Channel9.id – Jakarta. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Menurut Ganjar, salah satu caranya adalah dengan meminimalisir konflik kepentingan dalam pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara ini dihadiri ketiga pasangan capres dan cawapres.
Ia menjelaskan, kewenangan penuh untuk investigasi harus dilakukan guna mengembalikan independensi KPK. Menurut Ganjar, hal itu dilakukan sambil mengawasi dan mengevaluasi upaya seluruh aparatur KPK dalam menjaga independensi dan integritas mereka.
“Regulasi yang mempunyai efek jera ini betul-betul mesti didorong agar yang konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu,” kata Ganjar di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (17/1/2024).
Selanjutnya, ia mendorong penegakkan kode etik untuk seluruh pejabat dan pegawai. Ia menegaskan, para pejabat mesti tertib dalam melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil, tanda tangan di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan,” ucapnya.
Namun, apabila hal ini tidak efektif dalam mencegah korupsi, Ganjar menegaskan cara yang harus ditempuh adalah dengan memiskinkan para koruptor dan mengirim mereka ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
“Lalu, kalau itu tidak jera, deterrent effect adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu dan wajib pengenaan pasal tambahan terkait TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” tuturnya.
Selain itu, Ganjar juga menjanjikan sejumlah cara lain untuk memberi efek jera dan melakukan pencegahan korupsi. Ia misalnya juga menjanjikan untuk mendorong RUU Perampasan Aset untuk diselesaikan.
Ganjar yang didampingi Mahfud Md juga ingin para penegak hukum mengenakan pasal tambahan terkait TPPU.
“Dan bapak ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang,” imbuhnya.
Baca juga: Ganjar Ingin Koruptor Ditahan di Lapas Nusakambangan
HT
