Connect with us

Hot Topic

Politik Dinasti di Pilkada 2020, Pengamat: Demokrasi Seperti Terinfeksi Virus

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan, dinasti politik menyebabkan demokrasi pada Pilkada 2020 seperti terinfeksi virus.  Menurut Jojo, pada Pilkada kali ini terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan politik dinasti.

“Ada 124 calon kepada daerah terpapar politik dinasti, itu misalnya ada 29 calon kepala daerah adalah istri dari bupati atau merupakan keluarga inti dari inkumben atau bupati,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada dan Mimpi Penguatan Demokrasi Dari Bawah’ secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Jojo mengatakan, terjadinya politik dinasti dalam demokrasi Indonesia tak terlepas dari partai politik yang buruk dalam kaderisasi.

Baca juga: PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Ia pun mengibaratkan kondisi demokrasi pada Pilkada 2020 seperti pasien yang melakukan pemeriksaan Covid-19 melalui metode rapid test dan dinyatakan reaktif.

“Nah kalau Pilkada kita saat ini diibaratkan Covid-19 ini, kalau kita rapid test demokrasi kita saat ini hasilnya reaktif ya,” kata Jojo.

“Mampetnya sirkulasi kader itu membuat parpol mengalami krisis kader dan karena itu lah makanya, kemudian politik dinasti bisa subur ya,” ucapnya. Lebih Lanjut, Jojo mengatakan, apabila politik dinasti terus dilanjutkan, akan melahirkan oligarki baru di tingkat daerah.

Menurut Jojo, indikasi oligarki tersebut memungkinkan terjadi pada Pilkada 2020. Sebab, calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada ditentukan dan diputuskan langsung para petinggi partai di tingkat pusat. “Artinya masyarakat atau pemilih hanya terlibat dalam proses akhir di TPS, jadi kedaulatan rakyat ada di ekornya,” pungkasnya

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana melihat dampak dinasti politik ini membuat pasangan calon kepala daerah minim menawarkan program perbaikan di daerah saat pandemi Covid-19.

“Kandidat cenderung belum menawarkan program yang harus bisa disampaikan kepada masyarakat pada masa pandemi,” papar Aditya.

Padahal, kata dia, program yang ditawarkan dari pasangan calon kepala daerah sangat diperlukan masyarakat, dalam menentukan pilihannya pada 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara (TPS).

“Tapi saya perhatikan, masih belum bertarung isu atau program yang ada kaitannya dengan tahun depan ketika mereka terpilih,” ujar Aditya.

“Misalnya mereka punya program konkret apa terkait isu kesehatan dan isu ekonomi. Itu belum kelihatan sekarang,” sambungnya.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

25 Nakes Positif Corona, RSUD Pameungpeuk Garut Tutup Sementara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Garut Maskut Farid mengatakan bahwa 25 orang tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Pameungpeuk Garut positif Covid-19. Kata dia, untuk menghindari penularan, rumah sakit ditutup sementara.

“Iya memang ada yang positif. Tapi ini kan ditracing dulu,” ucap Maskut kepada wartawan, Senin (30/11/2020).

Maskut menjelaskan, selain  ada 25 orang yang positif corona, diketahui juga ada 34 orang yang masuk ke dalam klaster tersebut.

Baca juga: 4 Pegawai Positif Corona, Kantor Imigrasi Palu Tutup 

“Yang pasnya saya belum tahu… tapi 25. Iya (total klaster RSUD Pameungpeuk berjumlah 34 orang),” ujar Maskut.

Agar penyebaran tidak semakin meluas, pemerintah menutup sementara RSUD Pameungpeuk yang terletak di wilayah Garut selatan tersebut.

Maskut menjelaskan, penutupan bersifat sementara. RSUD Pameungpeuk yang berada di bawah kendali Pemprov Jabar itu akan kembali dibuka setelah proses tracing selesai.

Sementara mereka yang masuk klaster tersebut saat ini diisolasi di RSUD Pameungpeuk.

“Sampai tracing hasilnya kelihatan nanti buka lagi. Tidak lama,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Berkerumunan, Polisi Bubarkan Acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polresta Tangerang bersama Kodim O501/Tigaraksa serta Satpol PP Kabupaten Tangerang membubarkan kerumunan massa di acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani.

Acara tersebut diadakan di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok, Kabupaten Tangerang pada Minggu (29/11) kemarin.

Kapolresta Tangerang Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan, pembubaran kerumunan massa itu dilakukan secara persuasif.

“Membubarkan kerumunan saat kegiatan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah,” kata Ade dalam keterangannya, Senin (30/11).

Ade menegaskan, tidak berkerumun merupakan bagian dari pelaksanaan menjaga jarak dalam protokol kesehatan Covid-19.

“Karena itu, masyarakat harus tetap menggunakan masker guna mencegah penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Polri Periksa Empat Direktur RS Ummi Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap empat direktur Rumah Sakit (RS) Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan itu berkaitan dengan hasil pengambilan tes usap pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Direktur RS Ummi dilaporkan karena diduga menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular dengan tidak terbuka terkait hasil tes usap Rizieq yang sempat dirawat di rumah sakit tersebut.

“Pada hari Senin, tim penyidik gabungan Ditipidum Bareskrim (Polri), Direskrimum Polda Jabar, Satreskrim Polresta Bogor di Mapolresta Bogor melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Senin (30/11).

Empat direktur yang diperiksa sebagai saksi adalah Direktur Utama RS Ummi dr. Andi Tatat, Direktur Umum RS Ummi Najamudin, Direktur Pemasaran RS Ummi Sri Pangestu Utama dan Direktur Pelayanan RS Ummi dr. Rubaedah.

Selain empat direktur itu, dia juga memeriksa Manajer RS Ummi dr. Zacki Faris Maulana, perawat RS Ummi Fitri Sri Lestari, perawat RS Ummi Rahmi Fahmi Winda, Koordinator Mer-C dr. Hadiki Habib dan dr. Mea serta pihak keluarga Hanif Alatas.

Sebelumnya, laporan polisi tersebut tertuang dalam LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA dengan mengenakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC