Channel9.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik menyampaikan sikap resmi terkait dinamika politik dan aksi massa yang belakangan terjadi di Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat serta penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan itu harus dijalankan secara damai dan sesuai aturan hukum.
“Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati, hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Tetapi jika ada tindakan anarkis, penjarahan, perusakan fasilitas umum, bahkan yang mengarah kepada makar atau terorisme, negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya,” ujar Prabowo, Minggu (31/8/2025).
Presiden menyebut, Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran saat bertugas. Ia meminta proses tersebut berjalan cepat, transparan, dan terbuka untuk publik.
Selain itu, Prabowo mengungkapkan para pimpinan DPR dan ketum parpol telah sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota legislatif yang membuat pernyataan keliru dan dinilai mencederai hati rakyat. Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR akan dinonaktifkan dari keanggotaan.
Tidak hanya itu, DPR juga berkomitmen mencabut beberapa kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat, antara lain: pemangkasan besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri
“Ketua umum partai sudah menyampaikan bahwa anggota DPR harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.
Ajak Dialog dengan Masyarakat
Prabowo juga menginstruksikan pimpinan DPR untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen rakyat. Hal ini dilakukan agar aspirasi dapat langsung disampaikan dan ditindaklanjuti.
“Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Saya pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” kata Prabowo.
Presiden menutup pernyataannya dengan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar bertindak tegas sesuai aturan dalam menghadapi aksi-aksi anarkis.
