Connect with us

Ekbis

Presiden Harap Bandara Jenderal Besar Soedirman Tumbuhkan Ekonomi Daerah Sekitar

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana meninjau langsung perkembangan pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 11 Juni 2021. Pesawat Khusus ATR 72-600 yang membawa Presiden dan rombongan tiba di bandara tersebut sekitar pukul 08.35 WIB.

“Pagi hari ini saya mengunjungi Kabupaten Purbalingga untuk melihat perkembangan pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman yang runway-nya telah selesai dibangun sepanjang 1.600 meter dan lebar 30 meter,” ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Selain memiliki landas pacu tersebut, bandara tersebut memiliki apron seluas 100 x 76 meter, dan taxiway sepanjang 70 x 13 meter. Dengan kapasitas tersebut, bandara dapat digunakan untuk melayani penerbangan pesawat jenis twin propeller seperti ATR 72-600.

“Meskipun terminalnya belum selesai, tetapi minggu yang lalu telah mulai dilakukan penerbangan dari Jakarta ke Purbalingga kemudian dari Purbalingga ke Surabaya oleh Citilink. Kita melihat juga penumpangnya lebih dari 70 persen, alhamdulillah,” imbuhnya.

Menurut Presiden, pengoperasian bandara tanpa menunggu pembangunan terminal selesai menjadikannya lebih produktif dibandingkan jika harus menunggu terminal selesai dahulu. Cara-cara seperti itu juga diharapkan bisa diikuti oleh bandara-bandara lain yang kini masih dalam proses pembangunan.

“Ini bagus, saya senang meskipun terminalnya masih terminal darurat, belum selesai, tetapi airport-nya sudah dipakai. Saya kira ini akan lebih produktif seperti itu dari pada kita menunggu terminal harus selesai baru dilakukan penerbangan. Saya kira cara-cara cepat seperti ini yang akan terus kita lakukan terhadap juga airport yang lain yang dalam proses dibangun,” jelasnya.

Baca juga: Bandara Purbalingga Ditargetkan Beroperasi 1 Juni 2021

Kepala Negara berharap, kehadiran Bandara Jenderal Besar Soedirman dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya bagian barat dan selatan.

“Kita harapkan bandara ini akan memberikan kontribusi menumbuhkan ekonomi, tidak hanya di Kabupaten Purbalingga tetapi juga di Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan juga daerah sekitarnya termasuk Kebumen. Sehingga kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik akan lebih baik sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada wilayah di Jawa Tengah bagian selatan ini,” ungkapnya.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, mengatakan bahwa Bandara Jenderal Besar Soedirman sudah memulai operasinya per tanggal 1 Juni 2021 dan kemudian dilakukan penerbangan komersial perdana per tanggal 3 Juni 2021. Rencananya, pembangunan bandara akan dikembangkan dengan penambahan fasilitas panjang landas pacu menjadi 2.200 meter. Dengan kondisi tersebut, nantinya pesawat yang lebih besar seperti Airbus 320 dan Boeing 737-800 atau 737-900 sudah bisa mendarat di Bandara Jenderal Besar Soedirman.

“Kapasitas terminal pun akan kemudian berganti yang sekarang masih dalam posisi terminal temporer akan kemudian menjadi permanen yang kemudian akan kami kembangkan dan insyaallah akan selesai dengan luasan 1.300 meter persegi pada awal 2023 nanti,” ujarnya.

Turut hadir dalam mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam peninjauan Bandara Jenderal Besar Soedirman antara lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Menkes: Jokowi Yakin Ekonomi Pulih Jika Kesehatan Bisa Diatasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkeyakinan sektor ekonomi bisa pulih jika sektor kesehatannya bisa diatasi. Oleh karena itu, dia ingin agar pemerintah lebih fokus pada pemulihan sektor kesehatan baru kemudian ekonomi. Sebab, kesehatan menjadi isu utamanya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat dengan Jokowi, Senin, 21 Juni 2021.

“Bapak Presiden jelas sejak di awal dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan bapak presiden juga jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatan tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan,” kata dia.

“Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya nih harus selesai. Karena tidak mungkin ekonomi bisa balik kalau isu kesehatan tidak selesai. Saya rasa arahan beliau soal itu telah jelas,” tuturnya.

Saat ini sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan lainnya tengah dilanda lonjakan kasus Covid-19. Menkes mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan hal ini demi menyelamatkan nyawa masyarakat. Kunci keberhasilan terletak di kepatuhan dalam PPKM skala mikro maupun protokol kesehatan.

“Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi,” katanya.

IG

Continue Reading

Ekbis

Kemendagri Dorong Percepatan Izin Berusaha di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi secara daring terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah kepada jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta arah kebijakan Omnibus Law.

Sosialisasi itu secara spesifik membahas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam kesempatan itu, irjen Kemendagri Tumpak Haposan mengatakan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlunya memaksimalkan pengawalan terhadap perizinan di daerah.

“Saya berharap seluruh APIP daerah dapat bersinergi untuk memastikan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang akan disosialisasikan hari ini,,” ujarnya.

Peran APIP daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proses perizinan berusaha di daerah sangat penting.

APIP juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah dengan memastikan pelaku usaha sesuai dengan standar yang telah diatur.

Selain itu, untuk memastikan seluruh mandat pengawasan yang telah diatur, APIP juga dituntut untuk meningkatkan kapabilitas secara maksimal.

 

Continue Reading

Ekbis

Sampai 11 Juni 2021, Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi capai Rp 219,6 Triliun

Published

on

By

Pemerintah Gelontorkan Rp 553 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 31,4 persen, yakni Rp219,65 triliun per 11 Juni dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. “PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki multiplier effect,” ujarnya, Selasa, 15 Juni 2021.

Airlangga merinci realisasi anggaran PEN sebesar Rp219,65 triliun meliputi bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, program prioritas Rp37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun, serta insentif usaha Rp41,73 triliun.

Realisasi bidang kesehatan Rp35,41 triliun terdiri atas program diagnostic Rp0,24 triliun, therapeutic Rp15,89 triliun, vaksinasi Rp8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp0,005 triliun, BNPB Rp0,66 triliun, bantuan iuran JKN Rp0,26 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp6,83 triliun.

Baca juga: Mendagri: Pemulihan Ekonomi Bukan Hanya Survive, Tapi Pulih dan Bangkit

Perlindungan sosial yang mencapai Rp64,04 triliun terdiri atas PKH Rp13,96 triliun, Kartu Sembako Rp17,3 triliun, BST Rp11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp2,33 triliun.

Program prioritas Rp37,1 triliun meliputi padat karya kementerian/lembaga Rp10,9 triliun, pariwisata Rp1,27 triliun, ketahanan pangan Rp11,3 triliun, ICT Rp3,09 triliun, kawasan industri Rp0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, program prioritas lain Rp0,01 triliun.

Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp41,73 triliun terdiri atas BPUM Rp11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp28,95 triliun. “KUR sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp111,9 triliun atau 44,26 persen dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun diberikan kepada 3,06 juta debitur,” kata Airlangga.

Terakhir yakni insentif usaha Rp41,73 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), PPh Final UMKM DTP Rp0,31 triliun oleh 127 ribu WP, serta PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp0,2 triliun dari lima WP.

Kemudian PPN DTP Perumahan Rp0,06 triliun oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp6,84 triliun.“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi,” kata Airlangga.

Continue Reading

HOT TOPIC