Connect with us

Techno

Pengamat: Soal Kominfo Blokir Medsos

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana memperjelas aturan pemblokiran media sosial (Medsos) melalui Peraturan Menteri (Permen).

Menanggapi hal itu, pengamat media sosial Enda Nasution menyambut baik rencana tersebut. Namun, lanjut dia, sebaiknya aturan itu mencakup semua konten di internet.

“Memang sudah seharusnya Kominfo ambil inisiatif agar kita bisa menggunakan internet secara keseluruhan ya, nggak hanya medsos, dengan aman dan nyaman,” tutur Enda, Selasa (20/10).

Ia mengatakan, penyebaran konten negatif mestinya dikontrol keseluruhan internet. Maka dari itu, aturan pemblokiran harusnya bukan hanya berlaku untuk media sosial.

“Konten internet secara keseluruhan saat ini sudah menjadi aset bangsa, jadi harus sama-sama kita jaga agar membuat kita sama-sama nyaman,” tandasnya.

Baca juga : UU ITE Dinilai Membahayakan Demokrasi, Kominfo Tak Sepakat

Pihak Kominfo diketahui berhadapan dengan tantangan yang berat. Pasalnya, pengguna media sosial dan internet di Indonesia terus meningkat. Menimbang hal ini, Enda mengakui bahwa pemerintah melalui Kominfo perlu landasan hukum yang kuat. Atau, jika perlu mengambil tindakan tertentu.

“Selama ini kan lebih ke reaktif-reaktif saja. Misalnya ada website dianggap radikal lalu diblokir, lalu Kominfo diprotes. Kominfo nggak punya kepakaran untuk menentukan sebuah konten radikal atau nggak. Kalau ada aturannya, akan lebih jelas,” ungkap Enda.

Lebih lanjut, Enda memberi catatan agar beberapa catatan agar Permen benar efektif, guna penegakan hukum terkait konten negatif di internet.

“Ini bagus, dan kalau ada yang kurang atau tidak setuju bisa kita kritisi bersama. Gak cuma medsos saja ya, tapi semua konten di internet. Dalam penyusunannya Kominfo juga harus melibatkan masyarakat, pakar, dan harus ada mekanisme banding untuk argumentasi konten terblokir yang terbukti tidak melanggar aturan,” pungkas dia.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Bersifat Inklusif, Para Difabel Diajak Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Para difabel di Indonesia berpotensi memberi kontribusi terhadap perekonomian digital Indonesia hingga Rp1,9 triliun. Demikian tutur Semuel Abrijani Pangerapan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Keadaan memproses digitalisasi ini dengan cepat. Teman-teman difable ini semangat juangnya luar biasa,” kata Semuel di acara ‘Grab Mendobrak Batas: Peluang Ekonomi Digital Bagi Penyandang Disabilitas’, Selasa (1/12).

Baca juga : Kena Serangan Siber, Ilmuwan Malah Produksi Racun Bukan Vaksin Covid-19

Semuel mengatakan bahwa sejatinya ekonomi digital bersifat inklusif bagi setiap orang, sehingga siapa pun bisa memberi sumbangsih pada perekonomian negara. Belum lagi adanya fakta bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196 juta orang dan pertumbuhan ekonomi digitalnya paling tinggi se-Asia Tenggara.

“Ada potensi Rp 1,9 triliun dari teman-teman difabel, ini bukan angka yang kecil. Jika dulu tidak diajak peran serta yang aktif, sekarang lah kita harus membuka peluang untuk membangun ekonomi kita. Semua orang bisa terlibat atau harus terlibat,” terang Samuel.

Dengan adanya kesempatan yang sama bagi semua orang, dia berharap, tak ada orang yang tertinggal dari pertumbuhan ekonomi digital.

Lebih lanjut, pemerintah sudah melakukan sejumlah upaya untuk merangkul para difabel, guna mendorong perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan menggelar pelstihan bersama Grab.

“Kami sudah memberi pelatihan yang bisa dimanfaatkan teman-teman difabel, sehingga kalau bisa dalam proses pembangunan ekonomi digital ini bisa membantu perekonomian Indonesia. Saya melihat mereka punya ability yang berbeda, mereka lebih kreatif. Ini yang harus dilihat,” tutup Samuel.

(LH)

Continue Reading

Techno

Kena Serangan Siber, Ilmuwan Malah Produksi Racun Bukan Vaksin Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Para ilmuwan saat ini tengah sibuk mencari vaksin virus corona penyebab Covid-19. Sayangnya, upaya mereka bisa kacau karena direcoki serangan siber.

Menurut akademisi dari Ben-Gurion University of Negev, serangan siber tersebut mengerikan karena bisa memodifikasi DNA sintetis menjadi virus berbahaya. Adapun temuan ini tertuang dalam penelitian bertajuk ‘Cyberbiosecurity: Remote DNA Injection Threat in Synthetic Biology’, yang diterbitkan di jurnal Nature Biotechnology.

Laporan itu menyebutkan bahwa serangan siber itu berbentuk malware dan menargetkan komputer milik peneliti biologi. Jadi penjahat tak harus punya akses fisik terhadap substansi untuk bisa menyebar virus mematikan.

Baca juga : Covid-19 Disebut Bukan dari Cina

Penjahat siber bahkan disebut bisa mengibuli ilmuwan agar memproduksi racun atau virus sintetis hanya dengan menggunakan serangan siber.

Malware itu bisa mengubah sub-string dari DNA, dengan mengeksploitasi kelemahan di sistem Screening Framework Guidance for Providers of Synthetic Double Stranded DNA and Harmonized Screening Protocol v2.0.

Jadi, saat ada permintaan DNA yang ditujukan ke pembuat gen sintetis, US Department of Health and Human Services sebetulnya mewajibkan protokol pemantauan untuk menyaring DNA berbahaya. Namun, tim akademisi itu rupanya bisa menembus protokol ini dengan metode obfuscation, di mana 16 dari 50 sampel DNA yang disamarkan bisa tak terdeteksi oleh protokol tersebut.

Hal lain yang mengkhawatirkan, software untuk mendesain dan mengatur proyek DNA sintetis itu juga bisa menjadi pintu masuk serangan siber. Penjahat bisa menyusupkan string DNA yang sudah diubah ke dalam sistem, dan proses ini mereka sebut sebagai end-to-end cyberbiological attack.

Selain itu, proses pembuatan gen sintetis dari sistem tersebut juga bisa dibobol melalui serangan berbasis browser. Penjahat siber bisa menggunakan plugin malicious untuk browser guna menyusupkan DNA berbahaya ke dalam pesanan gen sintetis.

Dikutip dari Zdnet (1/12), berbagai penyusupan tersebut bisa saja virus sintetis berbahaya dan bahan beracun bisa dibuat oleh penjahat secara remote lewat serangan siber ini.

(LH)

Continue Reading

Techno

Tanggapan Kominfo Soal Pembubaran BPT dan BRTI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dua lembaga di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun lembaga yang dimaksud ialah Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Untuk diketahui, BRTI dan BPT memang termasuk dua dari sepuluh lembaga nonstruktural yang dibubarkan oleh presiden. Keputusan ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020. Kemudian tugas lembaga ini dialihkan ke kementerian terkait.

Menanggapi keputusan presiden itu, Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi mengaku pihaknya tengah berkoordinasi. “Sedang dikoordinasikan untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti Perpres tersebut,” ujarnya, Senin (30/11).

Baca juga : Presiden Bubarkan BPT dan BRTI

Dedy juga mengaku belum bisa memberi informasi detail mengenai pengalihan tugas BPT dan BRTI ke Kominfo. “Informasi lebih detail belum bisa kami sampaikan,” ucap dia.

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate menuturkan, masa peralihan biasanya membutuhkan satu tahun. Adapun jeda ini dimanfaatkan oleh kementerian yang bersangkutan—dalam hal ini termasuk Kominfo, untuk mengatur kembali lembaga yang dibubarkan.

“Nanti BRTI (tugasnya dikembalikan) ke Kominfo, begitu juga BPT ke Kominfo,” kata dia, Minggu (29/11).

Menurut pemaparan Johnny, niat Jokowi membubarkan sepuluh lembaga negara itu untuk efisiensi. “Ini dalam rangka penyederhanaan lembaga negara sesuai janji presiden, gitu. Ini juga sebagai efisiensi lembaga negara. Selain itu, penyederhanaan peraturan untuk pengambilan keputusan,” tuturnya.

“Intinya, presiden ingin keberadaan lembaga negara ini relevan dengan kebutuhan zaman,” tambah dia.

Sebagai informasi delapan badan lain yang dibubarkan presiden ialah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

(LH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC