Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Instruksikan Jajarannya Bersiap Jalankan Program Vaksinasi Covid-19

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Dalam beberapa hari belakangan vaksin Covid-19 siap pakai mulai terdistribusi ke sejumlah daerah di Indonesia. Proses distribusi tersebut merupakan bagian persiapan rencana vaksinasi gratis yang akan segera dilakukan dalam beberapa waktu mendatang setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari BPOM dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan arahan dalam rapat terbatas mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 6 Januari 2021, meminta pemerintah daerah untuk bersiap menjalankan program vaksinasi ini di wilayah masing-masing.

“Saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur,” ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan, hingga saat ini Indonesia telah memesan kurang lebih sebanyak 329,5 juta dosis vaksin yang belum termasuk komitmen opsi penambahan pesanan. Untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan tersedianya vaksin, pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.

“Dari Sinovac itu 3 juta plus 122,5 juta. Dari Novavax itu 50 juta, dari COVAX/GAVI itu 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta, dan dari Pfizer 50 juta vaksin. Artinya jumlah total yang telah firm order itu 329,5 juta vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan untuk kurang lebih 181 juta rakyat adalah sekitar 426 juta dosis vaksin. Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi melalui berbagai opsi yang sudah ditempuh.

Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, hingga hari Minggu malam (3/1) kemarin, sebanyak 1,2 juta vaksin telah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, pihaknya akan menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memulai vaksinasi yang pada tahap awal diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

“Di ratas tadi Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari teman-teman untuk bisa melakukan ini,” tuturnya.

Di tahapan pertama, pemerintah akan memulai vaksinasi bagi sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Berikutnya, vaksin akan diberikan bagi 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta masyarakat dengan usia lanjut.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Sulawesi Utara Diguncang Gempa 7,1 M

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 134 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara.

Baca juga: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa 

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“#Gempa Mag:7.1, 21-Jan-21 19:23:07 WIB, Lok:4.98 LU,127.38 BT (134 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:154 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG,” tulis BMKG dalam akun Twitter-nya.

Continue Reading

Nasional

Sekjen Kemendagri Puji Sinergi BPS-Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori memuji kerja sama dan sinergi yang dibangun antara Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat merilis hasil sensus penduduk 2020.

Menurutnya, kerja sama itu dibangun sejak persiapan Sensus Penduduk  2020, salah satunya dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data sensus penduduk.

Demikian disampaikan Hudori dalam Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 (Rilis Angka Administrasi Kependudukan) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/01).

Baca juga: Jokowi Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020 

Adapun sinkronisasi data hasil sensus penduduk dengan data pelayanan kependudukan merupakan hasil konsolidasi dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Hudori menuturkan, sinergitas kedua lembaga tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan publik melalui soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

“Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah kompak untuk mewujudkan satu data Indonesia, saya ulang untuk mewujudkan satu data Indonesia, yang diawali dari satu data kependudukan Indonesia,” ujarnya.

Hudori menjelaskan, penggunaan data kependudukan Kemendagri sebagai basis data Sensus Penduduk Tahun 2020 merupakan amanat Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Beleid itu menyebut jika Data Kependudukan Kemendagri digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya: untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, baik perencanaan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Untuk itu, Hudori berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. “Semoga kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan BPS memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Targetkan Perekaman KTP-el 5,7 Juta Jiwa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menargetkan perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa pada tahun 2021.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori pada Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta, (21/01).

Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hudori mengungkapkan jumlah wajib KTP Tahun 2020 adalah sebesar 196.394.976 jiwa. Sementara itu, capaian perekaman KTP-el sampai dengan akhir tahun sejumlah 194.649.012 jiwa atau sebesar 99,11%.

“Dengan demikian, sisanya sebanyak 1.745.964 jiwa belum melakukan perekaman,”katanya.

Baca juga: Dukcapil: Perekaman KTP-el Tembus 99,71 persen 

Sedangkan, sambung Hudori, untuk tahun 2021 wajib KTP sebesar 200.426.767 jiwa dengan target perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa.

“Yaitu terdiri dari sisa wajib KTP yang belum merekam pada 2020 sejumlah 1.745.964 jiwa dan wajib KTP pemula berumur 17 tahun sampai akhir tahun 2021 sejumlah 4.031.791 jiwa,”jelasnya.

Selain itu pada data kependudukan semester II tahun 2020 juga terdapat penduduk sebanyak 17.463 jiwa berusia lebih dari 100 sampai dengan 115 tahun, yang berarti sudah memiliki KTP-el.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC