Channel9.id, Jakarta. Pemerintah mempercepat realisasi belanja negara pada semester I 2026 sebagai langkah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan percepatan belanja telah dilakukan sejak awal tahun agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
“Belanja pemerintah memang ditarik lebih awal agar pelaksanaannya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih baik,” ujar Purbaya, ditulis Rabu (22/7/2026).
Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari total belanja tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp658,9 triliun atau 43,6 persen dari pagu, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp639,7 triliun atau 39 persen dari pagu.
Peningkatan belanja K/L didorong oleh pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara.
Sementara itu, kenaikan belanja non-K/L dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi energi berupa BBM dan listrik.
MBG Jadi Penopang Belanja K/L
Lebih rinci, realisasi belanja K/L ditopang oleh kenaikan belanja barang yang mencapai Rp267,4 triliun atau meningkat 100,7 persen dibandingkan semester I 2025.
Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp98,8 triliun, Dana BOS Swasta Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp20,1 triliun, pelayanan kesehatan Rp7,8 triliun, serta stabilisasi pangan Rp3,2 triliun.
Di sisi lain, belanja pegawai mencapai Rp203,8 triliun atau naik 24,8 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh pengangkatan 355 ribu ASN baru, percepatan pembayaran tunjangan pendidikan non-PNS, serta realisasi THR dan gaji ke-13 ASN pusat, TNI, dan Polri.
Belanja modal juga meningkat menjadi Rp109,4 triliun atau naik 14 persen, terutama untuk pembangunan jalan, irigasi, jaringan, pengadaan peralatan dan mesin, serta pembangunan gedung dan bangunan.
Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp78,3 triliun atau meningkat 0,4 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh penyaluran PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, PIP, KIP Kuliah, program rehabilitasi sosial, hingga penanggulangan bencana.
Subsidi Energi Diperkuat untuk Menjaga Daya Beli
Pemerintah juga memperkuat penyaluran subsidi dan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga energi global. Hingga semester I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN.
Realisasi tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi, serta kenaikan pembayaran subsidi pupuk.
Sepanjang semester I 2026, masyarakat menikmati berbagai program subsidi, antara lain penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 7,98 juta kiloliter, LPG 3 kilogram sebesar 3,56 juta ton, listrik bersubsidi untuk 43,1 juta pelanggan, pupuk bersubsidi sebanyak 4,5 juta ton, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,4 juta debitur.
Penyaluran Transfer ke Daerah Semakin Baik
Selain belanja pemerintah pusat, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga semester I 2026 mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN.
Dana tersebut dimanfaatkan antara lain untuk mendukung pembayaran gaji bagi 4,3 juta ASN daerah, pembiayaan BOS bagi 42,3 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk 5,8 juta peserta didik PAUD, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 992 ribu siswa, serta pembayaran tunjangan kepada 616 ribu guru.
Penyaluran TKD pada Juni terutama dilakukan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Penyaluran tersebut membaik seiring meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan target output, perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru dari triwulanan menjadi bulanan, serta adanya relaksasi penyaluran bagi daerah yang terdampak bencana.
