Connect with us

Nasional

Pengumuman P3K Hari Ini, P2G: Ada Ketidakadilan dan Ketidaktransparanan

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengatakan telah mempelajari terbitnya Kepmenpan RB No. 1169 Tahun 2021 dan juga menyaksikan pengumuman dan rilis resmi Mendikbudristek terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) pada Jumat pagi (8/10). Meskipun demikian, P2G menilai ada beberapa poin ketidakadilan dan dugaan ketidaktransparanan dalam seleksi tersebut.

“P2G pun mengucapkan selamat bagi kawan-kawan guru honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi. Sebanyak 173.329 guru honorer dinyatakan lulus,” ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan persnya, Jumat (8/10).

Satriwan mengatakan Kepmenpan RB No. 1169 Tahun 2021 ini tidak mencerminkan afirmasi tambahan sebagaimana yang diharapkan guru honorer selama ini dan jauh dari janji pemerintah, termasuk janji yang pernah diucapkan Mendikbudristek Nadiem Makarim di depan Raker Komisi X DPR RI, 23 September 2021.

“Bagi P2G, selama ini kami konsisten usulkan dan suarakan adalah skema afirmasi tambahan berdasarkan lama mengabdi. Yaitu dihitung dari lama mengabdi, sebab lama pengabdiannya berbeda-beda. Ada guru usianya 40 tahun, tapi sudah mengabdi 15 tahun, sejak usia 25 sudah menjadi guru honorer. Jadi bukan hanya afirmasi usia seperti afirmasi yang sekarang diberlakukan bagi guru 50+,” tutur Satriwan.

Baca juga: Diumumkan Hari Ini, Ketua Komisi X DPR RI: Seleksi PPPK Sarat Masalah

Menurut dia, skema penurunan passing grade (ambang batas) semestinya diberlakukan pada Ambang Batas Kategori 1. Saat ini penurunan Ambang Batas Kategori 2 sebesar 100% untuk Kompetensi Teknis bagi guru usia 50+. Mestinya afirmasi model ini diberikan bagi guru yang masuk klasifikasi K-2. Mengingat tidak semua guru K-2 berusia di atas 50 tahun, banyak yang di bawah 50 tahun.

“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada guru honorer eks K-2 dan honorer tua, maka penerapan pemberian afirmasi 100% Kompetensi Teknis ini harusnya diletakkan pada Ambang Batas Kategori 1, khusus bagi guru K-2, ini kalau mau lebih adil,” ucap Satriwan Salim.

Pengajar Labschool Rawamangun Jakarta ini menilai pemerintah seharusnya meluluskan secara langsung bagi seluruh guru honorer K-2 yang menjadi peserta tes PPPK, mengingat pengabdian mereka yang minimal 17 tahun bahkan sampai 25 tahun.

“Guru Honorer eks K2 ini jumlahnya pun tak banyak sekitar 121.954 orang (Data BKN, 2021). Guru Honorer K2 lah yang mestinya dijadikan prioritas kelulusan seleksi PPPK. Lulus langsung,” kata dia.

Namun, dalam Kepmenpan RB No. 1169 Tahun 2021, kelulusan tes guru PPPK tidak langsung otomatis diberikan kepada guru honorer berdasarkan lama mengabdi. Sebab dalam “Diktum Ketiga” aturan ini membagi 3 jenis kategori ambang batas, yakni Nilai Ambang Batas Kategori 1, Nilai Ambang Batas Kategori 2, dan Nilai Ambang Batas Kategori 3.

Dalam hal ini, ternyata Panselnas tetap menggunakan Nilai Ambang Batas 1 yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Kepmenpan RB No. 1127 Tahun 2021 sebagai patokan utama kelulusan.

“Justru yang selama ini kita kritisi adalah tingginya angka ambang batas bagi guru honorer dalam Kepmenpan RB No. 1127 Tahun 2021. Ternyata sekarang Panselnas tetap menjadikannya sebagai patokan kelulusan pertama, tampak jelas Kemenpan RB dan Kemdikbudristek memang ga niat mengafirmasi para guru honorer,” ucap Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi Guru P2G.

Artinya jika peserta PPPK di satu sekolah tidak mencapai Ambang Batas Kategori 1, barulah kemudian Ambang Batas Kategori 2 dipakai. Jika kemudian peserta tes PPPK juga tidak mampu mencapai Ambang Batas Kategori 2, barulah kemudian menggunakan Ambang Batas Kategori 3 untuk aspek Kompetensi Teknis yang nilainya diturunkan.

“Jadi kami melihat, penurunan ambang batasnya dibuat bertingkat atau berlapis. Ada 3 lapis atau 3 jenjang. Semula harapan kami adalah poin 100% nilai afirmasi ambang batas Kompetensi Teknis diletakkan di lapisan pertama, khususnya bagi honorer tua dan K-2, bukan di lapisan kedua. Ini namanya afirmasi setengah hati,” lanjut Iman kecewa.

Ketiga, kami berterima kasih Panselnas memberikan afirmasi nilai 100% bagi guru honorer berusia minimal 50 tahun untuk Kompetensi Teknis.

“Tetapi kami meragukan, pemberian skema afirmasi model ini berdampak signifikan terhadap tingginya kelulusan para honorer K2,” lanjut Iman.

P2G mendesak Panselnas untuk membuka datanya ke publik, berapa persen guru honorer K-2 dan 50+, lolos dalam seleksi Tahapan 1 berdasarkan bantuan afirmasi 100% tersebut. Kemudian dalam “Diktum Kedelapan” dijelaskan bahwa kelulusan akhir pada seleksi PPPK ditentukan berdasarkan peringkat terbaik atau nilai tertinggi berdasarkan Ambang Batas Kategori 1 yang sangat tinggi itu (Kepmenpan RB No. 1127 Tahun 2021).

Artinya jika di satu sekolah ada peserta guru honorer tua (K-2) bersaing dengan guru honorer muda di bawah 35 tahun, yang 35 tahun ini mampu meraih nilai ambang batas 1, jelas yang lolos adalah honorer muda, walaupun pengabdiannya baru beberapa tahun saja.

“Diktum Kedelapan poin a, jelas-jelas mencerminkan tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada guru honorer K-2 atau tua, yang sudah mengabdi belasan tahun bahkan sampai 25 tahun. Masa mereka diadu dengan yang muda-muda. Menegasikan portofolio, pengalaman, dan achievment honorer tua, karena kalah nilai tes dengan yang muda,” lanjut Iman, yang merupakan guru honorer SMA.

Ketiga, P2G juga mengkritisi dugaan tidak transaparan dan akuntabelnya pengumuman seleksi PPPK Tahap I. Sebab ketika para peserta mengecek hasil kelulusannya di website, yang muncul hanya Lulus atau Tidak Lulus. Panselnas tidak mencantumkan nilai akhir atau akumulasi nilai akhir ditambah nilai afirmasi dari peserta tes. Padahal informasi mengenai nilai yang diperoleh peserta tes ini sangat dibutuhkan dan penting, untuk menyiapkan diri dalam tes tahapan ke-2 nanti. Juga sebagai acuan dan gambaran kemampuan diri para guru honorer. Jadi para guru honorer pun tak tahu kenapa mereka tak lulus tes.

Begitu pun sebaliknya, bagi peserta yang dinyatakan lulus tes, juga tak diberikan informasi berapa nilai akhir yang mereka peroleh, termasuk perhitungan poin afirmasi yang mereka dapatkan.

“Ketika dibuka pengumuman online, ternyata saya tak lulus. Tapi saya tak tahu berapa perolehan nilai akhir saya. Karena tak muncul di pengumuman, dan saya mengabdi sebagai honorer K-2 sudah 17 tahun,” ungkapnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Tiga Orang Meninggal Dunia dan Enam Luka Berat Akibat Gempa di Bali

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gempa bumi magnitudo 4,8 mengguncang 8 km barat laut Karangasem pada Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 3.18 WIB.

Guncangan gempa berdampak pada jatuhnya korban jiwa di wilayah Kabupaten Karangasem dan Bangli, Provinsi Bali.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali melaporkan, hingga saat ini ada empat warga Kabupaten Karangasem yang mengalami luka berat dan sembilan orang luka ringan.

“Selain itu, ada satu warga bernama Ni Luh Meriani berusia 3 tahun dari Dusun Jatituhu, Desa Ban, Karangasem, yang meninggal dunia akibat gempa,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin dikutip Antara.

Menurut catatan BPBD Bali, gempa dengan magnitudo 4,8 yang berdampak di Kabupaten Karangasem dan Bangli itu telah menyebabkan tiga orang meninggal dunia, enam orang luka berat, 10 orang luka ringan, satu orang trauma tekanan di perut, dan satu orang cedera ringan di kepala.

Baca juga: Bali Kembali Diguncang Gempa Susulan

“Korban yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan di Kabupaten Karangasem, semuanya berasal dari Dusun Jatituhu, Desa Ban,” katanya.

Adapun identitas empat korban yang mengalami luka berat di Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Paing, I Ketut Keten, I Nyoman Sinar, dan Ni Nyoman Murni.

Sementara, sembilan warga yang mengalami luka ringan, yakni Putu Trimade, Kartawa, Komang Dukuh Bujangga, Budiarsana, Ketut Kartawa, Keristian, Ni Nyoman Nuada, I Nyoman Mudra dan Ni Nyoman Sukanada.

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, gempa juga menyebabkan akses jalan terganggu di Desa Cegi, Kecamatan Kubu, Karangasem, karena tertutup longsor.

Selanjutnya berdasarkan pemutakhiran data hingga pukul 11.45 Wita, untuk dampak gempa di Kabupaten Bangli telah menyebabkan dua orang meninggal dunia, dua orang luka berat, satu orang luka ringan, satu orang trauma tekanan di perut, dan satu orang cedera ringan di kepala.

“Mereka ini ada yang dari Desa Trunyan, Desa Suter dan Desa Peninjoan,” ucap Rentin.

Korban meninggal dunia di Kabupaten Bangli bernama Ni Kadek Wahyu (25 tahun) dan Lionel Adi Putra (8 tahun). Kedua korban berasal dari Desa Trunyan.

Selanjutnya dua warga Trunyan lainnya, yakni Ni Made Mudawati (50) mengalami luka berat dan Putu Novitasari mengalami luka ringan.

Ni Wayan Sunadi (71) dari Banjar Beluhu, Desa Suter mengalami luka ringan, Putu Artika (36) dari Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, mengalami trauma tekanan di perut dan Ni Luh Putu Setyawati (16) dari Banjar Pulasari, Desa Peninjoan, mengalami cedera ringan di kepala.

HY

Continue Reading

Nasional

Haul KH Abdul Hamid di Pasuruan, TNI-Polri Terjunkan Ratusan Personel Gabungan

Published

on

By

Channel9.id-Pasuruan. Untuk pertama kalinya selama pandemi Covid-19, Perhelatan besar Haul KH Abdul Hamid yang biasanya rutin diadakan setahun sekali kembali di gelar pada hari ini, Sabtu (16/10/21)yang bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Haul ke 40 Kiai Hamid dan ke 31 Nyai Nafisah dihadiri oleh puluhan ribu jemaah dari berbagai daerah. Tak hanya itu, tokoh agama hingga pejabat turut hadir.Di antaranya Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Gus Baha dan beberapa tokoh lain.

Segala persiapan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, salah satunya yakni menerjunkan personil gabungan dari TNI- Polri. Dalam perhelatan ini TNI Polri menerjunkan sebanyak 957 personil gabungan. Tak hanya itu TNI Polri Kota Pasuruan juga dibantu anggota Banser Kota Pasuruan.

“Personel yang diterjunkan untuk acara ini yakni sebanyak 957 personil gabungan TNI Polri dan dibantu dengan Banser Kota Pasuruan. Personil ini akan disebar di titik rawan,” ujar Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman, Sabtu (16/10/21).

Tak hanya personil untuk pengamanan, Pemkot Pasuruan juga menyiagakan puluhan personil Satgas Covid-19 yang akan di tempatkan di setiap titik untuk melakukan screning pada setiap jamaah yang akan masuk di area. Personil ini akan diisi oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

Pada saat memberikan sambutan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membahas pertanyaan Presiden Jokowi tentang landainya penularan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

“Pak Presiden tanya saat rawuh pada kemarin. Mbak Khof (Khofifah), saya ingin bertanya. Joe Biden Presiden Amerika bertanya, apa resep Indonesia kok kasus covidnya cepat melandai.

Terus sekarang saya tanyai Mbak Khof, apa yang membuat Jawa Timur kok begitu banyak kabupaten/kota yang level 1,” cerita Khofifah.

Mendapati pertanyaan itu, Khofifah pun mengutarakan jika selain kerja keras, kerja profesional dan kerja sinergi, ada doa yang istiqomah dari para ulama, masyayikh, habaib, santri dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang membuat Covid-19 cepat melandai.

“Bapak Presiden, kalau kerja keras, semuanya kerja keras. Kalau kerja profesional semua kerja profesional. Kalau kerja sinergi, semua kerja sinergi. Bentenipun (bedanya), insyaalah para ulama, masyayikh, habaib, santri dan seluruh masyarakat Jawa Timur doanya istiqomah,” ungkapnya.

Selain itu, Khofifah mengaku sangat terharu melihat puluhan ribu orang yang mendatangi acara haul KH Abdul Hamid untuk mencari berkah.

“Pak Kapolres, Pak Dandim, itu umat di luar kepingin nderek (ikut) Romo Kiai Hamid kalau masuk surganya Allah diakui, bisa ikut. Berlapis-lapis mereka di luar. Cuma mohon semua memakai masker, supaya kesehatan kita tetap terjaga,” tandas Khofifah seraya terharu.

Continue Reading

Hot Topic

MIPI Gelar Webinar ‘Membedah Wajah Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia’

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar berjudul ‘Membedah Wajah Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia’, Sabtu 16 Oktober 2021 pagi.

Webinar ini mengundang dua narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI sekaligus Dewan Pakar MIPI, Irfan Ridwan Maksum dan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kemendagri, Prabawa Eka Soesanta.

Webinar ini dibuka oleh Sekjen MIPI Baharudin Thahir. Baharuddin menyampaikan, diskusi ini diadakan untuk membedah wajah kelurahan secara kelembagaan dan regulasi. Terlebih, belakangan ini, muncul fenomena banyak kelurahan yang ingin menjadi desa.

“Belakangan muncul fenomena banyak kelurahan yang ingin jadi desa. Dengan alasan, desa punya dana desa, sedangkan kelurahan tidak ada. Maka lebih bagus jadi desa dari pada kelurahan. Karena itu MIPI mengundang dua pakar ahli yang akan mencerahkan kita semua tentang masalah ini ,” kata Baharudin.

Baca juga: Bahas Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, MIPI Gelar Webinar

Irfan Ridwan Maksum menyampaikan, kelurahan dalam tata kelolanya mengalami pasang surut sejak kemerdekaan.

Suatu masa, kelurahan sempat diusulkan menjadi kota kecil. Kelurahan juga sempat menjadi bagian dari alatnya pemerintahan pusat. Kemudian, kelurahan menjadi bagian dari perangkat pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditentukan secara nasional.

“Kini kelurahan alat perangkat Kecamatan, hal ini diatur di pasal 229 ayat 2 UU 23/2014 yang tegas menyebutkan bahwa kelurahan bagian dari Kecamatan. Ini juga yang akhirnya membuat kelurahan ingin jadi desa,” kata Irfan.

Irfan kemudian menjelaskan empat perspektif untuk membedah kelurahan. Pertama adalah perspektif organisasi.

Dalam perspektif ini, kelurahan adalah struktur terdepan dalam wilayah daerah otonom kabupaten/kota sebagai penghubung masyarakat langsung dengan kabupaten/kota. Karena itu, kerja-kerja kelurahan harus sesuai dengan tujuan pemerintahan Kabupaten-Kota.

Perspektif kedua adalah Administrasi dan Manajemen Kebijakan Publik. Irfan menyampaikan, perspektif ini mempertimbangkan tujuan-tujuan menyeluruh Kabupaten/Kota yang harus mempertimbangkan kondisi lokal Kabupaten Kota yang dimaksud.

Menurut Irfan, untuk wilayah yang maju dapat didekati dengan pendekatan sektoral. Sedangkan, wilayah yang belum berkembang dapar dicapai melalui elemen berbasis wilayah sampai ke yang terdepan.

Perspektif ketiga yakni perspektif pemerintahan. Perspektif ini mendefinisikan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan berbasis utama wilayah atau teritori.

Dengan definisi itu, kedudukan kelurahan dapat diarahkan secara botom up atau top down. Botom up artinya aspirasi masyarakat dapat ditampung di kelurahan kemudian disampaikan ke atas. Sementara, top down artinya kelurahan melaksanakan tugas-tugas yang dinstruksikan pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai atasannya.

Terakhir, perspektif sejarah konteks Indonesia. Dalam perspektif ini, kelurahan sebagai organisasi berbasis teritori disenangi oleh masyarakat Indonesia. Hal itu karena karakter patron-client masyarakat Indonesia.

“Kita masyarakat senang organisasi berbasis wilayah karena karakternya patron client. Makanya masih ada di bawah kelurahan dan desa yaitu RT/RW. Kalau ada lagi di bawah itu, masyarakat Indonesia pun senang. Hal itu yang membuat masyarakat mempertahankan kelurahan karena memang cocok,” katanya.

Selain itu, susunan hirarkis tersebut dipandang masyarakat sebagai jalan untuk mencapai kedudukan status sosial ekonomi. Menurut Irfan, hal itu yang membuat masyarakat ingin tetap mempertahankan kelurahan.

“Tapi yang jadi masalah adalah, di era reformasi ini, pengaturan dan pengurusan kedudukan ini diserahkan ke daerah otonom Kabupaten/kota, tapi pemerintah pusat melalui mendagri masih ingin besar perannya. Jadi diserahkan ke daerah tapi pusat masih melakukan intervensinya,” ujar Irfan.

Irfan menilai, jika ingin meningkatkan kualitas kelurahan, maka memperkuat Kabupaten/Kota harus dilakukan. Penguatan dilakukan agar Kabupaten/Kota mampu mengatur dan mengurus kelurahan di wilayahnya sendiri demi kepentingan organisasi, administrasi dan manajemen kebijakan publik, serta kepentingan pemerintahannya sendiri lebih mandiri dan otonom.

“Bukan intervensi dari pemerintahan pusat secara teknis detail, karena dari Sabang sampai Merauke kondisi wilayah Indonesia amat bervariasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Prabawa Eka Soesanta menyatakan bisa saja kelurahan menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan kewenanganya ada di daerah. Namun, perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil keputusan itu.

“Kalau suatu saat kelurahan adalah bagian dari pemerintahan daerah dan kewenangannya di daerah, sebenarnya temen-temen di pusat jadi lebih ringan. Namun ada beberapa syarat penting yang harus dipahami, andaikan pejabat daerah tidak sering diganti, andaikan pejabat politik memahami visi dan misinya, dan banyak andaikan-andaikan lain termasuk sistem penganggaran yang baik,” kata Prabawa.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC