Connect with us

Nasional

Pilkada 2020 dalam Empat Klaster

Published

on

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Pernah belajar manajemen strategik organisasi? Kombinasi seni dan ilmu berdasarkan pengalaman terdahulu dan pembayangan masa datang. Kerumitan yang sederhana. Lautan berupa tetesan. Prioritas acak. Prosesi aliran yang struktural.

“Ada orang memanah rembulan!”

Begitu tulis WS Rendra dalam sajak 1974. Aksi demonstrasi anti produk asal Jepang sedang semarak. Rembulan yang dimaksud Rendra bisa saja bendera Jepang yang berupa matahari.

Yang jelas, kalimat itu lebih tajam dibanding samurai. Mahasiswa bergerak di sebagian besar kampus. Tentara bereaksi. Para jenderal bertarung loyalitas. Negara-negara industri  luar berkacak pinggang. Sebagai produsen benda konsumtif, mereka antri bukan di depan loket-loket resmi. Jalan tikus dalam labirin berliku lebih diminati.

Bukan kertas yang berada dalam lipatan amplop, tapi uang cetakan pabrikan terbaru. Halaman kwitansi ditulis kosong. Birokrasi terdiri dari barisan meja-meja acak yang saling membelakangi. Brangkas arsip berjamur, saking jarang diperbaharui. Administrasi amburadul. Undangan dansa-dansi berseliweran, bergantian. Arisan menjadi ritual. Dosa sosial dilabel bagi mereka yang jarang datang walau dengan alasan sembahyang. Kalimat yang ditulis berpantang panjang, asal  intonasi bersiponggang.

Kondisi 45 tahun lalu tentu berbeda dengan sekarang. Dalam konteks tulisan ini, pilkada 9 Desember 2020 menjadi objek. Manajemen strategik seperti apa yang dijalankan negara ini, agar pilkada memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik? Aroma yang mengemuka justru terbalik. Pilkada bergaung bagai proses persalinan (reproduksi) kekuasaan, ketika pandemi dan bayangan resesi sedang menghadang.

Aroma persalinan kekuasaan yang berbau elitis itu, bisa dibaca lebih jelas lagi kala pilkada dibagi ke dalam empat klaster daerah.

Pertama, daerah dengan populasi besar, sekaligus kaya sumberdaya alam.

Kedua, daerah dengan populasi besar, sekaligus miskin sumberdaya alam.

Ketiga, daerah dengan populasi kecil, sekaligus kaya sumberdaya alam.

Keempat, daerah dengan populasi kecil, sekaligus miskin sumberdaya alam.

Silakan masukan saja data, daerah-daerah mana yang dimaksud. Klaster pertama semakin sulit ditemukan. Sumberdaya alam terdesak oleh populasi manusia yang terus berbiak. Lahan-lahan subur bahkan berubah menjadi perumahan. Apabila eksplorasi terjadi, bisa dipastikan gesekan yang ditimbulkan dengan manusia bakal menarik perhatian aktivis dan vokalis. Pembangunan pabrik semen di Jawa adalah contoh terbaik. Kekayaan alam yang tidak seberapa, namun perlu dimanfaatkan guna menekan biaya produksi dan transportasi.

Klaster kedua bisa jadi terdapat di seluruh Pulau Jawa. Enampuluh lima persen penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Angka yang dilihat sebagai sumber kekuasaan yang utama. Walau pilpres baru saja usai tahun lalu, aroma bakal terjadi pertarungan pra-pilres 2024 semakin terlihat. Bahasa yang muncul dari kalangan elite politik seolah seragam. Bahwa sosok-sosok yang diusung tahun 2020 ini adalah loyalis-loyalis yang bisa mengamankan perolehan suara dalam pilpres 2024.

Tak heran, kalau proses penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah di pulau Jawa terasa lebih cepat, ketimbang di daerah lain. Gejolak politik juga tak banyak terjadi. Kesepakatan atau ketidak-sepakatan sama-sama bernilai suara. Jika di satu daerah satu partai bersuara sikeras menolak pasangan calon tunggal, di daerah lain partai yang sama bekerja-sama tanpa suara. Publik bisa saja fokus atas satu daerah saja, namun masing-masing partai memegang data di seluruh daerah. Tidak terjadi pola koalisi mirip pilpres 2019 sama sekali.

Nah, klaster ketiga justru banyak meletupkan konflik atau minimal gesekan. Baik di internal partai sendiri, atau antar partai. Sedikit manusia, kaya sumberdaya alam, adalah “kutukan” yang setiap saat bisa berubah menjadi blood diamond. Darah di daerah penghasil berlian. Hanya saja, terjadi semacam “kesepakatan buta” di kalangan pengelola media massa, guna mengacuhkan gesekan-gesekan yang terjadi. Hanya media-media lokal yang memuat, terutama online.

Tentu saja gesekan-gesekan itu tak meluas. Tokoh-tokoh daerah tak memiliki jejaring dukungan yang kuat. Merekapun terpecah, terbelah, dan terserak. Sumbu api terlalu pendek. Mudah dipadamkan dengan bangunan kesepakatan baru.

Klaster keempat adalah daerah yang paling sedikit mendapat perhatian. Tidak ada yang perlu diperhatikan dalam teropong elite Jakarta. Bisa jadi, malah abaikan saja. Upaya memperhatikan daerah-daerah yang masuk klaster keempat ini hanya menambah beban biaya bagi elite-elite politik sendiri. Bukan saja dari sekarang, namun terus menerus nanti setelah tokoh-tokoh lokal yang didukung mendapatkan posisi. Salah-satunya, dalam bentuk alokasi dana ataupun proyek pembangunan vital.

Padahal, dalam kerangka manajemen strategik, keempat klaster itu adalah modal dasar Indonesia. Tak heran, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan China dalam mendidik para politisi untuk mendapatkan jabatan publik. Sosok-sosok terunggul, justru dikirim ka daerah-daerah yang termiskin atau terkebelakang. Sulit bagi penulis menyebut nama. Sebab konduite mereka sama sekali sulit dibuka dalam jenis pendidikan politik dan pemerintahan yang pernah ditempuh. Berbeda dengan mereka yang menempuh pendidikan di kepolisian atau militer.

Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, manajemen sumberdaya manusia dalam klaster-klaster kepemimpinan masih saja amburadul. Betul, kemenangan adalah tujuan yang wajib diraih oleh setiap partai politik. Tapi bukankah siapapun tahu bahwa sistem multipartai di Indonesia sama sekali tak bakal menghasilkan satu partai politik mayoritas di parlemen nasional atau daerah? Tak banyak partai yang mampu meraih kursi lebih dari 50% di daerah. Dan makin seikit lagi jika dicari data daerahnya.

Baik, sebelum telinga para dewa politik memerah, penulis berhenti di sini. Pandemi Covid 19 ternyata sudah lama terjadi di dalam ranah politik kita…

 

*Penukil The Yellow Teratai dan Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kaki Publik Minta KPK Selidiki Mantan Bupati Tuban, Rugikan Negara Rp9,3 Miliar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kordinator Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Kaki publik) Wahyudin Jali meminta kepada KPK menyelidi kasus-kasus APBD kabupaten Tuban, saat dipimpin oleh Bupati Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Dia menyampaikan, dalam APBD kabupaten Tuban ditemukan banyak kasus dugaan penyimpangan.

“Pada tahun 2005 – 2008 ditemukan 182 kasus, dan potensi kerugian negara sebesar Rp.3.4 miliar. Dan pada tahun 2009 – 2011 ditemukan 139 kasus Dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.5.9 miliar,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin (26/10).

“Jadi, bila ditotal potensi kerugian negara dari tahun 2005 – 2011, adalah sebesar Rp.9.3 miliar dengan 321 kasus,” lanjutnya.

Di samping itu, saat menjabat sebagai Bupati, Haeny Relawati Rini Widyastuti selalu dinilai publik bukan hanya sebagai simbol kekuasaan di Bumi Ronggolawe itu, tapi juga simbol kekayaan.

“Dinilai sebagai Simbol kekuasaan karena dua kali berturut-turut menjadi orang nomor satu di kabupaten Tuban. Sedangkan dicap sebagai simbol kekayaan lantaran, saat diumumkan harta kekayaan oleh KPU pada tahun 2011 sebesar Rp 62,3 miliar,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2004-2020.

Kemudian, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan terdapat 93 kasus di Jawa Timur. Selain Jawa Timur, Firli menjabarkan sejumlah provinsi lainnya yang terdapat kasus korupsi, yakni Jawa Barat 101 kasus, NTB sebanyak 12 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatra Utara.

Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatra Selatan 24, Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12, Jambi 12 dan Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku 6, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Selatan 5, Nusa Tenggara Timur 5, Kalimantan Tengah 5, Bali 5, dan Sumatra Barat sebanyak 3 kasus.

Selanjutnya, menurut Ketua KPK, Firli, Sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah. Untuk itu, KPK pun prihatin dan memantau penuh gelaran Pilkada serentak, termasuk di NTB.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri lewat keterangannya, Minggu (26/10/2020).

(HY)

Continue Reading

Nasional

Rizieq Shihab Pulang, FPI dan PA 212 Siapkan Sambutan Khusus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Front Pembela Islam atau FPI dan PA 212 akan menyiapkan penyambutan khusus Habib Rizieq Shihab yang akan pulang awal November 2020. Hal itu dipastikan oleh Ketua Media Center Pesaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Novel Bamukmin. Habib Rizieq bisa cepat di akhir Oktober 2020.

Pihaknya secara khusus juga sudah menunjuk Sekretaris Umum FPI Munarman sebagai juru bicara kepulangan Imam Besar tersebut.

Baca juga: PPP Ragukan Kabar Habib Rizieq Akan Pulang dan Pimpin Revolusi

“Untuk masalah HRS sudah ada jubir khususnya, yaitu bang Munarman akan tetapi untuk PA 212 tentunya sudah menyiapkan penyambutan khusus,” ujar Novel, Senin (26/10).

Novel menjelaskan jika Habib Rizieq akan pulang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad. “Insya Allah antara akhir bulan ini atau awal bulan (depan), yaitu bertepatan dengan bulan Maulid Nabi,” ujar dia.

Sebelumnya, melalui video singkat yang beredar di media sosial, Habib Rizieq sempat bicara mengenai kepulangannya.

Sosok yang acap mengenakan sorban putih itu memang tidak menyebutkan tanggal pasti. Namun, yang jelas, waktunya sudah semakin dekat.

Kelak, kata Habib Rizieq, saat sudah sampai di Indonesia, dia dan rekan-rekan seperjuangannya di FPI bakal melakoni sejumlah agenda terkait usaha menyelamatkan bangsa dan negara. Kabarnya, agenda tersebut merupakan revolusi akhlak seperti yang banyak dibicarakan tokoh FPI lainnya.

Berikut pernyataan lengkap Habib Rizieq terkait kepulangannya ke Indonesia yang beredar di media sosial:

Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke Tanah Air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di negeri tercinta. Karena bagaimana pun juga, Indonesia adalah negeri kita semua, Indonesia adalah Tanah Air kita, dan kita semua sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Artinya, kondisi yang sangat memprihatinkan tentu membutuhkan kepedulian dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian perhatian dari para habaib, ulama, tokoh, aktivis, bagaimana supaya kita bisa bergandeng tangan, bahu-membahu menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan.”

IG

Continue Reading

Hot Topic

Depok Kembali Zona Merah, Kang Emil: Pergerakan Masyarakat Jadi Pemicu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kota Depok kembali jadi zona merah dalam laporan mingguan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu daerah penyangga ibukota DKI Jakarta itu, kini menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menjadi zona merah atau daerah dengan tingkat kerawanan penularan COVID-19 yang tinggi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, naik kembalinya status Kota Depok dikarenakan adanya pergerakan masyarakat, yang memicu meningkatnya kasus COVID-19 di klaster rumah tangga dan perkantoran.

“Zona merah di Jawa Barat sempat tujuh, lima, kemudian terakhir dua yakni Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon, sekarang Kota Depok yang kembali merah karena pergerakan masyarakat dan klaster rumah dan perkantoran yang ternyata meningkat,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu di Gedung Sate, Senin (26/10).

Baca juga: Khofifah: Jatim Akhirnya Bebas Zona Merah Covid-19

Di samping itu, Kang Emil juga melaporkan sampai saat ini sebanyak 32,8 ribu pelanggaran protokol kesehatan telah ditindak.

“Di mana 30 ribu pelanggarannya individu, yang kurang baik adalah jumlah presentase positivity rate kita, orang yang kita tes setiap 100 persen pengetesan PCR masih tinggi, di angka 17 persen. Idealnya itu 5 persen,” kata Kang Emil.

Jawa Barat sendiri, ujar Kang Emil, telah melakukan persiapan untuk menyambut datangnya vaksinasi. Salah satunya dengan melakukan simulasi penyuntikan dosis vaksin di Puskesmas Tampos, Depok pada pekan lalu.

“Persiapan sudah maksimal, tapi punya potensi kekurangan dari sisi storage masih kurang, tenaga kesehatan masih kurang, karena vaksin ini akan diberikan kepada kelompok usia 18 – 59 tahun, sampai hari ini kapan penyuntikannya ? belum bisa dikonfirmasi. Jadi intinya, kalau barangnya datang kami siap, kalau kapan datangnya dan disuntiknya di mana kewenagan vaksina tipe 1 yang diimpor langsung ini, kewenangan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC