Channel9.id-Bogor. Untuk memantapkan diri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dari Badan Layanan Umum (BLU), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada PTN-BH”.
Acara diadakan secara luring pada Sabtu 2 September 2023, di Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Prof. Nizam sebagai narasumber utama. Acara ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu, Staf Khusus Wakil Presiden RI dan juga mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2014-2019) Prof. Moh. Nasir, Deputi Bidang SDM Aparatur, KemenPAN RB Dr. Alex Denni, dan Rektor UPI Prof. M. Solehuddin.
Sementara dari pihak UNJ dihadiri oleh Rektor UNJ, Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para Wakil Rektor UNJ, Kepala Lembaga dan Biro, dan para pejabat lainnya.
Pada kesempatan ini, Prof. Nizam mengatakan, PTNBH bukan berarti swastanisasi atau lepas dari negara, tetapi masih menjadi bagian dari satuan kerja kementerian atau pemerintah yang mendapat kebebasan atau otonomi dan lebih fleksibel mengelola dirinya. Otonomi harus dibarengi dengan akuntabilitas atau tanggung jawab.
Kampus berbadan hukum itu seperti orang dewasa yang harus mandiri, kreatif dalam mengelola dan mencapai tujuannya. Setelah berbadan hukum, universitas harus baik dan jauh lebih baik. Rektor hingga senat harus saling asah, asuh dan asih. Jajaran kepemimpinan universitas harus memiliki jiwa korsa atau saling bekerja sama dan merasa memiliki sehingga muncul perasaan tumbuh dan maju bersama.
“Jiwa korsa ini terwujud dalam sinergi seluruh jajaran untuk mendayung bersama membawa kapal UNJ menuju kemajuan. Kemajuan institusi adalah kemajuan saya. Jangan pikir kepangkatan sendiri. Namun saling membantu dan mengisi,” ucap Prof. Nizam.
Investasi utama perguruan tinggi adalah SDM. Jangan banyak mengambil tenaga pengajar yang magister apalagi sarjana, tetapi langsung mengambil doktor atau profesor diaspora di berbagai negara.
“Ini bisa jadi salah satu strategi untuk mendongkrak indeks sekaligus mendongkrak jaringan Internasional. Ini investasi SDM yang cepat,” tambah Prof. Nizam.
Selanjutnya, Prof. Moh. Nasir dalam paparannya menyampaikan bahwa kadang kala lingkup kerjaan atau beban kerja antara wakil dekan itu tidak berimbang, itu perlu di restruktur kalau sudah PTN-BH. Paling tidak hanya wakil dekan 2 saja, yang satu mengurusi sumber daya dan keuangan dan yang ke-2 mengurusi akademik dan kemahasiswaan. Dalam hal ini apabila dilakukan ya bisa-bisa saja.
“Kalau di dalam UU itu aset dipisahkan termasuk aset SDM, logikanya tidak layak lagi untuk meminta ASN, kalau masih meminta ASN itu bukan PTN-BH lagi namanya. Jadi mungkin nanti ada 2 tipe pegawai, ada pegawai tetap ASN PTN-BH dan non PTN-BH,”ujarnya.
“Jadi PTN-BH kalau mengelola keuangan dan SDM-nya dengan baik maka akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik untuk universitas menjadi World Class University,” tambah Prof. Moh. Nasir.
Pada kesempatan yang sama Dr. Alex Denni menjelaskan sembari curhat bahwa tugas membenahi ASN ini sulit sekali, kita bongkar Permennya ternyata nyangkut di PP, kita bongkar PPnya ternyata nyangkut di undang-undang. Dan akhirnya pada 2020 DPR punya inisiatif untuk revisi ASN No. 5 2014.
Semuanya menyangkut honorer dan P3K untuk itu kami bersurat kepada presiden untuk ikut memperbaiki dan memberi ruang untuk mentransformasi ASN.
“Karena untuk honorer saja komitmen pemerintah untuk menyelesaikan honorer dari 2004 sudah lumayan tinggi sebetulnya dengan dibuktikannya pada akhir tahun 2004 sebanyak 860.000 honorer diangkat tanpa tes dan hanya seleksi administratif dan setiap tahun sisanya, tetapi tiap tahun datanya terus meningkat,” paparnya.
“Untuk 2023 kita perbaiki regulasinya dan pada 2022 kita data ulang datanya dan membengkak data honorer tersebut. Dan kami minta untuk audit. Dari proses rekrutmen tidak berkualitas akibatnya pelayanan publik kita jadi tidak berkualitas maka investasi terhambat dan lowongan kerja tidak ada. Sehingga pengangguran makin bertambah,” imbuhnya.
Dr. Alex mengungkapkan, ada rencana jangka Panjang untuk menjadikan ASN sebagai Dynamic Organization agar lebih berdampak bukan hanya tumpukan kertas dan lebih lincah serta cepat. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi.
Pada paparan terakhir kegiatan, Prof. Muh. Solehuddin menyampaikan ada 4 hal yang membuat UPI menjadi lebih baik, yakni mindset, kultur, birokrasi, dan network.
“Jika digabungkan akan menghasilkan kerja cepat dan akurat, mengandalkan kapasitas dan membuahkan prestasi sehingga meninggalkan legacy tentu dengan berpikir untuk lembaga tidak dengan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Rektor UNJ Prof. Komarudin mengapresiasi para narasumber yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya dalam rangka memantapkan jalan UNJ menjadi PTN-BH. UNJ melalui kolaborasi dan sinergis dengan berbagai pihak terus memperkuat fondasi yang sebentar lagi UNJ akan berubah status PTN-BH.
Baca juga: Irjen Kemendikbud Jelaskan Persiapan yang Harus Dilakukan UNJ untuk Menjadi PTNBH
“Saya ingin ketika UNJ sudah menjadi PTN-BH kita sudah mempersiapkan berbagai skema, dari pengelolaan keuangan dan aset sampai ke pengelolaan SDM. Sehingga ketika UNJ sudah menjadi PTN-BH, kita juga akan siap untuk menuju World Class University,” katanya.
