Channel.id-Jakarta. Tembakau diketahui merupakan sumber penghasilan bagi sekitar tiga juta petani di seluruh Indonesia. Selain bergantung pada kondisi cuaca untuk menghasilkan panen tembakau yang berkualitas, keberlangsungan hidup para petani tembakau juga sangat bergantung pada eksistensi beragam industri tembakau sebagai penyerap hasil panen tembakau yang berbeda-beda kualitasnya.
Namun, eksistensi seluruh industri tembakau juga sangat bergantung pada otoritas pemerintah, yang menetapkan peraturan atas keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.
Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, mengatakan bahwa ketergantungan yang cukup tinggi dengan ekonomi masyarakat akar rumput, pemerintah perlu menghasilkan kebijakan terkait IHT yang stabil agar dapat menjaga eksistensi tidak hanya industri rokok, melainkan juga seluruh entitas yang dinaunginya.
“Sebagai contoh kebijakan terkait tarif cukai. Sejak tahun 2015, tarif cukai rokok terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berturut-turut, tarif cukai rokok mengalami kenaikan sebesar 8,72 persen pada tahun 2015, 11,19 persen pada tahun 2016, 10,54 persen pada tahun 2017, 10,04 persen pada tahun 2018, 10,04 persen pada tahun 2019, dan terakhir 23 persen pada awal tahun 2020,” tuturnya (5/6).
Sebelumnya, pandangan serupa juga diutarakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji terhadap kenaikan tarif cukai rokok. Menurut Agus, petani tembakau juga terpapar terhadap dampak dari kenaikan tarif cukai yang menghantam para pelaku industri.
“Memang yang terhimpit adalah industri, namun petani adalah yang paling pertama terkena dampak yang paling besar. Seperti saat kenaikan tarif cukai di awal tahun 2020, industri langsung menghentikan pembelian tembakau di sentra-sentra pertembakauan karena berupaya untuk mengurangi bahan baku. Hal ini tentunya berdampak langsung terhadap perekonomian para petani tembakau,” tandasnya. (IG)
