Channel9.id-Jakarta. Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jangan jadikan isu radikalisme secara berlebihan, sehingga menghilangkan sejumlah isu krusial.
Menurut Nasir, dirinya tidak menafikan perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi menjadi radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.
“Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan perilaku sosial yang menyimpang terjadi,” ujarnya dalam rilisnya kepada wartawan, Selasa (29/10).
Menurut Nasir, justru dirinya kuatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.
“Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” terangnya sembari menekankan saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.
Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.
“Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme,” pungkasnya.
