Connect with us

Politik

PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, praktik politik dinasti semakin berkembang. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah abai dengan hal itu.

Menurutnya, sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi sebab secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Seharusnya, pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

“Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

Dia menilai, politik dinasti sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis.

“Kita tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto meminta Pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti.

Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, dirinya mengaku khawatir dengan sistem politik ini akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

“Jabatan publik di dalamnya merupakan amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Anggota DPRD Jabar Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabar duka datang dari DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar). Nur Supriyanto, anggota DPRD Provinsi Jabar dikabarkan meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19.

Alumni UNJ ini meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi sekitar pukul 23.00 WIB, Kamis (26/11).

Dilansir JabarNews.com, Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya membenarkan informasi tersebut.

Abdul menyampaikan, sejak awal bulan November kondisi kesehatan rekannya itu menurun hingga pada 19 November Nur Supriyanto dimasukkan ke ruang ICU.

“Iya, jadi beliau tanggal 19 November itu dibawa ruangan ICU rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi. Tadi jam 11 malam (meninggalnya), saya dapat berita jam 11.20 malam,” kata, Jumat (27/11).

Saat ditanya aktivitas reses, Abdul menjelaskan bahwa Nur belum mengambil reses dikarenakan kondisinya yang semakin memburuk.

“Sebelumnya kegiatan reses kondisinya agak ngedrop. Tekanan darah turun, ya nyambung saja takdirnya seperti itu. Reses enggak ngambil. Reses mulai tanggal 4,” jelasnya.

Nur akan dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Abdul pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan takziyah ke rumah duka.

“Disarankan untuk mendoakan dan melakukan sholat ghaib dari tempat masing-masing demi menjaga penerapan protokol kesehatan dan kebaikan kita semua,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Nur Supriyanto lahir pada 8 April 1965 adalah seorang anggota DPRD Jabar Fraksi PKS Dapil 8 Kota Depok dan Kota Bekasi periode 2019-2024. Dia juga salah seorang pendiri PKS di Jabar khususnya di Bekasi.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Edhy Prabowo Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Prabowo Harus Bicara ke Publik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Prabowo Subianto berbicara ke publik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo.

Sebagai Ketua Umum Partai, Prabowo tidak boleh diam saja. Lantaran, seluruh kader Gerindra menunggu arahan dan perintahnya.

“Saya meminta Mas Bowo bicara, bicaralah, jangan diam seribu bahasa dan bertanggung jawab atas kejadian yang sangat memalukan untuk partai kita ini,” kata, Kamis (26/11).

Dia mendorong Prabowo segera bicara dan menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kasus dugaan korupsi Edhy.

Baca juga: Edhy Prabowo Minta Maaf Khianati Kepercayaan Jokowi dan Prabowo 

Menurutnya, sikap Gerindra atas kasus Edhy tersebut tak bisa disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Ketua umum saya kok diam saja, keluar dong, tunjukan diri ke masyarakat dan katakan maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat terkait Edhy. Jangan cuma ketua harian yang bicara di publik,” katanya.

Arief percaya, Prabowo bukan sosok yang pengecut. Menurutnya, pernyataan Prabowo soal Edhy sangat penting karena menyangkut masa depan Gerindra.

“Mas Bowo bicara karena ini menyangkut keselamatan Partai Gerindra ke depan yang sudah dibangun dengan susah payah dan berkeringat selama ini hingga menjadi partai terbesar kedua di Indonesia,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua Komisi IV DPR: Dari Awal Saya Tidak Setuju Izin Ekspor Benur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan izin ekspor benih lobster atau benur.

“Terlepas dari kasus yang terjadi hari ini (penangkapan Menteri KKP-red), dari awal saya konsisten tidak setuju izin ekspor baby lobster,” ujar Dedi, saat diwawancara sebuah stasiun tv, Rabu (25/11).

Dedi menuturkan, ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan. Pertama, pengelolaan perikanan laut harus berkesinambungan dan benih lobster merupakan aset dari perikanan laut Indonesia yang harus dijaga kesinambungannya.

Sehingga, lanjutnya, kalau sejak kecil sudah di ekspor, dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem laut dan berdampak bagi produksi lobster. Bahkan, menurut Dedi, dalam jangka panjang bisa jadi akan susah didapat oleh nelayan.

“Kalau ikan besar saja kita ekspor, ngapain anak-anak harus kita ekspor juga? Kita kan tidak dalam posisi kelaparan, dimana anak-anak (benur) dieksploitasi?”katanya.

Baca juga: KPK Turut Mengamankan Istri Menteri KKP 

Kedua, lanjut Dedi, ekspor benur dikirim ke Vietnam yang juga merupakan kompetitor Indonesia di bidang perikanan laut. Vietnam disebut Dedi memiliki teknologi budiaya benih lobster yang sangat memadai. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan Vietnam tidak akan berarti bila tidak ada suplai benih.

“Nah, kita ini aneh, kita punya lawan dalam kompetisi, tapi lawan kita kasih umpan-umpan yang sangat baik untuk dia berproduksi. Untuk itulah kita tidak akan tumbuh menjadi kekuatan produksi ikan laut karena kita telah memberikan suplai benih-benih yang bisa jadi suatu saat malah akan kita impor,” tandas Dedi.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (25/11) dini hari di Bandara Soekarno Hatta. Diduga, penangkapan Edhy terkait dengan ekspor benih lobster.

Selain Edhy, turut diamankan istrinya, Iis Edhy Prabowo, ajudan menteri, dan ajudan istri menteri.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC