Channel9.id – Jakarta. Koordinator Nasional Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU), Ramadhan Isa, mendesak Jaksa Agung untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam intervensi proyek pemerintah daerah.
Desakan ini disampaikan menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Dalam forum tersebut, Hasbiallah mengungkap keresahannya terhadap praktik oknum jaksa yang diduga mencampuri proyek-proyek pemerintah di daerah. Ia menyebut tindakan itu membuat para kepala dinas takut mengeksekusi proyek yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat.
Ramadhan menilai tindakan tersebut bertentangan dengan tugas jaksa sebagai aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa jaksa seharusnya melindungi, bukan malah menakut-nakuti sesama penyelenggara negara.
“Sebagai aparat penegak hukum, Jaksa seharusnya memberikan perlindungan, bukan malah menakuti-nakuti, terlebih kepada sesama penyelenggara negara,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).
Ia mendorong Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan menyeluruh atas informasi yang disampaikan dalam rapat tersebut. Jika terbukti, ia mendesak agar para oknum jaksa segera diberi sanksi tegas.
“Jika memang benar demikian, maka Kornas Poros Muda NU meminta Jaksa Agung memecat secara tidak hormat dan menyeret para oknum Jaksa tersebut ke muka hukum,” ujarnya.
Ramadhan juga meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi internal di tubuh Kejaksaan. Menurutnya, pembersihan dari oknum bermasalah menjadi langkah penting untuk menjaga integritas institusi.
“Selain itu, Kornas Poros Muda NU juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mereformasi dan membersihkan Kejaksaan dari oknum-oknum bejat semacam itu,” tulis Ramadhan.
Ia pun menyerukan agar Kejaksaan tidak dibiarkan menjadi tempat bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ramadhan menyebut keberadaan jaksa bermasalah sebagai tindakan munafik yang harus disingkirkan.
“Jangan biarkan Korps Adhyaksa dipenuhi oleh orang-orang jahat dan munafik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas mengungkap keresahannya terkait keberadaan oknum aparat kejaksaan di daerah yang kerap melakukan cawe-cawe terhadap rencana proyek pemerintah. Ilyas mengatakan para kepala dinas kerap takut untuk mengerjakan suatu proyek meski dibutuhkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ilyas dalam rapat bareng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera (Jamdatun), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Saya mengalami pada waktu itu di DKI misalnya, pembangunan ini banyak kepala dinas itu takut untuk mengerjakan proyek-proyek yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi mereka enggak berani. Karena kenapa, karena aparat hukum, teman kejaksaan ini sering ikut lah, minta pekerjaan juga di dalamnya, itu Pak,” kata Ilyas.
Politikus PKB itu berharap kasus tersebut menjadi sorotan Kejaksaan Agung, khususnya Jamdatun. Menurut dia, stabilitas di pemerintah daerah akan sangat menopang program pemerintah pusat.
“Kalau pemerintah daerahnya tidak maksimal kan tidak mungkin menghasilkan pembangunan lima tahun ke depan itu yang maksimal,” katanya.
HT
