Channel9.id – Jakarta. Pengamat ekonomi dari SigmaPhi Research, Nalar M. Khair, menilai sangat tepat langkah pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menekan inflasi di daerah di bulan suci Ramadan/April 2023.
Tercatat pemerintah berhasil mengendalikan laju inflasi saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1444 H yang jatuh pada akhir April 2023.
Nalar menilai, pemerintah berhasil melakukan antisipasi di sektor transportasi dan makanan—yang biasa menjadi sektor penyumbang inflasi terbesar di saat Ramadan dan hari raya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi year on year (yoy) pada April 2023 tercatat 4,33%. Angka itu lebih kecil ketimbang inflasi tahunan Maret 2023 yang senilai 4,97%.
Nalar menilai, langkah-langkah pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga turut mendorong keberhasilan menekan laju inflasi di saat momen krusial seperti ramadan dan idulfitri kali ini.
Dalam rilis yang disiarkan dari Jakarta, Selasa (2/2/2023), BPS juga melaporkan, inflasi bulanan dari Maret ke April 2023 (month to month/mtm) mencapai 0,33%. Adapun data inflasi sepanjang 2023, sejak Januari hingga April 2023 (year to date/ytd) tercatat 1,01%.
Menurut Nalar, diturunkannya harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, serta turunnya harga BBM sekelas Pertalite yang dirilis SPBU Swasta membuat tarif di sector transportasi bisa terjaga. “Apalagi tidak ada kenaikan tarif angkutan umum,” kata Nalar.
Di sektor pangan, panen raya Maret 2023 tentu menjamin ketersediaan pasokan pangan. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 21.353 keluarga penerima manfaat di 515 wilayah dalam periode Maret-Mei 2023. “Langkah ini yang membuat daya beli masyarakat kurang mampu menjadi lebih terangkat,” kata Nalar.
Selain itu, pemerintah-pemerintah daerah juga responsif menjalankan arahan Kemendagri untuk turut menjaga laju inflasi. Seluruh pemerintah kota dan kabupten di Indonesia mengadakan operasi pasar untuk menyediakan barang kebutuhan lebaran yang bisa terjangkau masyarakat.
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, beberapa pekan sebelum lebaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyerukan agar pemerintah daerah mengadakan operasi pasar murah, membagi bansos, mengecek kecukupan supply pangan, dan melakukan intervensi jika terjadi kenaikan komoditas tertentu.
“Pemerintah daerah dapat melakukan operasi pasar dengan menggunakan belanja tidak terduga dan mengajak perusahaan menggunakan dana CSR (corporate social responsibility),” ujar Menteri Tito ketika itu.
Alhasil, laju inflasi di daerah-daerah menjadi terkendali. Hanya ada 32 kota yang mencatatkan inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional. Sementara itu, ada 13 kota yang mengalami deflasi. Nalar Al Khair juga menilai, Mendagri cukup jeli menjaga sisi demand masyarakat dengan menyerukan dilakukannya pembagian zakat sebelum lebaran. “Ini jelas sangat membantu masyarakat yang kurang mampu,” katanya.
Menteri Tito memang sangat menekankan kepada kepala daerah, baik di level provinsi, kabupaten, dan kota, agar taat membayar zakat serta mendorong pegawai dan masyarakat membayar zakat. Tito juga meminta Ketua Tim Penggerak PKK mengampanyekan pentingnya menunaikan zakat. “Sebaiknya disalurkan melalui Baznas. Tapi ke lembaga lain pun tak apa. Asal terbukti tepercaya,” ujar Tito.
Mendagri juga mengingatkan badan zakat, yayasan, dan pengelola zakat lainnya agar tidak menyimpan zakat untuk kepentingan program setelah Lebaran. Ia mengimbau agar zakat disalurkan dua minggu menjelang Lebaran. Hal ini dibutuhkan untuk memperkuat daya beli penerima zakat menjelang Lebaran.
“Upaya ini sedikit banyak mampu membantu terciptanya stabilitas harga,” kata Nalar.
Baca juga: Perkuat Daya Beli, Mendagri Tekankan Daerah Dorong Zakat
Baca juga: Pemerintah Daerah Berhasil Turut Menekan Laju Inflasi April 2023
