Connect with us

Nasional

Polri: Kekerasan Terhadap Jurnalis Dilakukan Oknum

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polri merespons catatan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menempatkan polisi sebagai pelaku terbanyak dalam kekerasan terhadap jurnalis. Dominasi polisi dalam kasus kekerasan mencapai 70 persen.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyampaikan, jumlah tersebut bukan berarti menandakan mayoritas polisi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

“Kemi sedih bahwa nomor satu adalah polisi. Tapi begini, 70 persen kalau misal dari 100 (personel) itu 70, Polri itu jumlahnya 400 ribu lebih. Jadi kira-kira kalau bermain matematika ada 1 polisi yang melakukan kekerasan dari 20.000 (personel). Artinya, 199.999 lainnya masih menjadi sahabat jurnalis,” kata Ramadhan, Senin 3 Mei 2021.

Dengan demikian, pelaku kekerasan terhadap jurnalis hanya dilakukan oleh oknum-oknum saja. Ramadhan pun meminta supaya catatan dari AJI tidak dipahami bahwa semua polisi melakukan kekerasan.

“Artinya mohon tidak digeneralisasi, ini adalah oknum,” kata Ramadhan.

Polri juga sudah berupaya melakukan edukasi terhadap personel kepolisian di daerah bahwa media dan jurnalis adalah mitra dari kepolisian.

Baca juga: Sasmito Pimpin AJI Indonesia Bersama Ika Ningtyas

Pun sudah menyampaikan kepada jajaran tentang tugas jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang pers.

“Jadi sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf dan tentu kami akan memperbaiki perilaku anggota di lapangan,” kata Ramadhan.

Diketahui, AJI mencatat ada 90 kasus kekerasan yang dialami jurnalis. Ketua AJI Sasmito menyebut jumlah tersebut menjadi yang paling banyak dalam 10 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Sasmito dalam peluncuran catatan AJI atas situasi kebebasan pers di Indonesia 2021, yang diselenggarakan secara daring.

“Bahkan di 2020 dari Januari sampai Desember ada 84, tapi Mei 2020-2021 ada 90 kasus. Artinya peningkatan dalam 10 tahun terakhir cukup banyak,” kata Sasmito, Senin.

Sasmito menyatakan, pelaku kekerasan terhadap jurnalis didominasi oleh kepolisian. Fakta itu sangat disayangkan, mengingat seharusnya polisi menjadi pelindung bagi masyarakat, tidak terkecuali jurnalis.

“Ada 58 kasus yang terduga pelakunya aparat polisi. Tentu ini ironi karena polisi seharusnya jadi pelindung masyarakat, termasuk jurnalis, tapi justru menjadi pelaku utama. Kami berharap Kapolri baru melakukan reformasi di tubuh kepolisian,” kata Sasmito.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi AJI Erick Tanjung menyebutkan, polisi menjadi mayoritas pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan persentase 70 persen. Menyusul kemudian pihak lainnya, semisal advokat, jaksa, pejabat pemerintahan/eksekutif, Satpol PP/aparat pemerintah daerah, dan pihak tidak dikenal.

“Dari periode 2020-2021, catatan kami ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ini meningkat jauh dari periode sebelumnya, yang sebanyak 57 kasus,” kata Erick.

Erick menyatakan kekinian ada sejumlah kasus yang menjadi perhatian AJI dalam satu tahun belakangan. Mulai dari kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, yakni Nurhadi hingga vonis terhadap jurnalis banjarhits.id di Kalimantan Selatan, Diananta Sumedi.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kembangkan Statistik Hayati, Kolaborasi Dukcapil dan BPS Berlanjut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kolaborasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) bakal terus berlanjut demi mewujudkan soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

Setelah sukses menggelar Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan menggunakan data kependudukan Dukcapil Kemendagri, tahun ini BPS kembali bergandengan tangan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menggelar SP2020 lanjutan yang dikemas dalam pendataan long form (LF).

Selain itu menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pihaknya juga ingin terus menginisiasi kerja sama pengembangan statistik hayati sesuai landasan Perpres Nomor 62 Tahun 2019.

“Survei dengan menggunakan kuesioner LF yang akan dilaksanakan pada September 2021. Long Form, artinya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden jauh lengkap,”ujarnya.

“Tujuannya adalah mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya,”sambung Ateng, di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Sementarabitu, Dirjen Zudan mengaku menyambut gembira kolaborasi besar dengan BPS ini melakukan Sensus Sampel (Long Form SP2020) yakni sensus penduduk lanjutan berupa pendataan.

“Dukcapil mendapatkan transfer data besar dari BPS. Hasil Sensus Sampel Long Form SP2020 ini nantinya akan menambah akurasi data kelahiran, permindahan penduduk, maupun angka kematian by name by address,” katanya.

Selain itu, sambungnya, sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, Adminduk itu sangat penting sebagai bagian dari catatan berbagai peristiwa dalam kehidupan setiap individu.

“Catatan tersebut menghadirkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan setiap warga masyarakat untuk membangun identitas hukumnya. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mengakses layanan penting seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial,” jelas Zudan.n

Ia pun menambahkan, data-data penting yang didapat dari layanan adminduk juga memungkinkan tersedianya data perkiraan populasi, serta statistik demografi yang diproduksi secara tepat waktu dan akurat.

“Hal ini berkontribusi pada perencanaan yang efektif, alokasi sumber daya yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang akurat,”tandas Zudan.

Continue Reading

Nasional

Waspada, Sinabung Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 700 Meter

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tiga kali mengalami erupsi pada Selasa (11/5). Maksimal jarak luncur abu vulkanik setinggi 700 meter ke arah barat.

Petugas PVMBG Muhammad Asrori mengatakan, erupsi pertama terjadi pukul 07.12 WIB. Kolom abu teramati setinggi 700 meter berwarna kelabu dengan intensitas tebal.

“Erupsi ini beramplitudo 5 mm dengan durasi 2 menit 14 detik,” katanya, dilansir Antara.

Erupsi kedua terpantau pukul 07.18 WIB dengan kolom abu berwarna kelabu terpantau setinggi 500 meter dengan amplitudo 6 mm berdurasi 2 menit 9 detik.

Selanjutnya, erupsi ketiga terjadi pada pukul 08.24 WIB dengan tinggi kolom abu setinggi 500 meter.

“Erupsi ketiga beramplitudo 20 mm dengan durasi 1 menit 52 detik dan arah abu condong ke barat,” katanya.

Ia mengaku, aktivitas Sinabung masih sangat tinggi dan dapat terjadi erupsi serta awan panas susulan kapan saja.

“Kami imbau warga maupun wisatawan untuk tidak mendekat atau memasuki zona bahaya Sinabung yang sudah direkomendasikan,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Nasional

DPR Desak Komnas KIPI Usut Penyebab Kematian Pasca Vaksin

Published

on

By

Amerika Serikat Donasikan 60 Juta Vaksin AstraZeneca

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo merespons kasus kasus meninggalnya seorang pemuda bernama Trio Fauqi Virdaus yang meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan vaksin covid-19 AstraZeneca. Rahmad meminta Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI) bergerak cepat menginvestigasi penyebab kematian Trio.

Komnas KIPI, menurutnya, perlu bergerak cepat agar tidak ada asumsi yang menimbulkan keresahan di masyarakat terkait penyebab kematian Trio. Bila tidak ada hubungan dengan imunisasi, Komnas KIPI harus segera diumumkan ke publik, dan imunisasi ini terus jalan.

“Komnas KIPI untuk bergerak secepat cepatnya untuk mengetahui penyebab meninggalnya ini, apakah karena ada penyakit bawaan, adakah faktor lain di luar imunisasi, atau karena faktor imunisasi,” kata Rahmad, Selasa (11/5).

Dia menambahkan, jika Komnas KIPI menyimpulkan penyebab kematian karena faktor imunisasi maka harus merekomendasikan ke pemerintah  untuk mengambil langkah selanjutnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab KIPI untuk memutuskan dan merekomendasikan ke pemerintah.

“Sekali lagi KIPI harus bergerak cepat biar dapat kesimpulan dan kesimpulan ini pasti ditunggu oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari mengatakan, saat ini Komnas KIPI masih melakukan investigasi terkait meninggalnya pemuda 22 tahun itu setelah divaksinasi AstraZeneca. Karena itu, Komnas KIPI masih belum bisa memastikan penyebab meninggalnya Trio.

“Komnas bersama Komda DKI sudah audit bersama pada Jumat yang lalu, dan internal Komnas kemarin sore menyimpulkan, belum cukup bukti untuk mengaitkan KIPI ini dengan imunisasi. Karena itu, masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut,” kata Hindra dalam keterangannya, Senin (10/5).

IG

Continue Reading

HOT TOPIC