Andreas: Beri Sanksi Tegas Sekolah dan Guru yang Paksa Siswi Menggunakan Jilbab

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mendesak sekolah yang memaksa siswi non-muslim untuk mengenakan Jilbab diberi teguran dan sanksi tegas. Menurutnya, pemaksaan itu bertentangan dengan prinsip moral dan etik pendidikan bangsa yang berdasarkan Pancasila.

“Dan terhadap guru yang melakukan pemaksaan terhadap siswi di SMKN 2 Padang Sumbar harus diberikan teguran dengan sanksi yang tegas karena tindakan-tindakan represif seperti ini bertentangan dengan prinsip moral dan etik pendidikan bangsa yang berdasarkan Pancasila,” kata Andreas, Senin 25 Januari 2021.

Andreas menilai, seluruh peserta didik tidak boleh dipaksa untuk mengikuti dan meyakini simbol-simbol agama tertentu yang dibuat oleh sekolah maupun birokrasi pendidikan.

“Tidak diperbolehkan adanya pemaksaan oleh sekolah maupun birokrasi pendidikan baik pusat maupun daerah terhadap peserta didik baik dalam hal keyakinan maupun simbol-simbol keyakinan agama tertentu terhadap peserta didik,” katanya.

Andreas menyampaikan, negara membangun lembaga pendidikan untuk semua warga negara tanpa mamandang perbedaan agama, suku, bahasa maupun etnis.

Karena itu, kata Andreas, kebijakan intoleran di lingkungan sekolah tidak bisa dibenarkan. Lembaga pendidikan wajib menghargai perbedaan dan menerima kebhinekaan peserta didik.

“Toleransi antar pedidik dan peserta didik, maupun antar sesama peserta didik harus menjadi prinsip moral dan etika di sekolah-sekolah tersebut,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Kemendikbud menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada SMKN 2 Padang Sumatera Barat, yang memaksa seorang siswi beragama Kristen mengenakan jilbab.

“Kemendikbud menyatakan bahwa harus ada sanksi tegas,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto dari pers rilis Kemendikbud, Sabtu 23 Januari 2021.

Wikan Sakarinto menyampaikan, tidak ada peraturan khusus bahwa sekolah bisa memaksa siswa menggunakan model pakaian agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak ada kewajiban model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah,” katanya.

Di samping itu, sekolah tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan

“Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” kata Wikan.

Wikan pun berharap tindakan intoleransi semacam itu tidak lagi terjadi di dunia pendidikan.

“Harapannya tidak akan terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan pendidikan,” ujarnya.

Kasus ini bermula saat seorang siswi kelas X SMKN 2 Padang Jeni Cahyani Hia menolak menggunakan jilbab sesuai peraturan sekolah. Hal itu berujung pemanggilan wali murid Jeni ke sekolah.

Kejadian itu pertama kali menguak lewat rekaman video pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid Jeni. Video itu diunggah oleh akun Facebook Elianu Hia yang diduga sebagai wali murid yang dipanggil pihak sekolah.

Dalam video yang viral itu, tampak pihak sekolah dan wali murid beradu pendapat soal penggunaan jilbab di sekolah.

HY

Channel9.id – Jakarta. Tim Densus 88 Antiteror Polri berhasil menangkap lima terduga teroris dari dua tempat berbeda di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Salah satu terduga teroris itu merupakan pegawai negeri sipil (PNS).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy menyampaikan, terduga teroris yang berstatus PNS berinisial SJ alias AF. Dia bekerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

“Dinas Pemkab Aceh Timur, kalau dinas mana masih kita koordinasikan dengan Densus,” kata Winardy saat dikonfirmasi, Senin 25 Januari 2021.

Kelima terduga teroris itu terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Namun, mereka tidak terlibat langsung dalam insiden pengeboman di Mapolresta Medan.

“Mereka hanya satu pemahaman saja dengan kelompok yang ditangkap karena Bom Mapolresta Medan,” kata Winardy.

Winardy menjelaskan, tiga terduga teroris lain berinisial SA alias S, RA, dan UMM alias AA alias TA. Terduga SA alias S dan RA ditangkap di jalan Blangbintang-Krueng Raya, Aceh Besar pada Rabu (20/1) pukul 19.45.

Sedangkan terduga UM alias AA alias TA ditangkap di kawasan Pasar Simpang Tujuh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Kamis (21/1) pukul 10.00 WIB

Dua terduga teroris lain ditangkap di Kota Langsa yakni berinisial SJ alias AF, pegawai negeri sipil dan MY, bekerja sebagai nelayan. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di Kota Langsa.

Dari penangkapan kelima terduga teroris tersebut, tim Densus 88 mengamankan barang bukti berupa bahan membuat bom.

Barang bukti yang diamankan Densus 88 antara lain satu kilogram bubuk kalium, bubuk arang, 2.000 butir peluru besi, potongan pipa besi. Serta dokumen berisi catatan, pesan ancaman ditujukan kepada pemerintah dan TNI/Polri, serta lima buku paspor.

Kemudian, buku berisi tulisan tentang ISIS, piringan cakram, alat penyimpan data, telepon genggam, serta sejumlah peralatan olahraga seperti untuk tinju, barbel, serta alat angkat berat.

Winardy menyebutkan, kelima terduga teroris tersebut hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Aceh. Selanjutnya, kelima terduga teroris tersebut akan dibawa ke Mabes Polri di Jakarta.

Berdasarkan undang-undang, kata Kombes Pol Winardy, Densus 88 memiliki waktu sampai 14 hari ke depan untuk mendalami dugaan keterlibatan kedua terduga teroris serta peranannya dalam jaringan.

“Waktu ini dapat diperpanjang tujuh hari lagi, Kami masih menunggu perkembangan terkini hasil pemeriksaannya dari Densus 88 Antiteror Polri,” katanya.

HY

Channel9.id-Jakarta. Partisipasi investor milenial atau generasi muda yang berinvestasi di instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel diharapkan menjadi modal bagi pemerintah untuk mengurangi pembiayaan yang bersumber dari luar negeri. “Ini menjadi modal bagi negara agar lebih mandiri dari sisi pembiayaan pembangunan,” kata Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Deni Ridwan, Senin, 25 Januari 2021.

Menurut Deni manfaat dari investasi dalam SBN ritel itu juga diterima oleh investor dalam negeri. Dia mencatat pada penerbitan ORI seri 017 menarik 42 ribu orang investor dan ORI seri 018 menarik 26 ribu investor karena pada saat itu mendekati akhir tahun sehingga jumlahnya berkurang.

Dari dua penerbitan SBN ritel itu, kata dia, sebanyak 45 hingga 46 persen merupakan investor baru. Sedangkan jika dicermati dari sisi usia, kisaran 30-40 persen merupakan investor generasi milenial.

Meski jumlah investor milenial terbilang banyak, namun Deni mengakui dari segi nilai masih lebih kecil dibandingkan investor senior yang menanamkan dananya dalam jumlah lebih besar. “Ini sesuatu yang positif karena harapannya generasi milenial punya budaya dan kesadaran mengenai manfaat investasi. Ke depan ketika dewasa, penghasilan meningkat, dia akan meningkatkan porsi investasinya,” kata dia.

Tahun ini pemerintah berencana menawarkan enam seri SBN ritel yang dijual daring dengan penerbitan pedana ORI seri 019 ini. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan tujuh SBN ritel pada 2020 yaitu SBR009, SR012, ORI017, SR013, ORI018, ST007 dan Cash Waqf SWR001, dengan total perolehan dana mencapai Rp 76,93 triliun.

Selain sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, pembelian SBN itu juga digunakan untuk membiayai APBN 2021, termasuk pembiyaan vaksinasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang per akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun atau 38,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase itu masih di bawah batas maksimal sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen.

Dari jumlah utang itu, sebesar Rp5.221,65 triliun bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) atau mencapai 85,96 persen. Utang itu terdiri dari domestik atau rupiah sebesar Rp4.025,62 triliun dan valuta asing Rp1.196,03 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp852,91 triliun atau 14,04 persen, terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp11,97 triliun dan pinjaman luar negeri Rp840,94 triliun.