Connect with us

Hukum

Polisi Tangkap Pengacara Rizieq Shihab

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Polisi menangkap sejumlah pendukung dan pengacara M. Rizieq Shihab bernama Kurnia di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (24/06). Penangkapan dilakukan sebelum sidang vonis digelar.

“Iya, jadi Ibu Kurnia pagi-pagi di pengadilan nggak tahu ada apa tiba-tiba ditangkap saja. Pada sidang putusan RS Ummi memang sangat ketat. Ketat sekali. Kita juga keluar setelah persidangan mutar-mutar sampai nyasar-nyasar naik motor. Jadi semuanya yang beraktivitas di depan pengadilan siapa pun itu, bahkan yang jauh pun ikut ditangkap juga,” kata pengacara HRS, Sugito Atmo Pawiro seperti dilansir dari detikcom.

Sugito tidak mengetahui alasan Kurnia ditangkap. Sugito mengatakan Kurnia saat ini diamankan di Polres Metro Jakarta Timur.

“Penyebabnya tidak tahu, yang jelas itu di depan pengadilan negeri dekat flyover sampai ujung PN Jaktim itu disterilkan. Jadi mungkin dia melakukan aktivitas apa, padahal dia pengacara, dia mau ikut sidang Habib Rizieq, tapi nggak tahu tiba-tiba ditangkap dan ini sekarang prosesnya lagi ada yang urus di Polres Jakarta Timur,” jelasnya.

Sugito menyampaikan pihaknya sedang memberikan bantuan hukum kepada Kurnia. Dia memastikan Kurnia memang biasa hadir dalam sidang Habib Rizieq.

“Ditangkap dan diproses di Polres Jakarta Timur. Lagi ada tim pengacara yang urus,” ujarnya.

“Iya, betul (pengacara HRS),” ungkap Sugito.

Baca juga: Massa Simpatisan Rizieq Ceburkan Mobil Polisi ke Kali 

Kapolsek Cakung, Kompol Satria, mengaku tidak tahu ada pengacara Rizieq bernama Kurnia yang ditangkap. Namun, dia menyebut ada wanita bernama Kurnia yang diamankan.

“Kurnia, kalau nama itu tidak ada dalam daftar nama kuasa hukumnya dari Bapak Habib Rizieq, tapi kalau mungkin Ibu Kurnia ditahan mungkin ada, tapi saya nggak tahu,” ujar Satria.

Satria menyebut selama ini, yang dia ketahui, tidak ada pengacara Habib Rizieq bernama Kurnia. Dia menyebut banyak pihak yang memang mengaku sebagai pengacara Habib Rizieq.

“Bukan (pengacara HRS), karena memang banyak yang mengaku kuasa hukumnya Habib Rizieq, tapi selama ini saya selalu ditunjukkan siapa saja namanya karena memang mereka yang berhak untuk mendampingi di sidang,” jelasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Published

on

By

Putusan Hakim Mengubah Negara Hukum ke Negara Hukuman Diskon

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Dua putusan hakim Pengadilan Tinggi  DKI  terkait kasus  Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun dan kasus Djoko Tjndra yang di diskon dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun, kini terlihat pengadilan Tinggi DKI punya tren yang berbeda dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya.

Pertama  kasus  Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 12 tahun  menjadi 15 tahun penjara. Kemudiankasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara dari 4 tahun di Pengadilan Negeri menjadi 7 tahun. Kedua kasus itu menjadi perhatian masyarakat. Pada waktu itu, putusan atas kasus korupsi majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan tren memperberat hukuman .

Terkait putusan Majelis Hakim PT DKI atas kasus Djoko Tjandra yang dikurangi lagi masa hukumannya, akibat dari putusan hakim Pengadilan tinggi yang begini makna  Negara hukum bisa bergeser menjadi negara hukuman diskon.

Hakim dalam perkara ini sudah hilang kepekaan hati nuraninya dan integritas kepribadian hakim dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara dari musuh bersama yang namanya “kejahatan korupsi”,   “gawat korupsi “dan gawat kejahatan”.

Ini namanya bersembunyi dibalik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam dua kasus yang  jadi sorotan publik  kasus Pinangki dan Djoko Tjandara, dimana majelis hakim   yang komposisinya sebagian besar sama ini, majelis hakim sepakat untuk mendiskon putusan. Patut dipertanyakan kepekaan nuraninya.

Ini bertentangan dengan sikap dan pertimbangan hukum hakim di pengadilan Negeri  di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim melihat bahwa atas perbuatan pelaku merupakan sebab hal hal yang memberatkan  sehingga dijatuhi hukuman yang maksimal. Namun anehnya di  tingkat banding, fakta perbuatan pelaku yang menjadi  hal hal yang memberatkan . Majelis Pengadilan Tinggi malah di diskon putusannya, argumentasinya kok berlawanan dan terlihat seolah menjadi “pertarungan kewenangan”.

Kalau sudah begini, bila pertimbangan hukum sudah diabaikan oleh hakim maka wibawa hukum semakin sangat direndahkan dan merusak lembaga peradilan disebabkan  oleh putusan hakim. Apalagi  terkait perbuatan terdakwa yang kejahatan  korupsinya dilakukan dengan sengaja oleh pelaku bisnis yang berkolaborasi dengan oknum penegak hukum dalam jabatannya  yang menjatuhkan kehormatan lembaga penegak hukum negara. Sudah  hilang motivasi  majelis hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan kehormatan hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim menjadi wajib karena hakim harus memberikan penjelasan tentang fakta yang terbukti dan penafsiran hukum yang diberlakukan atas kasus ini. Namun, terkesan majelis hakim mengabaikan hal ini.

Karenanya, patut diduga  ada muatan lain yang menempel pada putusan hakim yang menggeser pertimbangan maupun hal-hal yang memberatkan menjadi hal-hal yang meringankan.

Ini tragedi tumbangnya keadilan yang kini melanda  pada majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan beberapa kasus besar yang menarik sorotan publik .

Atau jangan-jangan  hakim “korban ketakutan”? Entah itu ketakutan akan kekuasaan atau ketakutan akan motif lain?  Akibat putusan yang diskon begini rasa keadilan jadi liar, apa majelis hakim tidak mau tahu bahwa saat ini rakyat pada kebanyakannya sudah lapar keadilan dan haus kebenaran. Putusan pengadilan seperti begini tidak boleh dibiarkan terus, rakyat merana, dikalahkan terus. Semestinya  kepada para koruptor ini tidak bisa ditolerir karena perbuatannya tersebut, karena telah menyengsarakan rakyat banyak dan menghianati bangsa.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Hot Topic

Mengaku Tak Bersalah, Juliari Batubara Minta Dituntut Secara Adil

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penasihat hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail,  berharap Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntut secara adil terhadap kliennya.

“Tentu dengan Harapan Pak Juliari Peter Batubara akan dituntut secara adil,” ujar Maqdir Ismail dalam keterangannya, Rabu, 28 Juli 2021.

Pasalnya, kata dia, sejumlah bukti dan saksi dalam persidangan menunjukkan kliennya tidak menerima suap seperti yang didakwakan penuntut umum.

Menurut Maqdir, dakwaan jaksa terkait dugaan suap Rp14,7 miliar terhadap Juliari telah dibantahkan selama persidangan.

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara 

Sebelumnya, dalam dakwaan, uang Rp14,7 miliar itu diterima dari pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono.

Maqdir menegaskan bahwa sat persidangan perkara itu, mantan Staf Ahli Juliari, Kukuh Ary Wibowo; Sekretaris Pribadi Juliari, Selvy Nurbaety; dan Ajudan Juliari, Eko Budi Santoso menyatakan kliennya tidak pernah meminta atau menerima uang terkait bansos.

Tak hanya itu, tambah dia, kesaksian dari sejumlah vendor, seperti Harry Van Sidabukke, Ardian Iskandar Maddanatja, Rocky Joseph Pesik, Raj Indra Singh, Mohammad Iqbal, Dino Aprilianto, Raka Iman Topan, Riski Riswandi, Irman Putra, Kuntomo Jenawi, Merry Hartini, dan Chandra Andriati secara tegas menyatakan tidak pernah ada niat untuk memberi uang kepada Juliari.

Ia menambahkan bahwa Juliari tak pernah menerima hadiah atau janji terkait dengan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Mensos.

IG

Continue Reading

Hukum

KPK Dalami Dugaan Kesepakatan Mark Up Tanah di Munjul

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019 diduga dihiasi negosiasi untuk mark up harga antara Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Adonara Propertindo (AP).

Hal itulah yang didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memeriksa Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Denan Matulandi Kaligis, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Juli 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, Denan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yoory Corneles (YRC) selaku mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

“Yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan negosiasi harga penawaran tanah di wilayah Munjul antara PT AP dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang diduga telah ada kesepakatan untuk di markup,” ujar Ali kepada wartawan, Rabu (28/7).

Baca juga: KPK Tetapkan Tiga Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Munjul 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Yaitu Yoory Corneles; Anja Runtuwene (AR) selaku Wakil Direktur PT AP; Tommy Adrian (TA) selaku Direktur PT AP; Rudy Hartono Iskandar (RHI) selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM); dan tersangka korporasi yaitu PT AP.

Namun, tersangka Rudy hingga saat ini belum ditahan oleh penyidik KPK. Padahal, Rudy telah datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan diperiksa sebagai tersangka pada Senin , 12 Juli.

Pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul tersebut diduga dilakukan secara melawan hukum. Mulai dari tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, hingga tidak dilakukannya kajian appraisal atau penilaian.

Tak hanya itu, transaksi jual beli juga tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Proses dan tahapan pengadaan tanah pun diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan.

Perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp 152,5 miliar.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC