Channel9.id-Jakarta. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad mendukung kepolisian tetap menahan Nur Sugi Raharja atau Gus Nur usai ditetapkan tersangka dugaan ujaran kebencian terhadap NU.

Hal itu, Rumadi sampaikan merespons upaya kuasa hukum Gus Nur, Andry Ermawan mengajukan penangguhan penahanan. Rumadi beranggapan Gus Nur berpotensi mengulangi tindakan serupa apabila dibebaskan dari tahanan oleh pihak kepolisian.

“Lebih baik tetap ditahan agar penyidik lebih mudah dan cepat melakukan proses hukum,” ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia, Senin (26/10).

Baca juga: Bareskrim Polri Akan Panggil Sejumlah Saksi Terkait Kasus Gus Nur

Rumadi menilai Gus Nur sudah tepat ditetapkan tersangka. Menurutnya, Gus Nur sudah berulang kali melakukan tindakan yang bernada ujaran kebencian terhadap NU.

“Saya melihat tidak ada maslahatnya melepaskan Nur Sugi, karena dia akan bisa mengulangi perbuatannya lagi,” kata Rumadi.

Penahanan terhadap Gus Nur, kata Rumadi, juga diperlukan agar penyidik lebih mudah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut.

Meski demikian, Rumadi tetap menghormati keputusan yang nantinya diambil kepolisian terhadap Gus Nur, apakah penyidik mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Gus Nur atau mengabaikannya.

“Tapi penyidik Polri pasti juga punya pertimbangan apakah akan menangguhkan penahanan atau tidak,” kata dia.

Sebelumnya, aparat kepolisian menangkap Gus Nur di kediamannya yang berada di wilayah di Malang, Jawa Timur pada Sabtu (24/10) dini hari lalu. Penangkapan dilakukan usai penyidik Bareskrim Polri menetapkan Gus Nur sebagai tersangka ujaran kebencian dan penghinaan. Ia diduga menghina ormas NU dalam video yang ditayangkan dalam kanal YouTube milik Refly Harun.

Dalam video tersebut Gus Nur menuding “NU saat ini dapat diibaratkan sebagai bus umum–yang sopirnya dalam kondisi mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal dan penumpangnya kurang ajar”.

IG

Channel9.id-Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Masa Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap dilaksanakan Desember 2020.

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim MK Saldi Isra saat membacakan konklusi dan amar putusan pokok perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (26/10).

Baca juga: Mendagri: Keberhasilan Pilkada Merupakan Orkestra Seluruh Elemen

Sebelumnya, Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili Johan Syafaat Mahanani selaku ketua dan Almas Tsaqibbirru RE A selaku sekretaris mangajukan permohonan uji materi tersebut. Saldi menjelaskan uraian pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti dalam perkara tak dapat meyakinkan MK.

Namun, hakim meragukan pemohon aktif berkegiatan yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan. MK menilai pemohon tidak mengalami kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, atas berlakunya norma yang diuji.

“Pemohon tidak cukup hanya dengan menjelaskan tujuan dari pembentukan organisasi, tetapi harus pula dapat menyampaikan contoh konkret aktivitas atau kegiatan pemohon sebagai lembaga berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma yang diajukan,” kata Saldi.

PWSPP mempermasalahkan Pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dua ayat yang mengatur waktu pelaksanaan pilkada di tengah bencana nonalam itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon menilai pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 dapat berisiko membahayakan penyelanggara, peserta, hingga pemilih pilkada serentak di tengah pandemi covid-19. Pemohon meminta pilkada ditunda hingga September 2021 meski belum dipastikan pandemi berakhir.

“Namun sekurang-kurangnya dalam rentang waktu tersebut kebiasaan-kebiasaan kenormalan baru seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak telah menjadi gaya hidup yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga laju penyebaran dan penularan covid-19 dapat ditekan,” bunyi petikan permohonan pemohon.

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin mengaku sudah tidak syok begitu mendengar kabar Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur dicokok pihak kepolisian di Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober 2020.

Musababnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lagi-lagi bakal dipaksakan menjadi batu sandungan terhadap aktor pengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.

“Sudah tidak kaget lah dengan ulah rezim ini. Semua lawan politiknya yang masih berani menyuarakan kebenaran dan menyuarakan hati nurani rakyat (ditangkap), yang sudah tidak tahan dengan semakin zalimnya rezim ini,” ujar Novel Bamukmin, Minggu (25/10) dikutip Tagar.

Baca juga: Gus Nur Mantan Pemain Debus yang Berujung Jeruji 

Novel mengatakan dirinya siap untuk advokasi dengan memberikan bantuan hukum kepada Gus Nur.

“Siap, insyaAllah ACTA akan memberikan advokasi, minimal saya pribadi,” katanya.

Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu menyinggung hasil survei yang dilakukan Indonesia Political Review (IPR), mengenai kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin belum menyentuh angka 50 persen.

“Karena juga menurut salah satu lembaga survei telah terbukti lebih dari 50 persen rakyat ini sangat kecewa. Artinya, memang lebih banyak yang kecewa,” ucapnya.

Sebelumnya, Gus Nur dilaporkan Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon Azis Hakim ke Bareskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020.

Azis selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik.

“Bahwa Gus Nur ini sudah berkali-kali melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak hanya sekarang ini, tapi sebelum-sebelumnya juga Gus Nur sudah melakukan dan sering melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama,” tutur Azis.

Teranyar, Kepala Divisi Humas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan menahan Gus Nur 20 hari ke depan setelah yang bersangkutan ditangkap di Malang, Jawa Timur.

IG