Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui penertiban impor ilegal, harmonisasi tarif, serta dukungan pembiayaan dan insentif investasi.
Airlangga mengatakan industri TPT memiliki peran penting karena mencakup rantai produksi dari hulu hingga hilir. Sektor ini juga berkontribusi terhadap perekonomian dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Airlangga menyebut industri TPT menyumbang 0,97 persen terhadap perekonomian, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 4 juta orang. Nilai ekspor sektor tersebut tercatat mencapai 12 miliar dolar AS.
“Ini menjadi salah satu sektor padat karya yang strategis. Dalam arahan tadi kepada Bapak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Istana Negara, Selasa (22/9/2026).
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menangani sejumlah persoalan yang menghambat kinerja industri TPT. Salah satu persoalan yang dibahas ialah harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, termasuk biaya masuk antidumping yang berkaitan dengan industri garmen.
Airlangga mengatakan pemerintah akan memetakan persoalan berdasarkan subsektor, seperti tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing sektor.
Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga, neraca perdagangan tekstil bahan baku masih mengalami defisit. Nilai impornya mencapai 8,4 miliar dolar AS, sedangkan ekspornya sebesar 3,1 miliar dolar AS.
Sebaliknya, neraca perdagangan tekstil pakaian tercatat surplus. Nilai ekspor subsektor tersebut mencapai 8,7 miliar dolar AS, sementara impornya sebesar 690 juta dolar AS.
“Nah, tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan pertek dan yang lain,” kata Airlangga.
Selain persoalan bahan baku, pemerintah juga menyoroti masuknya produk tekstil secara ilegal ke pasar dalam negeri. Menurut Airlangga, Presiden Prabowo telah meminta Kementerian Keuangan menertibkan impor ilegal yang dinilai mengganggu produsen garmen dalam negeri.
“Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, kapasitas produksi industri tekstil masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Saat ini, tingkat utilisasi pabrik tekstil berada di kisaran 75 persen.
“Kita melihat bahwa utilisasi daripada pabrik tekstil itu masih sekitar 75 persen, sehingga masih ada ruang untuk melakukan ekspansi,” jelasnya.
Di sisi investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan pemerintah akan mendorong kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha TPT. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memberikan arahan kepada perbankan, terutama bank-bank Himbara, agar mendukung pembiayaan peremajaan mesin produksi.
Rosan menilai peremajaan mesin diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk tekstil dan garmen nasional. Ia menyebut sebagian mesin industri tersebut sudah berusia cukup tua.
“Agar Bank Himbara dan juga bank nasional lainnya memberikan pinjaman, terutama dalam rangka perbaikan mesin-mesin yang sudah cukup tua,” ujar Rosan.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian kembali fasilitas tax holiday dan tax allowance untuk investasi baru di sektor tekstil. Selain itu, Danantara akan menyiapkan kawasan khusus yang mengintegrasikan industri TPT dari hulu hingga hilir.
Rosan mengatakan integrasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, produk tekstil nasional diharapkan memiliki daya saing yang lebih baik di pasar.
HT
