Connect with us

Politik

Perjuangan Mengembalikan Tanah Kepada Rakyat

Published

on

Oleh: DR. Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Baru bulan lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam setiap memperingati Hari Kemerdekaan ada hal yang menarik, tepatnya ironi, karena pada saat yang bersamaan, bahkan saya rasakan sejak aktif dalam gerakan mahasiswa di ITB pertengahan tahun 70-an, pada hari kemerdekaan itu muncul pertanyaan sinis: Apakah kita sudah merdeka?

Makin ke sini, pertanyaan “Apakah kita sudah merdeka?” bukannya hilang, bahkan makin nyaring dan menggema di hati kebanyakan rakyat Indonesia.

Sebetulnya, kalau dilihat dari produk politik yang dilahirkan pemerintahan RI, terutama Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentag Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bangsa ini sudah sangat merdeka.

Sebab inilah undang-undang yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Inilah undang-undang yang secara revolusioner mengubah 180 derajat peraturan kepemilikan tanah dari versi penjajah Belanda yang memberikan keleluasaan kepada penjajah memiliki dan menguasai tanah sesuka-suka mereka.

Pada intinya, UUPA yang lazim disebut UU Reforma Agraria ini filosofinya “mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya, kepada rakyat Indonesia!”

Karena pada dasarnya mayoritas rakyat Indonesia ini petani, maka tidak salah jika tiga (3) tahun kemudian Presiden Sukarno menetapkan tanggal disahkannya UUPA 24 September (1960) sebagai hari dikembalikannya hak (ekonomi) atas tanah kepada petani, yang kita kenal sebagai Hari Tani Nasional.

Hari ini, peringatan Hari Tani Nasional itu. Hari Tani Nasional yang ke-58 kalau dihitung sejak ditetapkan oleh Presiden Sukarno.

Akan tetap uniknya, atau tepatnya ironisnya, sebagaimana saat ketika kita memperingati Hari Tani Nasional pada tahun-tahun sebelumnya, alih-alih tanah sudah kembali menjadi milik petani, justru yang mengemuka pada setiap memperingati Hari Tani Nasional, yang diungkap teman-teman pejuang hak-hak masyarakat sipil, khususnya hak-hak para petani, justru angka konflik tanah yang terus membengkak, jumlah konflik agraria yang kian sulit menemukan titik penyelesaiannya.

Padahal pada 1960 itu, para pendiri bangsa segera membuat  UUPA begitu situasi politik relatif stabil, karena pasca gejolak politik yang tiada henti hingga muncul Dekrit 5 Juli 1959, pemerintahan waktu itu ingin agar rakyat, khususnya petani, benar-benar merasakan hidup di negeri yang merdeka. Karena pemerintah tidak ingin ada konflik soal tanah muncul ke permukaan.

Para pendiri bangsa sangat paham bila muncul konflik soal tanah akan menimbulkan keguncangan politik yang sulit diprediksi dan sulit dikendalikan.

Para pendiri bangsa sangat paham, perang besar berkepanjangan yang merugikan pemerintahan penjajahan Belanda terjadi gara-gara, atau dipicu oleh konflik soal tanah. Itulah Perang Diponegoro di Jawa (1825-1630) dan Perang Padri di Sumatera Barat (1803–1838).

Soal dua perang besar ini, saudara bisa mencari tahu kisah lengkapnya di internet. Tinggal googling saja.

Saya sangat memahami, karena terus mengikuti persoalan soal tanah. Bahwa yang paling banyak terdampak persoalan tanah adalah para petani dan kaum buruh. Ada yang semula petani, lalu sawahnya digusur, kemudian menjadi buruh, dan kesulitan memperoleh perumahan, bahkan yang paling sederhana sekalipun.

Itulah sebabnya, ujung dari persoalan tanah kemudian menjadi persoalan Hak Asasi Manusia, menjadi pelanggaran HAM.

Pendapat ini dikonfirmasi oleh Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi manusia.

Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab terjadinya konflik sosial, benturan horisontal, dan kekerasan terhadap rakyat yang berujung pelanggaran HAM.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM memang terjadi di Indonesia. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2019 terjadi 279 Konflik Agraria, melibatkan tanah seluas 734.239 hektar dan berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga.

Kemudian pada 2020 KPA mengungkapkan ada total 241 kasus Konflik Agraria. Terjadi di 359 daerah di Indonesia dengan korban terdampaknya 135.332 Kepala Keluarga (KK). Tertinggi terjadi pada sektor perkebunan (122 kasus).

Selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan properti. Komnas HAM juga punya catatan tersendiri mengenai Konflik Agraria yang diadukan ke lembaga ini dan tak pernah menemukan penyelesaiannya.

Kenapa konflik agraria nyaris tak ada yang bisa diselesaikan secara proprosional, kecuali memberikan keuntungan kepada para pemilik modal? Intinya karena para pejabat kita, terutama yang terkait dengan soal tanah, yang memiliki otoritas di sektor tanah, mentalnya masih mental pejabat zaman penjajah. Jadi tidak kompatibel dengan UUPA produk zaman kemerdekaan.

Kita harus bergerak maju. Kita harus memiliki perhitungan ke depan yang positif. Harus memiliki kemajuan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan rakyat, memperbaiki catatan-catatan buruk bangsa ini di berbagai sektor.

Mari kita akhiri seremoni peringatan hari-hari bersejarah bangsa ini dengan ironinya sendiri-sendiri.

Mari kita mulai dengan memperbaiki cara memperingati Hari Tani Nasional ini dengan progres yang terukur. Kita harus bertekad agar tahun depan persoalan pertanahan, konflik-konflik agraria secara nasional harus turun.

Untuk itu, dari tempat yang bersejarah ini, saya meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk:

  1. Memaklumatkan Moratorium Nasional penggusuran rakyat dari tanah yang dikelolanya, baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur maupun properti.
  2. Mengevaluasi, memeriksa dan mengaudit terhadap semua izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll yang telah diberikan, baik masa berlakukanya maupun cara mendapatkan izin-izin tersebut.
  3. Mewajibkan semua pemilik SIPPT, HGU, HGB, dll untuk mengumumkan a) jenis dan nomer surat izin, b) luas wilayah yang diberikan izin, c) peta (denah) lokasi lahan yang diizinkan dikelola, dan memasangnya di atas plang (billboard) atau yang sejenisnya di tempat strategis agar diketahui masyarakat, khususnya penduduk/pengelola lahan yang menjadi obyek surat izin tersebut.

Dengan cara ini persoalan pertanahan menjadi lebih transparan, dan apabila masyarakat setuju dengan izin-izin tersebut bisa mempersiapkan diri secara lebih seksama, sehingga tidak menjadi korban mafia tanah atau persekongkolan jahat antara pemilik modal dan para preman atau penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membela para pemilik modal.

Setuju?

Kalau setuju, saya minta kepada Bung Iwan Sumule dan kawan-kawan di Jaringan Aktivis Gerakan Pro Demokrasi (ProDEM) serta para tokoh pergerakan pembela demokrasi, untuk membuat surat resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jangan lupa, tembusannya dikirim ke seluruh Kepala Daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) di seluruh Indonesia. Tembuskan juga kepada Panglima TNI dan Kapolri, agar diteruskan ke pejabat di bawahnya, Kodam, Kodim, Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

Saya percaya, dengan tekad yang kuat, dan pengawalan yang serius dari seluruh rakyat Indonesia atas permintaan “Tiga Hal” di atas. Pertama, moratorium penggusuran secara nasional, kedua, mengaudit semua jenis surat izin, dan ketiga, transparansi penguasaan pengelolaan lahan, persoalan pertanahan di negeri ini, konflik agraria, tahun depan akan berkurang secara signifikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa membimbing jalan perjuangan kita.

Naskah asli adalah Pidato Peringatan Hari Tani Nasional, di Villa Bukit Sentul, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/9).

*Ekonom Senior

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Sambangi Dapil, Khilmi Salurkan Bantuan dan Serap Aspirasi

Published

on

By

Channel9.id – Lamongan. Anggota DPR RI  dari  Fraksi Gerindra, Khilmi  melakukan kunjungan kerja reses, menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya yakni wilayah Gresik-Lamongan.

Dalam kesempatan tersebut, Khilmi yang bertugas di komisi VI DPR RI berdialog, menampung berbagai masalah di wilayah Lamongan, khususnya kecamatan Kedungpring dan Kecamatan Babat. Ia menyambangi masyarakat,membagikan obat vitamin untuk kesehatan, membagikan bantuan sosial dan menyalurkan CSR dari BUMN.

Sebagai putra asli daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI, ia menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat  yang memberikan amanah kepada dirinya untuk menjadi wakil rakyat di DPR.

“ Saya mengucapkan terima kasih, kepada masyarakat yang telah memilih, mohon maaf selama pandemi kemarin tidak bisa turun ke lapangan, baru kali ini saya bisa bertemu dengan bapak/ibu semua,” jelasnya.

Selama masa pandemi, Khilmi mengaku tetap memperjuangkan daerah Gresik dan Lamongan, agar tetap mendapatkan perhatian  dari pemerintahan.  “Sebagai bentuk rasa terima kasih, saya juga sudah menyalurkan berbagai macam program dari mulai bedah rumah, CSR untuk jalan dan fasilitas masyarakat  dan sebagainya,” jelasnya.

Termasuk mengatasi dampak pandemi, dengan membagikan bansos, mengadakan pelatihan bagi UMKM sekaligus  menyelenggarakan vaksinasi. Ia berprinsip bahwa akan bekerja selama lima tahun, memperjuangkan masyarakat Gresik dan Lamongan.

Khilmi menyadari bahwa semua upaya yang ia lakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari posisinya sebagai wakil masyarakat. Sebagai anggota dewan ia memiliki tugas untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. “ Silahkan saja kalau ada permasalahan disampaikan kepada kami, nanti akan kami teruskan dan carikan solusi,” jelasnya di hadapan warga.

Kesempatan tersebut tentu saja tidak disia-siakan oleh masyarakat. Mereka menyampaikan permasalahan terkait soal kelangkaan pupuk, kekurangan air di musim kemarau, bantuan pendidikan anak tidak mampu, bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU),  Perbaikan Jalan Tani, bantuan untuk renovasi masjid dan mushola.

Khilmi berjanji untuk mencarikan solusi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, setiap usulan akan diverifikasi dan dipelajari. “ Saya akan berkoordinasi dengan tim tenaga ahli, untuk mencari solusi, kalau yang terkait langsung dengan komisi yang saya bidangi akan lebih mudah, namun jika terkait dengan bidang komisi lain, kita akan koordinasi,” ujarnya.

 

 

Continue Reading

Politik

Survei SMRC: Publik Cukup Puas dengan Pemerintahan Jokowi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR) melakukan survei terkait evaluasi publik nasional 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode kedua ini. Publik menilai penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi memburuk.

Meski begitu, mereka puas dengan kinerjanya. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan bahwa sebanyak 68,5 persen responden sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas 29,5 persen dan 2 persen yang menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

“Approval rating atau tingkat kepuasan publik ini relatif stabil sejak 2019. Pada survei April 2019, tercatat ada 71,4 persen warga yang menyatakan puas atas kinerja presiden. Angka ini menjadi 68,8 persen pada survei Oktober 2020 dan sekarang 68,5 persen,” katanya melalui konferensi pers virtual, Selasa (19/10).

Baca juga: SMRC Tanpa PDIP, Ganjar Tetap Unggul Karena Efek Jokowi 

Sirojudin menjelaskan bahwa kepuasan ini terjaga terutama karena mayoritas publik menilai positif kinerja pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. Ini terlihat dari hasil survei 64,6 persen warga merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani Covid-19. Sementara itu, responden yang menjawab kurang atau tidak puas sebanyak 32 persen.

Dan masih ada yang menjawab tidak tahu sebesar 3,4 persen. Penilaian positif ini cenderung menguat dalam satu tahun terakhir. Pada survei Oktober 2020, ada 60,7 persen yang menyatakan puas atau sangat puas pada kinerja pemerintah menangani Covid-19. Angka ini naik menjadi 64,6 persen pada survei September 2021.

“Dari yang merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani Covid-19, ada 48 persen yang beralasan bahwa walaupun Covid-19 masih mengancam, pemerintah sudah bekerja keras untuk mengendalikan wabah ini. Selanjutnya ada 32,3 persen yang menilai bahwa sejauh ini Covid-19 cukup terkendali meskipun masih banyak,” jelasnya.

Meski kinerja Jokowi baik, penanganan hukum dan pemberantasan korupsi dianggap memburuk. Responden menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik 44,8 persen. Mereka yang menganggap buruk atau sangat buruk 24,8 persen.

Lalu, 27,2 persen menilai sedang saja dan tidak tahu atau tidak menjawab 3,1 persen. Walaupun persentase yang menilai positif pada kondisi penegakan hukum lebih banyak dari sebaliknya, persepsi publik cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan catatannya, kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.

Kondisi lain yang dianggap memburuk adalah pemberantasan korupsi. Sirojudin mencatat publik yang menilai baik atau sangat baik sekitar 24,9 persen. Angka ini lebih rendah dibanding yang menilai buruk atau sangat buruk, yakni sebesar 48,2 persen. Sementara yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sedang saja sebanyak 23,2 persen.
Masih ada 3,8 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu. Dalam 2 tahun terakhir persepsi atas korupsi cenderung memburuk.

“Dari April 2019 ke September 2021, yang menilai korupsi di negara kita semakin banyak jumlahnya naik dari 47,6 persen menjadi 49,1 persen, sebaliknya yang menilai korupsi semakin sedikit menurun dari 24,5 persen menjadi 17,1 persen,” ucapnya.

Survei opini publik SMRC digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Published

on

By

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai, instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telegram yang menindak tegas anggota saat melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan pada masyarakat, harus dijalankan jajaran kepolisian hingga tingkat bawah.

“Kita patut apresiasi langkah Kapolri, semoga di bawah komando beliau, Polri dapat terus berubah secara bertahap, semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dicintai masyarakat,” kata Andi dalam keterangan resmi, Selasa 19 Oktober 2021.

Langkah Kapolri tersebut merupakan upaya mencegah aparat kepolisian untuk bertindak berlebihan kepada masyarakat dengan melakukan kekerasan.

Andi Rio berharap instruksi Kapolri tersebut dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran institusi polri di bawah, jangan sampai petunjuk dan arahan tersebut hanya sekedar dibaca dan dipelajari tanpa direalisasikan para personel Polri.

Baca juga: Lemkapi: Telegram Kapolri Perkuat Pengawasan Polisi Saat Bertugas di Lapangan

“Mari jadikan kesalahan yang terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi di Polri. Jadikan kritik masyarakat yang membangun sebagai semangat dan bukti bahwa institusi Polri menjadi perhatian dan dicintai masyarakat,” ujarnya.

Andi Rio juga mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dapat terus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada anggota Polri secara berkala.

Hal itu menurut dia untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin secara kode etik maupun pidana oleh anggota Polri di tengah masyarakat saat menjalankan tugasnya.

“Jangan ada lagi anggota Polri di tengah masyarakat yang bersikap arogan dan memberikan contoh yang tidak baik, anggota Polri harus memberi suri tauladan kepada masyarakat, bukan sebaliknya,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Mitigasi dan Pencegahan Kasus Kekerasan Berlebihan.

Telegram itu dilatarbelakangi munculnya sejumlah tindakan kepolisian yang tidak profesional sehingga mencoreng citra kepolisian.

Tindakan itu antara lain polisi tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan di Kota Medan, polisi membanting mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten dan polisi menganiaya pengendara sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC