Channel9.id, Jakarta. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang akan segera ia tuntaskan setelah dipercaya memimpin BGN.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berjalan sesuai tujuan.
Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dibenahi, termasuk adanya pelanggaran dan lemahnya transparansi dalam tata kelola program. Karena itu, ia berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh bersama seluruh jajaran BGN dan kabinet.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang,” tegas Sudaryono di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).
Ia menekankan bahwa Program MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari rakyat sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dana tersebut, kata dia, bukan sekadar untuk menyediakan makanan, tetapi memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, memperoleh asupan gizi yang sesuai.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menilai Program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang besar.
Program ini menjadi penggerak ekonomi desa karena menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan, sehingga perputaran dana APBN dapat langsung dirasakan masyarakat di daerah.
Besarnya daya serap Program MBG terhadap hasil pertanian dan peternakan, lanjut Sudaryono, diharapkan mampu mengurangi persoalan kelebihan produksi yang selama ini kerap membuat hasil panen terbuang sia-sia.
Menurutnya, tantangan yang perlu terus diperbaiki ke depan adalah memastikan distribusi pangan berjalan lebih baik sehingga seluruh hasil produksi dapat terserap secara optimal.
“Program ini ibarat Pac-Man, jadi apa saja dimakan. Kalau dulu ada yang membuang susu, membuang wortel, atau hasil panen lainnya, insyaallah dengan program ini hal itu tidak akan terjadi lagi. Tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan,” ujarnya.
Tak Punya SPPG
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya, keluarga, maupun orang-orang terdekat untuk menawarkan jasa atau meminta imbalan terkait Program MBG.
Ia menegaskan tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk menjanjikan kemudahan memperoleh proyek, mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun mengurus kepentingan lain atas namanya.
Apabila menemukan praktik semacam itu, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Sudaryono juga memastikan seluruh persoalan di lingkungan BGN akan diselesaikan melalui mekanisme yang resmi, terbuka, dan transparan.
Menurutnya, pengambilan keputusan tidak boleh lagi dilakukan melalui jalur informal atau pertemuan tertutup, melainkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia pun menegaskan bahwa dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ataupun dapur MBG.
“Nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur maupun SPPG,” pungkas Sudaryono.
