Channel9.id – Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp14,6 triliun mengendap di bank daerah. Pramono menyebut informasi yang disampaikan Purbaya 1.000 persen benar.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, pola serapan anggaran DKI memang cenderung meningkat pada kuartal terakhir setiap tahun. Menurutnya, kenaikan ini disebabkan oleh pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang sebagian besar rampung pada November-Desember.
Oleh karena itu, ia mengatakan dana yang mengendap di bank tersebut akan segera digunakan untuk membayar berbagai kewajiban dan proyek di akhir tahun.
“Jakarta ini memang polanya begitu, terjadi pelonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp 16 triliun, tahun 2024 Rp 18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu,” ujarnya.
Menurut Pramono, Pemprov DKI juga telah meminta Kementerian Keuangan agar mempercepat transfer dana tambahan sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung percepatan belanja daerah pada akhir tahun. Ia memastikan dana yang tersimpan saat ini bukan idle fund atau dana menganggur, melainkan bagian dari perencanaan kas daerah.
“Kami bahkan minta ke Pak Menteri Keuangan, ‘tambah dong Rp 10 triliun, segera ditransfer,’ karena memang akan kami gunakan untuk pembayaran proyek-proyek. Jadi tidak ada yang ditahan, semua sudah dijadwalkan penggunaannya,” tegasnya.
Pramono juga menyebut kinerja pendapatan daerah Jakarta masih solid. Realisasi pajak daerah telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III/2025. Imbasnya, total dana daerah yang mengendap di bank hingga akhir September 2025 mencapai Rp234 triliun.
Purbaya mengatakan, sebanyak 15 pemerintah daerah mempunyai simpanan dana daerah tertinggi di perbankan. DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat. Namun, lanjutnya, keterlambatan eksekusi di daerah jadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
HT
