Nasional

Mendagri: Pemerataan Pembangunan dengan Meningkatkan Ekonomi dari Pinggiran

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang juga adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan, Presiden Joko Widodo ingin mewujudkan pemerataan pembangunan di tanah air.

Tito mengatakan, Kepala Negara menunjukkan keseriusannya dengan mengucurkan anggaran sebesar 72 Triliun rupiah untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru yang letaknya di perbatasan.

Hal itu disampaikan Tito saat Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan  dengan tema “Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” pada Kamis, (17/09).

“Kita tahu kadang di daerah perbatasan seperti di Tanjung Balai, Kalimantan beberapa daerah di Kalimantan yang terpencil, kemudian di Sumatera bagian Timur, bagaimana supply logistik dari pusat kurang akhirnya dibanjiri oleh logistik dari daerah negara tetangga karena lebih murah ongkos dan transportasinya, ini bisa membuat erosi nasionalisme warga kita yang ada di perbatasan. oleh karena itulah beliau ingin mengembangkan perbatasan ini menjadi kawasan ekonomi baik ekonomi Pusat,” terangnya.

Tito melanjutkan, dalam konteks perbatasan yang sangat erat kaitannya dengan kewenangan BNPP yang tercantum dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Maka, sambung Tito, sangat penting dan strategis membahas upaya-upaya untuk menindaklanjuti harapan Presiden Joko Widodo, diantaranya mempermudah supply logistik dari pusat ke daerah dan mengembangkan perbatasan menjadi kawasan ekonomi atau disebut sebagai Kawasan Pusat Strategis Nasional (KPSN).

“Kita tahu kadang di daerah perbatasan seperti di Tanjung Balai, Kalimantan beberapa daerah di Kalimantan yang terpencil, kemudian di Sumatera bagian Timur, bagaimana supply logistik dari pusat kurang akhirnya dibanjiri oleh logistik dari daerah negara tetangga karena lebih murah ongkos dan transportasinya, ini bisa membuat erosi nasionalisme warga kita yang ada di perbatasan. oleh karena itulah beliau ingin mengembangkan perbatasan ini menjadi kawasan ekonomi baik ekonomi Pusat,” terangnya.

Baca juga: Mendagri: Sengketa Perbatasan Diselesaikan Menurut Skala Prioritas

Tito menuturkan, BNPP sudah menyiapkan program 222 Kecamatan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Tujuannya untuk mengembangkan sumber daya di Kecamatan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

“Ada 222 kecamatan yang dalam masa periode Bapak Jokowi yang kedua sampai tahun 2024 dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik Wilayah masing-masing yang di situ sumber dayanya perikanan, perikanannya dihidupkan dan seterusnya,” tuturnya.

Tito berharap, program-program tersebut dapat berjalan lancar dan anggaran mesti disesuaikan secara realistis, terutama efek domino ekonomi dan keuangan yang terjadi saat ini lantaran mewabahnya Covid-19.

“PLBN tetap kita programkan tapi nanti Bapak Menteri PUPR mungkin bisa lebih menjelaskan mana lagi yang akan dibangun oleh beliau. Berikutnya lagi untuk PUPR betul-betul bukan hanya kerja rutin biasa hanya menangani lintas orang dan barang cukai dan lain-lain tapi tadi tekanan dari Bapak Menko Polhukam betul-betul dipegang, yaitu PLBN ini juga menjadi salah satu untuk filter masuknya imported case, kasus-kasus import Covid-19,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan kepada TNI, Polri dan Angkatan Laut untuk memperketat pengawasan diperbatasan terutama untuk jalur iilegal (entry dan exit) serta perihal penerapan protokol kesehatan.

“Ini harus ditegakkan sedapat mungkin untuk mencegah jalur-jalur tikus ini menjadi pintu masuk illegal entry maupun illegal exit untuk menekan penularan Covid-19 ,” tandasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

23  +    =  27