Channel9 id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera memprioritaskan dan menjadwalkan vaksinisasi bagi TNI dan Polri setelah Tenaga Kesehatan.

Sebab, meski masuk ke kelompok prioritas, sejauh ini, TNI Polri belum dijadwalkan menerima vaksin.

Adapun mereka yang termasuk penerima prioritas vaksin adalah para tenaga kesehatan, TNI-Polri, aparat penegak hukum, petugas pelayanan publik.

“Hingga saat ini Menteri Kesehatan belum menjadwalkan vaksinisasi untuk anggota Polri dan TNI yang jelas. Untuk itu saya minta kepada Pak Menteri untuk segera menjadwalkannya. Mereka harus divaksin dahulu setelah tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan negara,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin 25 Januari 2021.

Menurutnya, TNI Polri ini penting untuk didahulukan karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar sama halnya seperti para tenaga kesehatan.

Sahroni menyatakan, kedua elemen tadi adalah garda terdepan yang selalu melayani rakyat dalam kondisi apapun.

“Polisi dan tentara kita adalah garda terdepan sama seperti para nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apapun,” ucapnya.

“Apalagi pada kondisi seperti sekarang, mereka harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perlindungan terhadap TNI Polri ini penting sekali,” lanjutnya.

Belum lagi, Sahroni menyebut, di negara lain, jajaran militer dan polisi didahulukan oleh negara. Karena itu, sangat wajar jika Indonesia juga melakukan hal yang sama.

“Seperti misalnya di Rusia, mereka sudah konkret tuh akan memvaksinisasi lebih dari 400.000 anggota militernya. Ini dapat dijadikan contoh untuk pak Menkes bahwa anggota militer kita dan polisi memang harus dipriotitaskan. Kalau untuk anggota DPR mah, belakangan aja,” pungkasnya.

HY

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Bareskrim Polri telah memanggil Ambroncius Nababan terkait dengan kasus dugaan tindakan SARA terhadap eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Nababan. Diketahui pada akun Facebooknya, Nababan menyebut Pigai sebagai gorila dan kadrun gurun.

“Kebetulan untuk yang diduga mempunyai FB, yang mengunggah tentang rasisme itu hari ini sudah kami layangkan surat panggilan. Sudah dibuat oleh Bareskrim untuk dilakukan pemanggilan, sudah kami serahkan kepada yang bersangkutan,” kata Argo di Gedung Humas Polri, Senin 25 Januari 2021.

Argo menyampaikan, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Nababan terkait postinganya itu. Pun memastikan akun tersebut memang benar milik yang bersangkutan atau bukan.

“Kami akan menanyakan atau meminta keterangan apakah medsos itu, facebook itu adalah milik yang bersangkutan. Karena dinsinyalir banyak, kami harus memastikan bahwa penyidik itu harus memastika dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut,” kata Argo.

Tidak hanya itu, penyidik akan meminta keterangan saksi ahli terkait dengan kasus tersebut. Keterangan ahli dibutuhkan untuk proses penyelidikan.

Tindakan SARA Nababan itu bisa dilihat melalui akun facebook miliknya. Nababan memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla dan Kadrun gurun.

Tindakan Nababan itu untuk menyikapi pernyataan Natalius yang menyatakan masyarakat berhak untuk menolak vaksin Covid-19 karena menolak atau menerima vaksin adalah hak asasi manusia.

HY

Channe9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya kembali mengungkap sindikat penjual surat hasil PCR dan SWAB Antigen palsu. Adapun polisi berhasil mengamankan delapan orang tersangka. Ini merupakan kelompok ketiga setelah kelompok lainnya yang sudah ditangkap.

“Kita mengamankan sebetulnya delapan tersangka tapi satu masih di bawah umur dan kita tidak tampilkan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat, Senin 25 Januari 2021.

Tubagus menyampaikan, mulanya kasus ini diketahui dari adanya informasi di media sosial terkait jasa penjualan surat hasil PCR dan swab antigen palsu. Dari adanya informasi itu, polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap sejumlah tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, delapan pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dalam membuat dan memasarkan surat palsu tersebut.

Untuk tersangka berinisial RSH berperan menawarkan bisnis surat palsu. Kemudian, RHM yang membuat surat palsu sekaligus bekerja di lab, SP yang menawarkan, MA bagian pemasaran dan KA yang memasarkan surat palsu melalui media sosial. Sedangkan pengguna adalah MA, Y, dan IS.

“Jadi mereka mempunyai PDF dari surat palsunya, tinggal diprint out hasilnya sesuai keinginan mereka,” kata Yusri.

Untuk meyakinkan konsumen, sindikat ini juga membuat stempel klinik untuk surat tersebut. Adapun surat palsu dikeluarkan untuk keperluan bepergian baik dengan pesawat maupun kereta api. Surat palsu PCR dihargai Rp900 Ribu, sedangkan surat swab dihargai Rp75 ribu.

Menurut Yusri, surat tersebut sangat membahayakan lantaran pemesan surat tidak harus melalui tes.

“Kalau si pemesan itu positif maka bisa saja lolos dan tidak diketahui,” ucapnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara selama enam tahun. Selain itu, pelaku juga dijerat undang-undang ITE.

HY