Connect with us

Nasional

PKKMB UNJ Raih Rekor Muri

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pelaksanan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru ( PKKMB) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2020 meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

UNJ mendapatkan Rekor Dunia Muri untuk Rekor Sosialisasi 3M yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dengan video terbanyak, terdiri 5.720 orang mahasiswa baru UNJ pada PKKMB yang berlangsung secara virtual.

Penghargaan MURI tersebut diserahkan perwakilan MURI Awan Rahargo kepada Rektor UNJ Komaruddin didampingi Ketua Pelaksana PKKMB UNJ Abdul Sukur pada penutupan PKKMB UNJ secara virtual di kampus UNJ Jakarta, Jumat (18/9).

Komaruddin menyatakan, sejak dibuka secara daring 14 September lalu hingga penutupan, rangkaian PKKMB digelar secara virtual karena situasi pandemi covid-19.

“Berkat kerja cerdas, kreatif, inovatif dan sinergitas yang baik dari panitia pelaksana, alhamdulilah PKKMB Digital UNJ 2020 berjalan semarak dan penuh kesan. Semoga sejalan dengan harapan kita semua UNJ dari hari kehari semakin memantapkan diri menjadi terbaik dan mudah-mudahan menjadi champion,” kata Komaruddin, dilansir Media Indonesia.

Komaruddin menyatakan, PKKMB UNJ 2020 menjadi salah satu bentuk edukasi dan kepedulian UNJ agar mahasiswa baru UNJ dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dengan pelaksanaan 3M.

“Kita lakukan edukasi penyampaian informasi agar protokol kesehatan covid secara ketat melalui kampanye 3M. Ini menjadi tekad UNJ agar edukasi menangkal covid-19 gencar dan intensif,” pungkasnya

Di samping itu, Komaruddin memaparkan sejumlah prestasi UNJ diantaranya peringkat kinerja dosen dalam bidang penelitian terus meningkat secara nasional, pada 2016 berada peringkat 28, 2017 menjadi peringkat 18 dan 2019-2020 berada di peringkat mandiri.

Berikutnya, publikasi di jurnal terindeks Scopus pada September 2020 berjumlah 1.362 artikel. Selanjutnya, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) UNJ berada di peringkat 3 besar secara nasional di bawah Universitas Brawijaya dan UGM dengan HKI yang terdaftar berjumlah 1632. Dengan prestasi itu membuat UNJ naik peringkat, melesat menjadi peringkat 20 dari peringkat 59.

Di bidang kemahasiswaan banyak prestasi diraih di bidang olahraga, seni, akademik atau pengembangan intelektual dan lainnya, diantaranya memenangkan kejuaraan Indonesia Esport League University Super Series 2020, juara tari kreasi tingkat nasional dalam rangka dies natalies Unhas ke 64.

Prestasi lainnya, UNJ menyumbang 7 medali emas pada Asian games 2018. Pada PON 2019 DKI Jakarta meraih juara umum dengan prioritas medali diperoleh UNJ.

Tak hanya itu, selama pandemi covid-19, UNJ berperan aktif melalui UNJ Peduli dan gugus tugas covid-19 yang melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

“Semua pencapaian ini patut kita syukuri semoga semakin meyakinkan dan menguatkan kita bersungguh-sungguh, bersatu, bersinergi dan membangun harmoni demi mencapai cita-cita menuju kampus yang bereputasi di kawasan Asia,” tegas Komaruddin.

Perwakilan MURI Awan Rahargo menyatakan, PKKMB UNJ mencatat prestasi superlative bagian dari kriteria MURI.

‘Pencatatan yang melibatkan jumlah peserta terbanyak, sebanyak 5.720 peserta melaksanakan 3M dengan video terbanyak. Kami mencatat unik dan langka dalam PKKMB UNJ ini. Sehingga dengan bangga kami berikan Rekor MURI Dunia Indonesia untuk UNJ, ” pungkas Awan

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Luhut Binsar Pandjaitan: Omnibus Law Masih Minim Masukan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan awal pembentukan Omnibus Law untuk menaungi berbagai regulasi di Indonesia.

Luhut tak menampik bahwa proses pembahasan Omnibus Law kemarin masih minim masukan. Ia berharap, masukan dari publik itu dapat menjadi koreksi untuk menyusun aturan turunan dari Omnibus Law berupa Peraturan Pemerintah (PP).

“Nanti turunan Omnibus Law ini bisa Anda lihat di website. Di situ nanti bisa koreksi, memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat itu lebih bagus lagi,” tuturnya dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10).

Baca juga: Faisal Basri: Pak Jokowi, Jangan Dengarkan Bank Dunia, Dengarlah Rakyat

Luhut mengklaim berbagai aturan yang disusun dalam Omnibus Law itu justru memberi kemudahan, alih-alih merugikan. “Jadi tidak ada sebenarnya yang kita buat itu akan merugikan,” ucapnya.

Luhut menyatakan keinginan pembentukan Omnibus Law itu dilatari beragam peraturan yang selama ini tumpang tindih. Dampaknya pemerintah kerap kesulitan sendiri jika ingin mengambil kebijakan.

“Jujur saya mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU, peraturan kita yang ada, saling tumpang tindih, saling mengunci, sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar, akibatnya korupsi tinggi,” ujarnya.

Luhut pun mengajak Mahfud MD yang kini menjabat Menko Polhukam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique, dan Sofyan Djalil yang saat ini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membahas persoalan tersebut.

“Waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud, Pak Jimly, Pak Seno Adji, Pak Sofyan Djalil untuk mendiskusikan, karena kalau satu per satu UU itu revisi enggak tahu sampai kapan selesainya,”imbuhnya.

Saat itu muncul ide dari Sofyan terkait penerapan Omnibus Law di Amerika Serikat. Luhut berkata dari penjelasan Sofyan, Omnibus Law tidak menghapus UU melainkan menyelaraskan isi UU agar tidak saling tumpang tindih. Ide itu pun disampaikan ke Presiden Joko Widodo jelang periode kedua.

“Itulah sekarang buahnya. Jadi diproses panjang, bukan proses tiba-tiba. Kalau kita lanjut substansi utama Omnibus Law ini, kita ada 79 UU yang kita harmonisasi,” terangnya.

Luhut mengaku telah menyampaikan ke Jokowi agar draf Omnibus Law nantinya dapat diakses ke situs resmi sehingga publik dapat lebih banyak memberi masukan.

Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan di sidang paripurna DPR pada 5 Oktober lalu. Proses pengesahannya sendiri dikritik banyak pihak lantaran berjalan sangat cepat. Substansi dalam beleid tersebut juga dianggap banyak merugikan kaum buruh dan pekerja.

Selain tentang ketenagakerjaan, pemerintah juga disebut menggodok Omnibus Law khusus tentang perpajakan. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja itu berbuntut pada aksi demo di sejumlah daerah yang berakhir ricuh.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pimpinan Ponpes Gontor KH Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Abdullah Syukri Zarkasyi meninggal dunia pada Rabu, 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.50 WIB.

Informasi itu diketahui berdasarkan keterangan tertulis dari Sekretaris Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).

“Telah berpulang ke Rahmatullah Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor pada hari Rabu, 4 Rabi’ul Awwal 1442/21 Oktober 2020 pukul 15.50 WIB di Rumah Gontor,” dikutip dari keterangan tertulis tersebut.

Baca juga: BNPB Gelontorkan Dana Rp15 Miliar untuk Ponpes Darussalam

Informasi meninggalnya Abdullah Syukri Zarkasyi juga telah dikonfirmasi melalui berita yang diunggah di website gontor.ac.id.

Merujuk pada laman tersebut, Abdullah Syukri Zarkasyi lahir di Gontor pada 19 September 1942. Ia merupakan putra pertama KH Imam Zarkasyi, salah seorang Trimurti Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor.

Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar di Desa Gontor pada 1954. Lalu, setelah menamatkan Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor pada 1960, ia melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga mendapatkan gelar sarjana muda tahun 1965.

Adapun gelar Lc didapat dari Al Azhar University Kairo, Mesir pada 1976. Ia kemudian melanjutkan studi di lembaga yang sama hingga meraih gelar MA pada 1978, dan gelar Doctor Honoris Causa pada 2005 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

IG

Continue Reading

Nasional

Mendagri Tidak Pernah Melarang Peringatan Maulid Nabi SAW

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tidak pernah meminta meniadakan, apalagi melarang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada libur panjang pekan mendatang sebagaimana diberitakan oleh beberapa media.

Penegasan ini Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, dalam keterangan tertulis hari Rabu (21/10).

Kemendagri pun menyayangkan pemberitaan yang keliru karena tidak mencerminkan pesan yang disampaikan pada konferensi pers seusai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (19/10)  yang menjadi sumber pemberitaan tersebut.

“Pada konferensi pers Mendagri bersama Menko PMK, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPP sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, pada saat itu Mendagri menyampaikan imbauan agar selama libur panjang  masyarakat tidak mengunjungi tempat-tempat yang mengakibatkan kerumunan, seperti tempat wisata, bukan melarang perayaan Maulid Nabi,” kata Safrizal.

Mendagri menyampaikan imbauan tersebut, kata Safrizal, berkaca dari pengalaman pada  hari-hari libur sebelumnya yang menyebabkan terjadinya mobilitas masyarakat yang tinggi dari satu tempat ke tempat lain.

“Pergerakan ini bisa menimbulkan media penularan. Oleh karena itu, hal ini perlu diwaspadai bersama agar liburan ini tidak menjadi media penularan,” katanya seraya mengutip pernyataan Mendagri.

Safrizal menjelaskan terkait dengan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menurut Safrizal, penelusuran terhadap rekaman video konperensi pers menunjukkan Mendagri tidak pernah mengeluarkan pernyataan larangan.

Baca juga: Mendagri Imbau Masyarakat Tidak Mudik Peringati Maulid Nabi Muhammad 

Pada konperensi pers tersebut, lanjut Safrizal, Mendagri menyatakan menghormati tradisi-tradisi yang ada di tengah masyarakat. Namun karena situasi Pandemi Covid-19 saat ini, Mendagri meminta agar kegiatan yang berkaitan dengan liburan panjang, termasuk dengan kegiatan yang berhubungan dengan tradisi dan budaya, dilaksanakan dengan memperhatikan pembatasan terhadap kerumunan.

Untuk itu, Mendagri meminta agar Forkompinda di daerah menjalin komunikasi sungguh-sungguh dengan para pemangku kepentingan,  agar mencari upaya untuk menghindari adanya kerumunan yang masif. Di antara alternatif solusi yang ditawarkan ialah pembatasan pengunjung tempat-tempat wisata sehingga tidak melebihi kapasitas 50 persen.

Lebih jauh Safrizal mengatakan bahwa pesan utama Mendagri dalam konperensi pers adalah meminta kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) bergerak cepat dalam menghidupkan mekanisme pertahanan daerah masing-masing dalam pencegahan COVID-19.

“Dengan demikian, program-program masyarakat di level bawah, seperti program kampung tangguh dan kelurahan tangguh, dapat digerakkan sehingga masyarakat menaati protokol kesehatan dan menghindari bepergian ke luar kota, bila tidak ada kepentingan yang mendesak,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC