publik ketika terlibat pengamanan aksi anti-UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 lalu. Saat itu, TNI membagikan makanan kepada demonstran. Selang beberapa hari kemudian, KSAD Andika Perkasa menyatakan bahwa TNI harus mengedepankan pendekatan humanis saat mengamankan demonstrasi. Hal itu bisa diinterpretasikan bahwa TNI lebiih humanis daripada polisi.

“Memang masih terlalu dini menilai. Akan tetapi apabila hal itu terjadi, maka polarisasi masyarakat dan elite di Pilpres 2024 akan lebih ‘keras’ dibandingkan 2019. Isu agama dan keterlibatan TNI akan tetap ada semakin mendominasi. Tentu saja hal itu membuat galau kelompok masyarakat sipil kelas menengah yang sangat konsen dengan pluralitas, toleransi, kesetaran, dan demiliterisasi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Afghanistan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Afghanistan memanas akibat ketegangan antara kelompok Taliban dan pemerintahan setempat. Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) segera meninggalkan negara tersebut. Berdasarkan data Kemlu WNI di Afghanistan berjumlah 6 orang, dan belum termasuk staf KBRI.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah angkat bicara. Menurutnya pemerintah tidak cukup sekedar memberi imbauan. Namun juga harus memastikan proses evakuasi dan memfasilitasi pemulangan WNI ke Tanah Air.

“Pemerintah harus turun langsung, mendata seluruh WNI di sana, dan yang paling penting melakukan evakuasi atau penjemputan, serta menyiapkan kebutuhan mereka, karena melindungi keselamatan warga negara adalah hal yang paling utama” kata Rizki, Jumat (23/7/2021).

Kemudian, lanjut Rizki pemerintah juga harus mengambil peran secara aktif demi terwujudnya gencatan senjata dan mendorong perdamaian di antara pihak yang berseteru sebagai sesama negara dengan mayoritas muslim.

“Sebagai sesama negara muslim, Indonesia punya tanggungjawab ikut mendorong perdamaian di dunia,” katanya.

Rizki juga mendesak pemerintah harus melakukan respon cepat terkait evakuasi WNI. Sebab keterlambatan eksekusi hanya menyisakan kekhawatiran terburuk terkain warga negara Indonesia.

Baca juga: Kelompok Taliban Kuasai Setengah Distrik Pusat Afghanistan

“Kami meminta Kemlu dan pemerintah melakukan langkah-langkah evakuasi secara cepat, dan berkoordinasi dengan negara-negara sahabat untuk memantau perkembangan politik di Afghanistan,” ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Continue Reading

Politik

Alissa Wahid Ceritakan Keadaan Jelang Gus Dur Tinggalkan Istana

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tepat 20 tahun lalu, 21 Juli 2001, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan dari jabatannya oleh MPR RI.

Posisi Gus Dur sebagai kepala negara kemudian diserahkan MPR kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid menceritakan detik-detik jelang Gus Dur meninggalkan istana. Alissa menyatakan, situasi sudah mencekam saat itu. Alissa mengaku diminta Gus Dur untuk membawa ibu dan adik-adiknya pulang ke Ciganjur.

“Keadaan sudah bahaya, biar Bapak sendiri saja yang hadapi di istana,” kata Alissa menirukan suara Gus Dur.

Namun, Alissa teringat kisah Bung Karno yang mesti menghadapi hari-hari terakhirnya sebagai Presiden yang penuh keterasingan. Alissa tidak mau hal itu dialami oleh Gus Dur. Karena itu, Alissa menolak meninggalkan Gus Dur.

“Karena ingat nasib Bung Karno, Saya Melawan. Apapun yang terjadi kalau Bapak ditangkap Kami akan ikut. He wouldnt be alone,” ujarnya.

Baca juga: Video Haul 11 Gus Dur, Bedah Buku Menjerat Gus Dur

Gus Dur kemudian menyatakan ke Alissa bahwa mendapatkan informasi moncong panser sudah mengarah ke Istana.

“Info moncong panser sudah mengarah ke istana, sudah saya dengar. Kata GusDur. Beliau nggak bisa tenang kalau tetap ada di istana, apalagi cucu pertama, bayi saya, baru berumur 40 hari. Tapi kisah Bung Karno menghantui saya. Makanya saya ngeyel nangis tidak mau pergi,” ujar Alissa.

“Saya terus membayangkan Bung Karno sendirian, keluarganya sulit menjenguk, tidak terawat dengan baik. Saya tidak ingin itu terjadi pada Gus Dur. Kalaupun beliau kalah secara politik & harus diasingkan, kami harus tetap bersama beliau. Kami siap. That’s it. That’s all.”

Pada akhirnya, apa yang ditakutkan Alissa Wahid tidak terjadi. Rakyat membanjiri Istana, bertekad melindungi Gus Dur.

“Lalu beliau umumkan akan keluar dari Istana. Besoknya, ribuan rakyat menjemput & mengawal beliau keluar lewat gerbang depan Istana, menuju panggung rakyat di Monas. Kalah politik, tetap bermartabat,” kata Alissa.

HY

Continue Reading

Politik

Rizal Ramli Ungkap Pihak yang Melengserkan Gus Dur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menko Ekuin kabinet Gus Dur, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan karena ada manuver dari kelompok poros tengah termasuk Golkar yang tidak senang dengan kepemimpinannya.

Hal itu dikatakan Rizal dalam dialog bertajuk “20 Tahun Pemakzulan Gus Dur, Siapa Sang Dalang?” yang disiarkan langsung di akun YouTube Refly Harun, Kamis, 22 Juli 2021.

“Diakui tidak diakui, kelompok garis tengah yang tidak happy sama Gus Dur pengen ganti Gus Dur. Golkar juga pengen,” ujar Rizal Ramli dalam dialog tersebut.

Baca juga: Ekonom Rizal Ramli Terkejut Anggaran Covid Rp1.000 Triliun Lebih

Dalam suasana politik yang sudah ramai, Gus Dur kemudian memanggil tujuh menteri ke Istana. Menteri-menteri yang dikenal dengan Tim 7 ini dipimpin Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“(Pada pertemuan itu) Gus Dur bilang, `kalau terjadi voting di MPR, kita menanglah,” cerita Rizal.

Mendengar hal tersebut, RR, sapaan Rizal Ramli berharap kepada SBY sebagai Menko Polhukam untuk menjelaskan peta politik di DPR RI kepada Gus Dur.

“Tapi saya enggak ngerti Pak SBY saat itu diam saja, akhirnya saya yang ngomong,” tuturnya.

Kepada Gus Dur, RR menjelaskan bahwa bila terjadi voting di DPR, maka Gus Dur akan kalah. Sebab peta politik di DPR tidak seperti apa yang diperkirakan Gus Dur.

Mendengar penjelasan tersebut, Gus Dur sempat marah kepada RR lantaran sebelumnya, ada sejumlah pihak yang mengaku dari partai politik telah memberikan dukungan kepadanya. Para parpol tersebut di antaranya PAN, Golkar, dan PPP.

Namun RR kembali meyakinkan kepada Gus Dur bahwa yang menghadap kepadanya bukanlah utusan resmi dari parpol, melainkan hanya broker dan bukan pemegang keputusan pada partai politik.

“Gus Dur marah sama saya, `Rizal kamu itu anak muda baru belajar, saya jam terbangnya lebih banyak`. Saya akhirnya diam, sebagai anak buah, saya memberikan Gus Dur peta yang sebenarnya, its up to you, you are the leader,” RR menjawab pertanyaan Gus Dur.

Selain RR, pembicara lain dalam dialog itu ada Bachtiar Chamsyah selaku Ketua Pansus Buloggate DPR yang dianggap pencetus pelengseran Gus Dur.

Selanjutnya, ada Fuad Bawazier, M.S. Kaban, Eep Saefulloh Fatah, dan Jurubicara Gus Dur Adhie Massardi serta wartawan senior Teguh Santosa.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC