Channel9.id-Luwuk. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kabupaten Banggai memanfaatkan peluang kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk menggenjot sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu menyusul realisasi pendapatan Kabupaten Banggai yang lebih kecil dari belanjanya.

“Kami menyarankan kepada Bapak Bupati agar ada upaya untuk meningkatkan pendapatan,” kata Tito dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (25/9).

Menurutnya, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa, misalnya saja dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Di luar itu terdapat sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, dan lainnya.

“Banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan di sini, kekayaan sumber daya alam yang ada ini dapat dimanfaatkan,” ujar Tito.

Baca juga: Mendagri Minta Daerah Berinovasi Tingkatkan PAD 

Tito meyakini, Kabupaten Banggai dapat bangkit dan memulihkan sektor ekonomi. Apalagi, lanjutnya, Bupati Banggai memiliki spirit dan antusiasme untuk membuat lompatan dalam membangun Kabupaten Banggai, di samping tetap mengendalikan penanganan pandemi dan menjaga ekonomi agar tetap hidup.

Channel9.id-Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 15 Provinsi yang telah 100 persen membentuk Posko PPKM Mikro pada seluruh desa di wilayahnya.

Ke-15 wilayah itu adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo mengatakan, pihaknya juga terus mendorong provinsi lain yang tengah berupaya untuk membentuk Posko PPKM Mikro dan menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

“Tim koordinasi yang dibentuk pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa terus melakukan upaya fasilitasi, pemberian penjelasan tentang arti penting dan tujuan pembentukan posko maupun prosedur pembentukannya,” kata Yusharto.

Secara persentase, berikut capaian provinsi lainnya dalam pembentukan Posko PPKM Mikro: Bengkulu (96,94%), Kalimantan Tengah (93,93%), Nusa Tenggara Barat (93,73%), Sulawesi Tenggara (96,54%), Sulawesi Tengah (88,17%), dan Kalimantan Barat (82,03%).

Selanjutna, Jawa Tengah (81,11%), Sumatera Utara (63,50%), Kepulauan Riau (62,55%), Banten (47,58%), Maluku Utara (45,34%), Kalimantan Selatan (49,84%), Sulawesi Utara (29,53%), Papua Barat (10,85%), Nusa Tenggara Timur (8,89%), Sulawesi Barat (3,30%), Maluku (3,17%), dan Papua (0,74%).

Baca juga: Kapolri Instruksikan Jajaran Bangun Posko PPKM di Pasar 

Yusharto menambahkan, hingga saat ini beberapa desa yang ia kunjungi belum memahami dan mengerti peranan posko dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan cara mengalokasikan belanja dalam APBDes.

Menurutnya, pertama, peranan dari Posko PPKM meliputi pencegahan dengan beragam kegiatan, di antaranya: pemberian penyuluhan, edukasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan, saat ini Posko-Posko PPKM tersebut sedang gencar pula melakukan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti vaksinasi.

Kedua, Posko PPKM juga memiliki peranan dalam aspek penanganan. Terkait hal ini terdapat berbagai kegiatan yang dijalankan, di antaranya pendataan warga yang terinfeksi, memfasilitasi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri, hingga penyediaan tempat isolasi terpusat (Isoter) di tingkat desa yang menjadi tempat perawatan sementara. Dengan adanya Isoter, apabila terjadi pemburukan pada pasien, dapat segera dikirimkan ke pusat pelayanan kesehatan, berupa Rumah Sakit terdekat.

Ketiga, peran pembinaan juga dilakukan oleh Posko PPKM melalui penegakan disiplin kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi di tingkat desa disertai dengan pemberian sanksi yang sesuai. Bagi yang melanggar juga dilakukan pendataan.

Keempat, posko juga berfungsi sebagai instrumen pendukung. Setidaknya, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya pendataan dan koordinasi dengan stakeholder, melakukan dan menata administrasi, membuat pelaporan, serta pengadaan logistik untuk mendukung berbagai kegiatan Posko PPKM.

“Bagi desa-desa yang telah membentuk Posko PPKM Mikro sangat mengharapkan kepemimpinan Kepala Desa yang juga merangkap sebagai Ketua Posko PPKM Mikro di tingkat desa, membangun sinergi, menciptakan keterpaduan kegiatan yang dilaksanakan berbagai pihak di tingkat desa,” ujarnya.

Adapun para pihak yang diharapkan dapat bersinergi yaitu dari Satgas Covid-19, kader PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, swasta, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian Covid-19 di desa.

“Kami mengimbau (untuk) desa-desa yang belum membentuk posko atau belum melaporkan keberadaan posko agar segera membentuk dan melaporkan kegiatannya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” lanjut Yusharto.

Adapun pemberian pelaporan dapat disampaikan melalui aplikasi sederhana yang dikembangkan, atau menggunakan Whatsapp. Hal itu bertujuan untuk memudahkan perangkat desa atau petugas Posko PPKM dalam berinteraksi dengan Tim yang telah dibentuk. Melalui komunikasi ini Tim akan memandu dalam penyusunan SK Pembentukan Tim Posko, serta memberikan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan peranan dan fungsi Posko.

“Selanjutnya dari sisi pembiayaan dapat menggunakan alokasi sekurang-kurangnya 8 persen dari alokasi Dana Desa, diprioritaskan menggunakan mata anggaran Bidang 5, yaitu bidang penanggulangan, keadaan darurat dan mendesak desa,”imbuhnya.

“Kegiatan pada bidang lainnya yaitu bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dipergunakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan Posko PPKM Mikro di setiap desa,” pungkas Yusharto.

Channel9.id – Jakarta. Indonesia telah mencapai target 40 persen pemberian dosis pertama dan 22,73 persen dosis kedua vaksin Covid-19 dari 208.265.720 sasaran vaksinasi di Indonesia. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara dengan jumlah suntikan vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, dr. Reisa Broto Asmoro, dalam keterangan persnya pada Jumat, 24 September 2021, di Kantor Presiden, Jakarta, yang ditayangkan langsung pada kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Alhamdulillah, puji Tuhan, Indonesia sudah melampaui target 10 persen, bahkan sudah mencapai benchmark atau target 40 persen pemberian dosis pertama di minggu ini,” ujar Reisa.

“Hal ini dimungkinkan karena pemerintah Indonesia dengan gencar menyediakan stok vaksin dan mendistribusikannya,” sambung Reisa.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan target vaksinasi sebesar 10 persen populasi di setiap negara pada bulan September 2021, 40 persen populasi di setiap negara pada akhir 2021, dan 70 persen populasi dunia pada pertengahan tahun 2022.

Baca juga: Sukseskan PON XX, dr. Reisa: PeduliLindungi Bermanfaat Bagi Atlet

Reisa mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, 43,9 persen populasi dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 6,03 miliar dosis telah diberikan secara global, dan 28,15 juta vaksin telah disuntikan kepada penduduk dunia setiap harinya.

Reisa juga menjelaskan bahwa per 24 September 2021, pemerintah telah menerima lebih dari 273,6 juta dosis vaksin baik melalui jalur pembelian langsung, kerja sama global atau Covax Facility, dan hibah dari negara-negara sahabat.

“Dari Januari sampai dengan September 2021, pemerintah sudah menyalurkan lebih dari 179,8 juta dosis ke seluruh penjuru Indonesia,” jelas Reisa.

Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru juga menekankan bahwa upaya pengendalian Covid-19, terutama vaksinasi Covid-19, bukan hanya mengenai angka belaka melainkan kerja keras banyak pihak.

“Dua ratus juta lebih dosis yang sudah datang ke Indonesia melalui 79 kedatangan sampai dengan pagi tadi jam 10.00 WIB, adalah kerja keras dan gotong royong dari banyak orang,” tegas Reisa.

Reisa pun mengajak masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin tanpa perlu menunggu untuk memilih vaksin. Hal tersebut dinilai sebagai cara untuk menghargai kerja keras semua pihak yang terlibat dalam upaya untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

“Vaksin yang terbaik adalah yang saat ini tersedia, tidak perlu menunggu untuk memilih-milih,” tandas Reisa.