Connect with us

Techno

Presiden Bubarkan BPT dan BRTI

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Dua lembaga di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), akhirnya dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Widodo).

Adapun lembaga tersebut ialah Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Sebagai konsekuensinya, kedua peran dan tugas lembaga ini akan dikembalikan lagi ke Kominfo.

Sebagaimana dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 dan Kepres Nomor 55 Tahun 1989, BPT bertugas memberi pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah, dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang bersifat strategis di bidang telekomunikasi.

Baca juga : Perketat Kebijakan, TikTok Hapus Konten Sesat

Lembaga ini berfungsi untuk menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dinilai perlu bagi penyampaian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi.

Sementara itu, BRTI berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menyoal kepengurusannya, ‘wasit telco’ ini terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Untuk diketahui, keputusan membubarkan lembaga tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020, yang telah ditandatangani Presiden pada 26 November dan kemudian diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Selain BPT dab BRTI, ada pula delapan lembaga yang dibubarkan Jokowi. Di antaranya yaitu Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Pada perpres di pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa semua tugas, fungsi, pendanaan, dan kepegawaian dikelola oleh kementerian terkait. Sementara, pengalihan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

(LH)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

WhatsApp Sebut Interaksi Pengguna dan Bisnis Jadi Fokus Kebijakan Barunya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Hingga kini, kebijakan privasi baru WhatsApp masih menjadi sorotan. CEO WhatsApp Will Cathcart, kepada Times of India, mengakui bahwa komunikasi pihaknya membikin para pengguna kebingungan. Bahkan, membikin banyak penggunanya berpindah ke platform lain, seperti Signal dan Telegram.

“Kami tahu bahwa kami harus bersaing untuk kepercayaan pengguna menyangkut privasi, dan kami pikir pada akhirnya ini adalah hal yang baik untuk dunia, untuk orang-orang memiliki pilihan,” ujar Cathcart, Selasa (19/1).

Perihal pembaruan kebijakan, Cathcart menegaskan bahwa WhatsApp tak mencatat isi chat atau telepon pengguna. Pun tak akan berbagi kontak dengan Facebook. Adapun yang menjadi fokus pembaruan kebijakan ini ialah interaksi pengguna dengan akun bisnis.

Cathcart mengatakan dengan pembaruan tersebut, bisnis memiliki pilihan untuk mengelola chat yang mereka terima di sistem Facebook. Pebisnis yang didukung hosting di luar WhatsApp, termasuk dari Facebook, bisa melihat dan memanfaatkan informasi pengguna untuk tujuan marketing. Jadi pengguna mesti berhati-hati saat menghubungi akun bisnis.

“Meski begitu, untuk transparansi penuh, kami akan memberi tahu pengguna di bagian atas chat jika pebisnis didukung oleh Facebook. Semua terserah pengguna apakah mereka mau atau tidak menghubungi pebisnis di WhatsApp, atau jika mereka hanya ingin berkomunikasi dengan teman,” terang Cathcart.

Diketahui, salah satu hal yang membikin pengguna keberatan ialah mereka tak bisa lagi menggunakan WhatsApp jika tak menyetujui kebijakan ini. Namun, kata Catchart, WhatsApp tak mungkin membuat kebijakan ini menjadi opsional. “Pembaruan ini memberi tranparansi umum dan berisi perubahan untuk menjelaskan komunikasi (dengan bisnis) tersebut,” ucapnya.

“Meski itu adalah fitur opsional, kami rasa penting bagi semua orang untuk tahu tentang itu. Tak semua orang berbicara dengan bisnis saat ini, tapi beberapa akan melakukannya di masa depan,” lanjut dia.

(LH)

Continue Reading

Techno

Pemulihan Ekonomi, Kominfo Perluas 4G Untuk Bantu Pariwisata

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengakui perlunya usaha pemulihan ekonomi terlebih dahulu untuk memutus rantai Covid-19. Maka dari itu, pihaknya mendukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, ia melanjutkan, Kominfo membantu dengan membangun infrastruktur TIK di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Pun mengajak operator seluler untuk melaksanakan secara simultan pembangunan infrastuktur TIK.

“Khususnya base station, base transportation di wilayah-wilayah komersial. Sehingga 2022 nanti jaringan telekomunikasi akan tersedianya sinyal di seluruh wilayah administratif pemerintah dan pemukiman penduduk itu bisa terlaksana. 2G, 3G, dan secara khusus 4G,” ujar Johnny saat konferensi pers daring, Senin (18/1).

“Di saat yang bersamaan, kami berdiskusi tentang bagaimana untuk pertukaran data di bawah payung hukum dan undang-undang untuk saling mendukung, khususnya mendukung aktivitas dan kegiatan kepariwisataan,” sambung dia.

Sebagaimana diterangkan oleh Johnny, Kominfo akan membantu kesiapan men-coverage sinyal 4G yang memadai, baik kecepatannya maupun kualitas sinyal. Sementara di sektor-sektor lainnya—seperti menunjang pariwisata, UMKM dan ultra mikro, Kominfo akan melakukan pelatihan digital guna mendukung perspektif dan roadmap Indonesia menuju bangsa digital.

Di kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa kedua belah pihak berkolaborasi dan berkoordinasi langsung lantaran sadar keduanya berkaitan.

“Pariwisata dan ekonomi kreatif menghidupi 34 juta orang dan paling terdampak pandemi Covid-19. Bukan cuma TIK, tapi sesuai arahan Bapak Presiden. Ini untuk memastikan destinasi super prioritas. TIK itu sudah kebutuhan, karena begitu mendarat kita akan menyalakan ponsel dan tergantung dengan coverage sinyal,” ujar Sandiaga.

“Komitmen dari Menkominfo mendorong ekonomi kreatif. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini bisa kami pulihkan dan bangkitkan ekonomi kreatif,” tutunya.

(LH)

Continue Reading

Techno

Hoaks Turun Signifikan Setelah Trump Diblokir di Medsos

Published

on

By

Hoaks Turun Signifikan Setelah Trump Diblokir di Medsos

Channel9.id-Jakarta. Akun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diblokir di sejumlah media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Snapchat, setelah kerusuhan 6 Januari lalu di Gedung Capitol, AS.

Nah, setelah Trump diblokir, kabarnya, misinformasi terkait kecurangan di pemilihan presidan AS turun drastis. Menurut perusahaan analitik Zignal Labs, pembahasan tentang tema tersebut di sejumlah media sosial turun menjadi 688.000 mention dari 2,5 juta mention. Ini terjadi satu minggu setelah akun Twitter Trump diblokir.

Adapun analisa Zignal Labs dilakukan sehari setelah Trump diblokir di Twitter pada 9 Januari hingga 15 Januari, demikian Washington Post melaporkan pada Senin (18/1).

Baca juga : Bikin Rusuh, Akun Medsos Trump Dikunci

Selain itu, Zignal Labs juga mendapati bahwa penggunaan tagar terkait kerusuhan di Gedung Capitol AS, yakni #FightforTrump dan #HoldtheLine, masing-masing menurun hingga 95%.

Menurut peneliti, cuitan Trump langsung di-retweet oleh pengikutnya dengan cepat apapun subjeknya. “Intinya adalah de-platforming, terutama pada skala yang terjadi minggu lalu, membatasi momentum dan kemampuan untuk menjangkau audiens baru dengan cepat,” jelas Director of Digital Forensic Research Lab Graham Brookie.

“Meskipun demikian, ada tendensi untuk memperkuat pandangan mereka yang sudah terlibat dalam penyebaran informasi palsu semacam itu,” lanjut dia.

Tak cuma hapus akun Trump
Selain memblokir akun Trump, Twitter juga menghapus 70.000 akun yang terkait dengan teori konspirasi Qanon, yang berperan penting dalam kerusuhan 6 Januari.

“Bersama-sama, tindakan tersebut kemungkinan akan menurunkan jumlah misinformasi online secara signifikan dalam jangka pendek. Apa yang terjadi dalam jangka panjang masih belum jelas,” ujar Kate Starbird, peneliti di University of Washington.

Bukan cuma dihapus Twitter, akun Trump dan pendukungnya juga dihapus Facebook, Instagram, Twitch, Spotify, YouTube dan lain-lain. Pun mereka menghapus segala konten yang memicu kekerasan. Lalu, media sosial Parler dan Gab yang ingin dijadikan suaka oleh Trump, bahkan dihapus oleh Apple dan Google lantaran tak memoderasi konten yang mempromosikan kekerasan.

(LH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC