Connect with us

Hot Topic

Pengamat Soroti RPP UU Ciptaker Izinkan Kapal Asing Beroperasi di Indonesia

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pengamat Hukum Margarito Kamis mengkritik pasal yang ada di dalam Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Moda Angkutan Laut untuk mewujudkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal itu membahas tentang kapal asing yang diizinkan untuk beroperasi di perairan Indonesia.

Menurut Margarito, pasal itu bermasalah karena dapat menganggu kepentingan industri pelayaran nasional Indonesia.

“Hal itu ditemukan di pasal 14 A. Pasal 14 A UU Cipta Kerja tegas memberikan hak kepada kapal asing untuk beroperasi di Indonesia,“ kata Margarito dalam Diskusi ‘Dampak Kebijakan Transportasi Angkutan Laut Kepada Industri Nasional’ yang diselenggarakan Channel9.id, Kamis 4 Februari 2021.

Margarito menjelaskan, dalam pasal itu, kapal asing diziinkan beroperasi selama Indonesia belum memiliki moda transportasi laut asing tersebut.

“Dengan catatan, moda transportasi itu sejauh belum tersedia di Indonesia maka oleh UU ini diberikan hak kepada kapal asing untuk bekerja di Indonesia. Pertanyaan siapa yang menentukan tersedia atau belum tersedia? Jawabannya pemerintah,” kata Margarito.

Menurut Margarito, adanya pasal bermasalah itu karena pembuatnya mengadopsi cara berpikir bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam termasuk laut. Sayangnya, kewenangan itu dimanfaatkan bukan untuk kepentingan nasional.

“Ini sama dengan di Amerika, Cina, dan Inggris karena itu menjadi instrumen ekstrem liberalisme. Bahkan pada batas tertentu pasal ini diberikan demi memberikan ruang besar untuk berkembang kapal asing besar,” katanya.

Margarito berpendapat, pasal itu tidak akan muncul jika pemerintah mementingkan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut. Sayangnya, Margarito menilai, pasal itu menunjukan bahwa pemerintah memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pasar bebas, bukan untuk kepentingan nasional demi menyejahterakan rakyat.

“Kalau kita lihat ini ada soal besar dalam menyelenggarakan negara, bagaimana menempatkan national interest kita dalam pengelolaan seluruh sumber daya alam termasuk laut itu, untuk kepentingan nasional rakyat kita. Laut itu bagaimana kita pakai untuk menyejahterakan rakyat kita, bukan untuk menyejahterakan rakyat negara lain. Di sini kekeliruan kita memahami pesan para pendiri bangsa untuk menggunakan sumber daya kita ini, termasuk laut.” ujarnya.

Pengamat Industri Pelayaran ITS, Tri Achmadi menyatakan arah kebijakan angkutan laut seharusnya berpijak pada fungsi utama yaitu sebagai penyambung infrastruktur negara. Fungsi itu harus dikukuhkan supaya laut bisa menjadi penghubung antarpulau di Indonesia demi kesejahteraan nasional.

“Negara harus melihat transportasi laut sebagai infrastruktur negara, karena itu negara harus menguasai untuk kepentingan nasional, mulai dari pengaturan, pengendalian dan pengawasan,” katanya.

Fungsi sebagai infrastruktur itu lah yang harus dikuatkan. Dia mewanti-wanti jangan sampai arah kebijakan angkutan laut demi kepentingan pasar bebas.

“Fungsi infrastruktur itu tidak berubah jadi pertarungan pasar. Jangan sampai kebijakan itu menjadi pertarungan pasar bebas yang akhirnya fungsi infrastruktur sebagai penghubung konektivitas antar wilayang kepulauan hilang hanya karena regulasi yang tidak mengikuti persyaratan persaingan usaha yang sehat,” kata Tri.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Respons KLB Medan, AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Moeldoko sebelumnya kerap menampik keterkaitannya dalam kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Namun, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Medan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu didaulat sebagi Ketua Umum Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) pun langsung menanggapi KLB tersebut. Dalam pernyataannya, Jumat (5/3) AHY menyebut Moeldoko telah memungkiri pernyataannya selama ini yang menyebut bahwa dia tidak terlibat dalam upaya makar atau pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat.

“Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal vesi KLB ilegal,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat.

“Bagi kami sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria. Bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bagi generasi muda,” tutur dia.

Dalam pernyataannya tersebut, AHY juga menyinggung bahwa dia dan Moeldoko sama-sama mantan prajurit TNI AD. Dalam dunia keprajuritan, AHY mengatakan bahwa seorang junior harus menghormati seniornya. Namun, menurut AHY, dengan sikap yang ditunjukan oleh Moeldoko, ia memahami bahwa tidak semua senior di dunia keprajuritan bisa menjadi teladan.

“Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah prajurit, beliau (Moeldoko) juga adalah prajurit, dalam dunia keprajuritan menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan,” tutur AHY.

“Tapi dari para senior pula, saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik,” kata dia.

Moeldoko pertama kali menyatakan dirinya tidak terlibat dalam upaya pengambialihan Partai Demokrat, pada 1 Februari malam. Saat itu, Moeldoko mengatakan bahwa ia prihatin terhadap kondisi yang dialami Partai Demokrat dan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak dilibatkan dalam permasalahan tersebut.

“Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, begitu,” kata Moeldoko saat itu. “Beliau (Jokowi) dalam hal ini tidak tahu sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP,” ujar dia.

Moeldoko juga membantah untuk kedua kalinya ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding ia terlibat dalam gerakan kudeta.

“Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan,” sebut Moeldoko, Kamis (25/2) lalu.

Moeldoko juga menegaskan bahwa ia bisa mengambil langkah atas tudingan yang diberikan oleh SBY tersebut.

“Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan saya,” ujar Moeldoko.

IG

Continue Reading

Hot Topic

dr. Reisa: Vaksinasi Kuatkan Aktivitas Masyarakat di Tengah Pandemi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tepat minggu ini satu tahun lalu, pada tangal 2 Maret 2020, tiga orang anggota keluarga menjadi kasus pertama, kedua, dan ketiga Covid-19 di Indonesia dan mereka berhasil kembali sehat mengalahkan virus Sars Cov-2.

Dalam keterangan pers hari Jumat (5/3) di Kantor Presiden, juru bicara pemerintah, dr. Reisa Broto Asmoro menjelaskan bahwa kemungkinan untuk sembuh dari Covid-19 selalu ada, sehingga diskriminasi dan stigma terhadap pasien sangat tidak perlu dan tidak layak dilakukan.

Terkait perkembangan vaksinasi, dr. Reisa menjelaskan sampai dengan hari ini, sudah lebih dari 2 juta orang telah menerima dosis vaksinasi Covid-19 pertama. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memvaksinasi 181,5 juta penduduk secara bertahap.

“Tiga hari yang lalu, telah tiba kiriman kelima vaksin Coronavac produksi Sinovac sebanyak 10 juta dosis melengkapi ketersediaan vaksin kita untuk menyukseskan vaksinasi tahap dua kepada pelayan publik”, jelas dr. Reisa.

Selain itu, dalam waktu dekat vaksin Astrazeneca yang didapatkan dari Covax Facility yang merupakan hasil kerjasama multilateral pengadaan vaksin juga akan segera datang secara bertahap.

dr. Reisa mengatakan bahwa vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik di Yogyakarta yang menargetkan 19 ribu orang termasuk pedagang pasar dan pelaku usaha di Malioboro beberapa waktu lalu yang dihadiri dan dipantau langsung oleh Presiden merupakan bukti bahwa mengutamakan kesehatan dan mengupayakan perbaikan kondisi ekonomi harus dijalankan secara bersamaan.

“Kesuksesan vaksinasi ini akan juga menguatkan aktivitas masyarakat di pasar, pusat niaga, dan pusat kebudayaan,” sambung Reisa.

Selain itu, Reisa juga turut mengajak untuk mengapresiasi kreativitas dan solidaritas masyarakat Indonesia guna memastikan semua yang siap divaksin menerima hak mereka.

“Untuk pertama kalinya di Asia, vaksinasi drive thru atau di dalam kendaraan dilakukan di Bali dan Jakarta,” jelas dr. Reisa

Berbagai organisasi sosial dan nirlaba juga turut bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menggelar vaksinasi bagi lansia dengan memastikan tempat dan pelayanan vaksinasi yang nyaman untuk mereka menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

Untuk diketahui, Indonesia merupakan satu dari beberapa puluh negara di dunia yang sudah menggelar program vaksinasi Covid-19 dan merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat. Faktanya lebih dari seratus negara lainnya di dunia masih kesulitan mendapatkan suplai vaksin dan belum bisa melakukan program vaksinasi kepada rakyat mereka.

 

Continue Reading

Hot Topic

Sebelum Demokrat, Moeldoko Pernah ‘Ambil Alih’ HKTI

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Jika masih ingat, Moeldoko juga pernah disebut-sebut ‘mengambil alih’ Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Tudingan ‘ambil alih’ sempat menggema lantaran sebelumnya HKTI dipimpin oleh Fadli Zon.

Dualisme kepemimpinan itu merupakan ujung dari kisruh HKTI sebelumnya yang menyebabkan perpecahan. Dulu yang bersitegang saling aku kursi kepemimpinan HKTI adalah Prabowo dan Oesman Sapta Odang alias (OSO).

Singkat cerita perebutan kursi itu turun dan diteruskan oleh Fadli Zon dan Moeldoko. Namun akhirnya keduanya sepakat untuk berdamai yang ditengahi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Moeldoko dan Fadli Zon sepakat untuk bersatu dan mengakhiri dualisme kepemimpinan HKTI. Keduanya mendukung pertanian Indonesia yang semakin kokoh.

“Kami melaporkan ke Menteri Pertanian atas perkembangan kondisi terakhir HKTI, dan kami bersepakat dengan Pak Fadli Zon untuk bersatu-padu membangun petani dan pertanian Indonesia yang semakin kokoh, dan betul-betul memikirkan petani dan pertanian Indonesia,” kata Moeldoko seperti dalam keterangan tertulis resmi Kementerian Pertanian, Kamis (18/6/2020).

Diketahui, Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang mengukuhkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025, Jumat (5/3/2021).

“Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC