Politik

PKS Minta Pemerintah Hentikan Program Pelatihan Prakerja

Channel9.id-Jakarta. Fraksi PKS mendesak pemerintah menghentikan program pelatihan Kartu Prakerja. Sebab, kebijakan ini menuai banyak kritikan lantaran bantuan tersebut rentan tidak tepat sasaran dan tidak efektif di tengah wabah COVID-19.

Selain itu, pelatihan senilai Rp 5,6 triliun ini ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi biaya. Selain itu, ada kesan program pelatihan ini hanya akal-akalan antara pemerintah dengan pihak mitra perusahaan platform digital, karena tidak melalui proses tender.

“Hentikan segera dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta kepada wartawan, Jumat (24/4).

Menurut Sukamta, di saat seperti ini mestinya pemerintah fokus untuk mengatasi COVID-19 yang terus meluas. Jika COVID-19 ini tidak segera tertangani dampaknya, maka akan semakin berat dan dalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemi berakhir,” jelas Sukamta.

Menurutnya, program kartu prakerja telah dipaksakan berubah konsep karena pandemi corona di Indonesia. Namun demikian, perubahan konsep ini masih mentah dan terlihat kesan ada yang mencari keuntungan ditengah penderitaan masyarakat dengan dalih pelatihan online.

“Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi COVID-19,” tegas dia.

“Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial,” imbuh Sukamta.

Menurut Sukamta ada banyak persoalan dari program kartu prakerja. Pertama, salah sasaran. Jika ini sebagai jaring pengaman sosial mestinya hanya menyasar yang kehilangan pekerjaan, sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun tidak sedang mengenyam pendidikan.

Kedua, ragam pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis. Menurutnya, alangkah lebih baik jika pemerintah menyediakan internet gratis selama 4-6 bulan di masa COVID-19 saat ini. Ini jauh lebih bermanfaat. Masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis.

“Ketiga, pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, jelas program ini menghamburkan anggaran 5,6 triliun,” tutup Sukamta.

(virdika rizky utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12  +    =  16