Connect with us

Hot Topic

Polda Metro Jaya Gelar Upacara Sertijab Kapolres dan Pejabat Utama Baru

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya melakukan upacara serah terima jabatan untuk sejumlah kapolres dan pejabat utama baru di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Kamis 7 Januari 2021.

Diketahui, Polda Metro Jaya melakukan rotasi sebagian besar Kapolres dan pejabat utama pada awal tahun 2021 ini.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran selaku inspektur upacara memimpin langsung serah terima jabatan. Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo dan sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya.

Dalam amanahnya, Fadil mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para kapolres serta pejabat utama atas pengabdian, dedikasi dan pengorbanan selama bekerja mengamankan Ibu Kota Jakarta.

“Saya apresiasi dan penghargaan kepada adik-adik yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga lulus ujian. Insyaallah akan menjadi amal jariah dan menghiasi perjalanan karir adik-adik semua,” ujarnya.

Fadil juga menyampaikan selamat kepada pejabat baru. Dia berharap bisa melanjutkan keberhasilan pendahulunya sebab tantangan tugas tidak ringan mengingat di tengah pandemi Covid-19.

“Kepada pejabat utama dan para Kapolres yang baru saya berharap, kita mendukung dan menyukseskan kebijakan pemerintah agar kita memutus mata rantai, mengendalikan dan mengontrol pandemi Covid-19. Ini tugas dan tanggung jawab pejabat yang baru, berikut dengan dampak sosial ekonomi dan dampak keamanan yang ditimbulkan. Segera lakukan langkah-langkah taktis di lapangan, jangan tanggung-tanggung laksanakan kegiatan berbasis komunitas agar masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat menerima layanan kesehatan dan bantuan sosial,” katanya.

Berikut daftar Kapolres yang dirotasi:

1. Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Heru Novianto dirotasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri dalam rangka Digreg XLVIII Sesko TNI tahun ajaran 2021. Posisinya digantikan Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri.

2. Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Budi Sartono posisinya digantikan Komisaris Besar Polisi Azis Andriansyah yang sebelumnya menjabat Kapolresta Depok. Budi digeser menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam rangka Digreg XLVIII Sesko TNI tahun ajaran 2021.

3. Kapolresta Depok kini dijabat Komisaris Besar Polisi Imran Edwin Siregar yang sebelumnya merupakan Dirintelkam Polda Aceh.

4. Kapolres Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Audie S Latuheru digantikan Komisaris Besar Polisi Ady Wibowo yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Regident Korlantas Polri. Audie dirotasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri dalam rangka Digreg XLVIII Sesko TNI tahun ajaran 2021.

5. Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Polisi Wijanarko dirotasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam rangka Digreg XLVIII Sesko TNI tahun ajaran 2021. Posisinya digantikan Komisaris Besar Poliai Aloysius Suprijadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya.

6. Kapolres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Iman Setiawan digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin yang sebelumnya menjabat Kanit II Subdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri. Iman Setiawan kini menjabat Kasubbag Pengolahan Data dan Elektronik Bag Infopers Robinkar SSDM Polri.

7. Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Arie Ardian Rishadi dirotasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri dalam rangka Digreg XLVIII Sesko TNI tahun ajaran 2021. Posisinya diganti Komisaris Besar Polisi Erwin Kurniawan yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang NCB Interpol Divhubinter Polri.

8. Kapolres Metro Kota Tangerang Komisaris Besar Polisi Sugeng posisinya diganti Komisaris Besar Polisi Deonijiu De Fatma yang sebelumnya menjabat sebagai Dansat Brimob Polda Metro Jaya. Sugeng dirotasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri dalam rangka Digreg XLVIII Sesko TNI tahun ajaran 2021.

9. Kapolres Kepulauan Seribu Ajun Komisaris Besar Polisi Morry Ermond digantikan Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Wahyu Fredian yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polres Metro Bekasi. Sementara, Morry Ermond kini menjabat sebagai Kapolres Boyolali Polda Jawa Tengah.

10. Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Sudjarwoko dirotasi menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam rangka Digreg XLVIII Sesko TNI tahun ajaran 2021. Posisinya digantikan Komisaris Besar Polisi Guruh Arif Darmawan yang sebelumnya merupakan Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Pejabat Utama Polda Metro Jaya:

1. Direktur Reserse Kriminal Khusus yang sebelumnya dijabat Brigadir Jenderal Roma Hutajulu digantikan Komisaris Besar Polisi Auliansyah Lubis -Kapolrestabes Semarang-. Roma kini menjabat Karo Bin Ops Sops Polri.

2. Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Mokhamad Ngajib dirotasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri dalam rangka Digreg ke-30 tahun ajaran 2021. Posisinya digantikan Komisaris Besar Polisi Gatot Haribowo yang sebelumnya menjabat Karo Ops Polda Papua.

3. Kabid Propam Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Johannes R Manalu dirotasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri dalam rangka Digreg ke-30 tahun ajaran 2021. Posisinya digantikan oleh Komisaris Besar Bhirawa Braja Paksa.

4. Komandan Satuan Brimob Komisaris Besar Polisi Deonijiu De Fatma digantikan oleh Komisaris Gatot Mangkurat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob.

5. Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Aloysius Supriadji digantikan oleh Komisaris Besar Polisi Tony Harsono.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Sulawesi Utara Diguncang Gempa 7,1 M

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 134 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara.

Baca juga: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa 

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“#Gempa Mag:7.1, 21-Jan-21 19:23:07 WIB, Lok:4.98 LU,127.38 BT (134 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:154 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG,” tulis BMKG dalam akun Twitter-nya.

Continue Reading

Hot Topic

DPR Desak Pemerintah Angkat Honorer di Atas 35 Tahun Jadi ASN

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. DPR mendesak agar para guru honorer yang telah lama mengabdi dan berusia tua atau di atas 35 tahun bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa seleksi. Salah satunya, adalah dengan mengangkat mereka lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pasalnya, pemerintah paling lambat April 2021 akan melakukan rekrutmen 1 juta guru, yang bisa diikuti para honorer.

“Pengangkatan guru PPPK hendaknya mempertimbangkan aspek pengabdian dan prioritas bagi guru yang berusia di atas 35 tahun,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Kamis (21/1).

Baca juga: Kejam! Ada Kepala Daerah yang Kerap Palak Honorer

Syaiful Huda mendorong skema yang digunakan bukanlah seleksi melainkan pengangkatan, terutama bagi guru honorer yang mengabdi di atas 5 tahun bahkan hingga 20 tahun.

Menurut dia, para guru honorer yang telah mengabdi lama tersebut patut diapresiasi dengan kebijakan afirmasi. Hal itu berlaku bagi guru honorer baik kategori dan nonkategori.

Sementara, Anggota Komisi X DPR-RI  Fraksi Demokrat Dede Yusuf, menuturkan solusi pengangkatan guru honorer tersebut sangat tepat direalisasikan saat pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada melambatnya laju ekonomi. Dengan demikian, pendapatan mereka bisa meningkat.

“Pemerintah lagi pusing karena ekonomi melambat. Saran kami, angkat guru honorer jadi PNS. Saya yakin ekonomi akan bergerak, karena daya beli masyarakat pasti meningkat,” kata dia, saat memimpin rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I Kemendikbud, Kemenkeu, Kemendagri, KemenPAN-RB, BKN secara virtual, Senin (18/1).

Dede Yusuf menyarankan, pengangkatan tersebut dilakukan tanpa tes, dan hanya berdasarkan seleksi administrasi.

“Tanpa tes. Mereka sudah terbukti bekerja kok,” tambahnya mantan aktor laga itu.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pemerintah Putuskan Perpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu ke depan mulai tanggal 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah parameter pandemi yang selalu dipantau pemerintah.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/01).

“Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Februari. Nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri,” ujarnya.

Airlangga menuturkan, PPKM tersebut melanjutkan PPKM yang telah berlaku sebelumnya di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 73 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemantauan dari PPKM pertama tersebut, terdapat 29 kabupaten/kota yang masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota dengan risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota dengan risiko rendah.

“Sementara dari 7 provinsi, terlihat bahwa masih terdapat peningkatan kasus di 5 provinsi dengan 2 provinsi, yakni Banten dan Yogyakarta, mengalami penurunan kasus,”ucapnya.

Airlangga melanjutkan, sejumlah parameter tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk kembali menerapkan PPKM hingga dua minggu ke depan.

Baca juga: Satgas Tegaskan Kebijakan PPKM Bersifat Wajib 

“Diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan bed occupancy rate di atas nasional. Ini menjadi parameter yang diminta untuk evaluasi dan kemudian untuk terus dilakukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, PPKM yang dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19 mengatur batasan sejumlah kegiatan, di antaranya waktu beroperasi mal dan restoran hingga pukul 20.00, jumlah kapasitas di tempat kerja yakni 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga batasan jemaah ibadah maksimal 50 persen dari total kapasitas.

Kegiatan konstruksi dan sektor usaha esensial yang telah ditetapkan dapat tetap beroperasi penuh dengan pengaturan jam operasional serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Kemudian terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC