Channel9.id – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Kabar pertemuan tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf. Ia memastikan akan menghadiri agenda tersebut.
“Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor,” ujar Muzammil saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/11/2026).
“Ya Insyaallah (hadir),” lanjutnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga membenarkan adanya agenda pertemuan tersebut. Dia memastikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan hadir ke Istana Bogor sore ini.
“Benar,” kata Herman saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pembicaraan dengan partai-partai koalisi untuk membahas calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Yusril mengatakan, Prabowo telah menyampaikan kemungkinan berkonsultasi dengan partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, waktu pertemuan tersebut belum ditentukan.
“Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya.’ Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam UU MD3, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon pengganti Wapres kepada MPR. Dalam prosesnya, Prabowo juga memiliki keleluasaan untuk meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk partai politik pendukung pemerintah.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” jelas Yusril.
HT
