Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait gerakan kudeta Partai Demokrat. AHY menduga ada upaya kudeta Demokrat dari lingkaran kekuasaan Jokowi.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai, AHY seharusnya tidak menyeret Jokowi dalam masalah ini. Menurutnya, sikap itu tidak tepat secara etika politik.
“Saya melihat bahwa membawa-membawa Pak Jokowi dalam persoalan Partai Demokrat yang sedang terjadi hemat saya tidak tepat, apalagi secara terbuka menyatakan mengirim surat untuk meminta klarifikasi. Dari sisi etika politik buat saya rasanya kurang mengena,” kata Arsul, Selasa 2 Februari 2021.
Menurut Arsul, Demokrat harusnya tidak mengumbar masalah ini ke publik untuk mengetahui respons presiden terkait kasus ini.
“Kalau pun ada yang ingin diketahui terkait sikap Presiden maka lebih baik menggunakan saluran-saluran tertutup. Dari apa-apa yang selama ini disampaikan kepada kami-kami partai pendukungnya, Presiden Jokowi antara lain menyatakan bahwa beliau bukan Ketua Umum partai dan akan selesai menjabat di 2024,” tuturnya.
“Keinginannya (Jokowi) hanya satu agar kondusifitas politik terjaga sehingga program-program pemerintahannya dapat terselesaikan,” tambah Wakil Ketua MPR ini.
Menurut Arsul, masalah ini tidak perlu melibatkan Jokowi. Sebab, Arsul menilai, Jokowi tidak memiliki kepentingan untuk mengambil Demokrat melalui Moeldoko. Terlebih, Jokowi sudah memiliki dukungan politik yang lebih dari cukup di parlemen.
“Nah, kalau soalnya pribadi Pak Moeldoko, ya itu jangan kemudian otomatis dikaitkan dengan restu atau keinginan Presiden. Itu saya yakini menjadi urusan Pak Moeldoko pribadi. Ya silakan kalau mau diungkap apa yang sebenarnya terjadi,” kata Arsul.
Arsul menilai, persoalan dasar parpol manapun termasuk Partai Demokrat dan juga PPP adalah sama, yakni persoalan soliditas. Artinya, setiap masalah parpol yang muncul ke permukaan adalah buah dari masalah soliditas yang ada dalam internal partai.
“Kedua, siapapun yang jadi Presiden, termasuk zaman Pak SBY, maka Presiden akan menghindari campur tangan karena tentu tidak ingin meninggalkan catatan sejarah yang kurang baik,” pungkasnya.
HY
