Channel9.id-Jakarta. Facebook kembali memperbarui kebijakannya setelah pemerintah Inggris menyetujui vaksin Covid-19 buatan Pfizer-BioNTech.

Perusahan jejaring media sosial ini akan menghapus informasi sesat dan klaim palsu tentang vaksin Covid-19, yang telah dibantah oleh ahli kesehatan. Pembaruan ini juga berlaku bagi anak Facebook, Instagram.

Sebelumnya, Facebook hanya menghapus konten menyesatkan tentang virus corona jika menyebabkan ancaman fisik.

“Ini adalah cara lain kami menetapkan kebijakan untuk menghapus misinformasi tentang virus yang bisa berujung pada ancaman fisik,” ungkap juru bicara Facebook dikutip dari The Guardian, Sabtu (5/12).

Baca juga : Dalam 2 Tahun Siaran TV Digital Harus Mengudara, KPI Usulkan Pembentukan Tim Digital Nasional

Adapun konten yang akan dihapus oleh Facebook ialah konten yang memuat klaim palsu tentang keamanan, keampuhan, bahan atau efek samping vaksin. Termasuk teori konspirasi yang mengklaim bahwa vaksin berisi mikrochip atau narasi menyebut populasi tertentu akan digunakan untuk menguji keamanan vaksin.

Lebih lanjut, juru bicara Facebook menyebutkan kebijakan tersebut tak akan dilakukan secara instan mengingat fakta seputar Covid-19 terus berubah dan berkembang. “Kami akan secara reguler memperbarui klaim yang kami hapus berdasarkan panduan dari otoritas kesehatan publik saat mereka mempelajari lebih lanjut,” lanjutnya.

Diketahui, Facebook memperketat penyaringan konten dan iklan yang menyebarkan misinformasi seputar vaksin dalam beberapa tahun belakangan ini.

Pada 2019, Facebook melarang iklan yang berisi misinformasi tentang vaksin untuk mencegah penyebaran hoaks vaksin. Kemudian ketika pandemi Covid-19 merebak, Facebook kian tegas melawan kelompok antivaksin. Di bulan lalu, Facebook melarang seluruh iklan yang membuat orang enggan divaksin.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah merinci bahwa migrasi TV analog ke digital (Analog Switch Off/ASO) paling lambat selesai pada 2 November 2022. Rencana ini pun dibarengi dengan penghentian siaran TV analog secara total oleh pemerintah.

Guna mewujudkan rencana tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengusulkan pembentukan Tim Digital Nasional.

“KPI mendukung terjadinya Analog Switch Off yaitu beralihnya siaran analog kepada siaran digital sepenuhnya pada 2 November 2022. Waktu itu merupakan konsekuensi dari pemberlakuan Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang memberi batas waktu selama dua tahun untuk siaran analog,” tutur Ketua KPI Agung Suprio, Jumat (4/12).

Baca juga : Banyak Data Tercecer, BigBox Telkom Bantu Wujudkan Satu Data Indonesia

Agung mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki perangkat dekoder atau televisi yang sudah didukung teknologi digital supaya bisa mendapat siaran digital. Ia melanjutkan, dengan siaran digital, masyarakat bisa menonton siaran televisi dengan jernih dan bersih tanpa harus berlangganan atau berbayar.

Ia pun menyebut siaran TV digital bisa menunjang pemerataan informasi ke seluruh wilayah Indonesia. Sebab saat ini siaran TV analog masih terdapat daerah yang tak menerima siaran sama sekali, bahkan di daerah perbatasan malah mendapat siaran dari negara tetangga. “Dengan demikian, migrasi dari siaran analog ke digital ini sangat erat kaitannya dengan pertahanan Nasional,” imbuh dia.

Lantas KPI memandang migrasi siaran analog ke digital ini secara strategis. Bukan hanya soal pemerataan informasi, melainkan juga bisa menciptakan diversifikasi konten penyiaran agar pilihan tontonan masyarakat lebih banyak.

“Oleh karena itu, KPI mengusulkan dibentuknya Tim Digital Nasional agar proses migrasi ini dapat sukses paripurna,” tandas Agung

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disusul oleh meningkatnya penetrasi digital di kalangan masyarakat Indonesia. Sayangnya, kondisi ini tidak dibarengi dengan ajegnya pengelolaan data. Sehingga hal ini membuat data yang tersebar tak terintegrasi, tak ada standardisasi dan kesulitan interoperabilitas data. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi industri terkait.

Perusahaan telekomunikasi Telkom berupaya menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan layanan BigBox. BigBox sendiri ialah layanan end-to-end big data yang diproduksi Amoeba, sebagai inkubasi model startup internal perusahaan.

Baca juga : Migrasi Siaran TV Analog ke Digital wajib Selesai pada November 2022

Layanan tersebut disebut bisa menjadi solusi big data analytics, khususnya untuk program Satu Data Indonesia yang dicetuskan pemerintah. Layanan ini menargetkan instansi hingga korporasi di Indonesia.

“Melalui BigBox kami juga mendorong digital talent di Telkom dan BUMN untuk bisa bersama menggali potensi big data ini dan mampu menghadirkan layanan terbaik untuk semua,” ujar Direktur Utama Ririek Adriansyah saat diskusi daring, Rabu (2/12).

Adapun data yang didapat berdasarkan data dari International Data Center (IDC) Benchmark Analysis Report November 2020—yang memiliki produk kunci seperti data integration, data lake, workflow management, search engine, data exploration & insight, real time dashboard, API factory, dan crawling engine.

Laporan IDC itu didasarkan produk horizontal platform BigBox yang terdiri dari 8 modul (BigLake, BigSpider, BigAction, BigSearch, BigQuery, BigBuilder, BigFlow, dan BigEnvelope).

Tak hanya itu, BigBox pun punya vertical platform, yaitu social media analytic platform (BigSocial), e- commerce analytic platform (BigCommerce) dan one data management platform (BigOne).

Sementara itu, Telkom akan mengusung BigOne agar menjadi platform berskala nasional, Satu Data Indonesia.

BigBox dipercaya bisa memenuhi semua kebutuhan dalam mewujudkan rencana pemerintah itu. Mulai dari lingkungan data yang terintegrasi dan mudah diakses, pengolahan data, analitik yang akurat dan dipertanggungjawabkan, hingga menghasilkan insight untuk pengambilan keputusan serta API (Application Programming Interface) marketplace yang memudahkan data dibagi.

Sejatinya, inisiatif untuk menghadirkan BigBox juga dicetuskan Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019 lalu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di sini tertulis soal kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan.

Inisiatif tersebut ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan. Tak hanya sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, namun juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap data publik.