Connect with us

Nasional

PPKM dan PPKM Mikro Berdampak Signifikan Mengurangi Kasus Aktif

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota ditambah PPKM Mikro tingkat RT/RW, menghasilkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kasus Covid-19. Pada grafik data hingga 14 Februari 2021, perkembangannya menunjukkan hasil yang baik, menurunnya kasus aktif harian hingga keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memaparkan perkembangan penanganan Covid-19 dalam keterangan pers di Graha BNPB, Selasa (16/2/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Dapat dilihat pada grafik, bahwa selama 4 minggu pelaksanaan PPKM, serta satu minggu PPKM mikro, terjadi penurunan yang cukup signifikan dimulai dari minggu kedua pelaksanaannya,” papar Wiku.

Pada grafik dimaksud, kasus aktif sempat mencapai puncak pada 24 Januari 2021 atau awal PPKM, sebesar 16,44%, meningkat 0,61% dari hari pertama PPKM. Namun angka ini terus menurun hingga mecapai 14,69% atau turun sebesar 1,75% dari angka puncak. Dan dengan diterapkannya PPKM Mikro, angkanya menurun lagi menjadi 13,06% atau turun sebesar 3,38%.

Melihat angka absolut kasus aktif, mencapai puncak pada 5 Februari, yaitu sebesar 176.672 kasus. Dan angka ini menjadi yang tertinggi sejak awal pandemi Covid-19 yang mulai di Indonesia pada Maret tahun 2020. Angka ini perlahan menurun hingga 14 Februari 2021, menjadi 159.012 kasus.

“Melihat penurunan jumlahnya, hal ini menandakan hampir sebanyak 18 ribu kasus telah selesai dalam perawatan dengan lebih dari 16 ribu orang sembuh dari Covid-19,” lanjut Wiku.

Penurunan jumlah kasus aktif juga berdampak pada berkurangnya keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ruang ICU rumah sakit rujukan Covid-19. Karena sembuhnya pasien Covid-19 dan telah selesai menjalani perawatan. Dan hal ini terjadi dalam kurun waktu 9 hari.

“Ini adalah kabar yang cukup baik, mengingat kasus aktif tingkat nasional terus menunjukkan penurunan selama 1 bulan terakhir,” masih kata Wiku.

Secara spesifik, pada keterisian ruang isolasi penurunannya cukup konsisten sejak awal PPKM hingga diterapkannya PPKM Mikro pada minggu pertama. Pada hari pertama PPKM, keterisian tempat tidur isolasi mencapai 67,47% dan dalam 4 minggu selanjutnya terus menurun hingga 51,75% bahkan dengan PPKM mikro selama 1 Minggu penurunan terus berlanjut hingga 49,92%.

Lalu, melihat data ruang isolasi pada minggu kedua PPKM, sempat mengalami peningkatan tajam menjadi 69,19%. Namun, angkanya terus menurun selama 19 hari berturut-turut. Meskipun sempat berfluktuasi beberapa hari, hingga 17 Februari, keterisiannya sebesar 51,48%.

Jika melihat perkembangan 3 grafik ini secara bersamaan, maka perkembangannya sejalan. Kasus aktif yang turun dapat menunjukkan penularan yang sudah mulai berkurang di tengah masyarakat selama penerapan PPKM dan PPKM Mikro.

“Dan dibuktikan dengan tidsk banyaknya kasus dengan gejala tingkat sedang dan berat, sehingga keterisian tempat tidur di rumah sakit cenderung mengalami penurunan,” jelas Wiku.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jokowi Tinjau Vaksinasi Bagi Wartawan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung vaksinasi untuk jurnalis di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (25/02) di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Ketua Dewan Pers M Nuh.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 ntuk Jurnalis Dilaksanakan Akhir Februari 

Jokowi mengatakan, sebanyak 5 ribu awak media bakal melakukan vaksinasi. Ia berharap, vaksinasi terhadap wartawan ini berjalan lancar.

“Diharapkan memberikan perlindungan awak media yang sering berinteraksi dengan publik, narasumber, dan memberikan perlindungan bagi insan pers yang dilakukan vaksinasi,”ujarnya.

Jokowi berharap, program vaksinasi bagi insan pers ini akan segera berlangsung untuk wilayah lainnya di tanah air.

Continue Reading

Nasional

FDP IKA UNJ Gelar Diskusi Bertajuk Pendidikan Guru di Era Digital

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Forum Diskusi Pedagogik (FDP) Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) mengadakan diskusi dengan tema “Mendesain Kembali Pendidikan Guru Menjawab Tantangan Era Digital” Rabu, (24/2).

Diskusi ini merupakan agenda rutin Ika UNJ yang diselenggarakan setiap bulan di hari Rabu.

Dimoderatori oleh Khaerudin, Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNJ, dengan penyelenggaraan diskusi secara daring melalui zoom.

Dihadiri pemateri dari ahli dan praktisi berbagai kampus di Indonesia, diantaranya Tian Belawati, Guru Besar Universitas Terbuka, Uwes Anis Chaeruman, Dosen Teknologi Pendidikan UNJ, dan Agus Putranto, Direktur Binus Online Learning.

Selain itu, hadir pula Ketua Umum Ika UNJ Juri Ardiantoro, Rektor IKIP Jakarta periode 1992-1997 Annah Suhaenah Anna Suhaenah Suparno, serta Pengamat Pendidikan, Jimmy Ph. Paat.

Ketua Umum Ika UNJ, mengatakan pentingnya mendiskusikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Terutama di masa pandemi Covid-19 yang mendorong pendidikan mengadopsi pembelajaran secara daring atau dikenal dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Dalam kesempatan yang sama, Tian Belawati, Guru Besar Universitas Terbuka mengunkapkan pentingnya memikirkan ulang bagaimana seharusnya pendidikan guru di era yang sudah mengedepankan platform digital ini.

Menurutnya, kedepan, bukan lagi tuntutan pandemi tapi digital adalah intuisi dari generasi calon siswa yang akan dididik sang guru dan guru seperti apa yang harus dipersiapkan.

“Generasi sekarang Generasi Alpha (anak yang dilahirkan 2010-2014). Mereka sudah mengenal smartphone. Mereka menggunakan device secara intuitif sudah jadi alamiah,” katanya.

Sementara, Uwes Anis Chaeruman Dosen Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ, mengungkapkan guru juga perlu mengembangkan beberapa softskill yang memang dibutuhkan oleh peserta didik diantaranya, kemampuan memecahkan masalah, kritis, kreatif, managemen manusia, fleksibilitas kognitif, negosiasi, orientasi pelayanan.

“Fleksibilitas kognitif ini yang paling berat di negara berkembang, akhirnya banyak yang terpengaruh hoaks,” katanya.

Sementara, Pengamat Pendidikan, Jimmy Ph. Paat mengungkapkan bahwa pengajaran yang mendidik bukan hanya persoalan mengadopsi teknologi terbaru.

Ia memberi kritik bahwa apa yang dikatakan ketiga pemateri, mengindikasikan persoalan pendidikan dapat diselesaikan dengan digitalisasi.

“Bicara Pendidikan itu normatif, jadi yang sudah seharusnya harus kita lihat secara kritis,” ungkapnya.

Hal-hal yang dianggap perlu dan baru dalam era digital, seperti misalnya membaca karakteristik murid, itu sudah menjadi pembahasan lama.

“Saya sudah dengar Ketika saya waktu masih mahasiswa. Jadi itu semua sudah ada,” katanya.

IG

Continue Reading

Nasional

P2G: Darurat Kekurangan Guru ASN Semakin Nyata

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan tidak maksimalnya usulan formasi calon guru PPPK dari daerah-daerah, mengingat alokasi rekrutmen guru yang disediakan adalah 1 juta guru pada 2021.

P2G mengungkapkan sejumlah analisisnya terkait masalah ini. Pertama, sampai 2024 Indonesia kekurangan sebesar 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Selama ini, komposisi guru yang mengajar di sekolah negeri adalah 60 persen berstatus ASN (umumnya PNS) dan 40 persen adalah berstatus guru honorer.

“Sampai Februari 2021, kuota Guru PPPK yang diusulkan oleh Pemda tidak memenuhi sampai 1 juta, info terbaru hanya sekitar 600 ribu usulan formasi. Padahal kita butuhnya 1 juta, ini juga belum jaminan mereka akan lolos tes semua nantinya. Darurat kekurangan guru ASN makin di depan mata jika faktanya terus begini,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan tertulis, Rabu 24 Februari 2021.

Kedua, Satriwan menilai, Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB,dan BKN tidak optimal dalam berkoordinasi dan meyakinkan Pemerintah Daerah, khususnya Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengusulkan calon guru PPPK ke Pusat.

P2G menduga, faktor dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru PPPK adalah karena informasi yang tidak utuh mengenai skema gaji atau tunjangan guru P3K nantinya, berasal dari APBN, transfer pusat ke daerah atau diambil dari APBD.

“Itu pertanyaan yang mengganjal Pemda agaknya, termasuk buruknya manajemen guru P3K dari Pusat yang sudah lolos seleksi tahap pertama pada 2019, yang berjumlah 34.954 guru P3K, yang masih bermasalah hingga 2021 sekarang,” ujar Satriwan.

Ketiga, Satriwan menyatakan, para guru honorer sangat kecewa dengan kenyataan ini. Sebab minimnya usulan formasi guru PPPK dari Pemda ke Pusat justru akan semakin memperkecil peluang mereka untuk ikut seleksi PPPK.

“Apalagi para guru honorer senior (usia 35+), mereka makin “hopeless” sekarang. Tidaknya adanya afirmasi kepada mereka dari Kemendikbud dan BKN dalam seleksi Guru P3K,” kata Satriwan.

Guru lebih kecewa lagi, sebab Kemendikbud tidak merespons positif masukan dan usulan P2G, organisasi guru lain, termasuk guru honorer, agar Kemendikbud dan BKN memberikan perlakukan “affirmative action” bagi guru honorer K-2 (Kategori II) yang sudah mengabdi sejak sebelum tahun 2005 lalu.

Bentuk nyata afirmasi terhadap guru honorer K-2 ini adalah dibuatnya sistem pemberian poin atas 2 hal: 1) pengabdian mereka misalnya dihitung 50 poin; 2) kepemilikan Sertifikat Pendidik dihitung 30 poin. Jika Tes Seleksi Guru P3K mensyaratkan 100 poin sebagai angka minimal lolos “passing grade”, maka guru K-2 tersebut tinggal mencari 20 poin lagi melalui tes bersama.

“Ini hendaknya dilakukan oleh BKN, Kemenpan RB, dan Kemendikbud, jika skema “pengangkatan tanpa tes” dinilai bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN,” ujarnya.

Kabid Advokasi Guru P2G Iman Z. Haeri menilai, Menteri Nadiem belum menunjukkan itikad baik khususnya dalam mengafirmasi para guru honorer K-2 ini, sebab beliau menginginkan semuanya harus melalui tes, tidak ada afirmasi.

Bagi P2G tes seperti ini berpotensi diskriminatif, sebab para guru honorer yang banyak berusia 40 tahun bahkan 50 tahun lebih, harus diadu dengan guru-guru muda “fresh graduate” yang belum berpengalaman mengajar, demi meraih syarat skor “passing grade” yang sama.

Keempat, P2G berharap Nadiem penuhi janjinya membuka seleksi guru CPNS pada 2021 ini. P2G yakin, Pemda akan antusias mengajukan formasi guru jika formasinya CPNS bukan P3K semuanya seperti sekarang. Karena status Guru PNS yang berbeda dari Guru P3K.

“Guru honorer dan guru-guru muda sedih bercampur kecewa, mendengar kabar lowongan CPNS 2021 yang tidak memuat lowongan CPNS Guru. CPNS lainnya masih tetap dibuka, kenapa lowongan Guru PNS yang ditutup? Padahal Januari lalu Mas Menteri berjanji akan tetap membuka rekrutmen guru CPNS 2021,” kata Iman.

P2G dari awal meminta ke Mendikbud, Komisi X, Kemenpan RB, dan BKN agar seleksi Guru PNS 2021 dan seterusnya tetap dibuka. Padahal hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN, Kemenkeu, dan Kemendagri pada 18 Januri 2021 juga memuat rekomendasi agar seleksi guru CPNS tetap dibuka pada 2021 dan seterusnya. Dibukanya seleksi guru PNS bersama P3K dalam rangka memenuhi darurat kekurangan Guru ASN di sekolah negeri.

Iman menambahkan, jika ini tidak diseriusi Kemendikbud, maka darurat kekurangan guru ASN akan makin bertambah dan jangka panjang akan dirasakan.

Terakhir, P2G mengingatkan dan menagih janji Dirjen GTK Kemendikbud, yang akan memberikan pelatihan-pelatihan daring kepada para calon guru P3K yang berniat mengikuti seleksi P3K. Pelatihan terkait dengan pemenuhan seleksi kompetensi dasar bagi calon guru P3K yang akan diselenggarakan pemerintah.

“Para guru yang berminat menjadi P3K menanti sampai Februari 2021 ini belum ada pelatihan sebagaimana yang dijanjikan Dirjen GTK Kemendikbud. Para guru sangat mengharapkannya,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Vaksin Corona

HOT TOPIC