Connect with us

Hot Topic

Presiden: Pandemi Mengakselerasi Transformasi di Lingkungan Peradilan

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Krisis kesehatan global akibat pandemi Covid-19 mengubah seluruh tatanan kehidupan secara drastis dan mendorong penerapan cara-cara baru termasuk penyelenggaraan peradilan. Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat dan bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan.

Saat menghadiri Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 secara virtual, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa cara kerja baru telah dilakukan pada Mahkamah Agung dengan mengakselerasi penggunaan teknologi informasi, baik dalam bentuk e-Court maupun e-Litigation sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas putusan juga tetap terjaga.

“Saya mencatat sebelum pandemi, Mahkamah Agung sudah memiliki rencana besar untuk menggunakan teknologi informasi di lingkungan peradilan. Datangnya pandemi justru mempercepat terwujudnya rencana besar tersebut dan tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung. Momentum pandemi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental,” ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021.

Presiden memandang bahwa terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangatlah penting. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia mampu beradaptasi dengan cepat sehingga dapat terus berinovasi agar mampu melayani masyarakat lebih cepat dan lebih baik.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern.

Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah memberikan apresiasi yang setingi-tingginya pada upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung untuk memperluasan implementasi e-Court dan e-Litigation pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, serta peningkatan versi direktori putusan.

“Saya juga gembira karena penyelesaian perkara melalui aplikasi e-Court mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencari keadilan. Jika dibandingkan tahun 2019, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 meningkat 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation,” imbuhnya.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung juga terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima merupakan yang terbanyak dalam sejarah. Perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah. Menurut Presiden, ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan.

“Saya berharap, Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standarisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan atau e-Verdict, juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus,” paparnya.

Presiden berpandangan, upaya-upaya untuk melakukan reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern adalah keharusan. Sebagai benteng keadilan, Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

“Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan ‘Landmark Decisions’ dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang makin terpercaya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa penanganan perkara di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga peradilan dan pencari keadilan. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat dan berinovasi untuk melindungi aparatur peradilan dan para pencari keadilan.

“Di tengah pandemi Mahkamah Agung mengambil langkah cepat dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi elektronik,” kata Ketua MA yang menyampaikan laporan dari Gedung Mahkamah Agung.

Turut mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Suami Dikudeta Moeldoko, Annisa Pohan Naik Pitam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) malam. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi didemisioner dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sesuai hasil KLB.

Istri AHY, Annisa Larasati Pohan pun angkat suara terkait kisruh yang terjadi di partai belambang mercy. Komentarnya tersebut tampak untuk membela suaminya yang telah dikudeta oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Annisa Pohan melalui akun pribadi Twitternya mengutarakan, yang terjadi di Partai Demokrat saat ini bukan hanya masalah perampokan, melainkan, ‘pemerkosaan’ demokrasi di Indonesia.

Mantan model tersebut berkomentar sesaat setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

“Ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok, tapi masalah lebih besar lagi ‘Pemerkosaan’ Demokrasi suatu negara,” ujar Annisa melalui akun pribadi twitternya @AnnnisaPohan, Jumat (5/3), malam.

Cuitan Annisa Pohan mendapat banyak respon baik yang negatif maupun positif dari para netizen. Salah satu netizen @Rusdayati6 mengaku, prihatin dan tidak tega atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat saat ini.

“Saya bukan anggota partai tapi dada ini terasa nyesek melihat Demokrat dizolimi dan dirampok,” ujar @Rusdayati6.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Max Sopacua menggelar KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara.

Kongres itu menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung kurang dari satu jam.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Seknas Jokowi: Presiden Jangan Diframing Seolah-Olah Terlibat Konflik PD

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengingatkan, pihak-pihak Partai Demokrat yang berkonflik tidak boleh melakukan framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam konflik internal PD. Penyelesaian konflik internal tersebut seharusnya sesuai dengan AD/ART.

“Masak konflik internal bukannya diselesaikan, malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD,” kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangannya dilansir PublicaNews, Sabtu 6 Maret 2021.

Menurut Dedi, siapa pun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden. Lantaran, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam konflik itu.

“Berhentilah memframing Presiden Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART PD,” Dedy menambahkan.

Dedi pun menyarankan supaya Jokowi tidak perlu bersikap atas konflik internal PD ini.

“Ya, kalau Presiden Jokowi diam, sudah benarlah sikapnya. Berdiam atau tak bersikap itu juga konstitusional,” katanya.

Terkait Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB PD Deliserdang, Dedy menegaskan, sebagai urusan pribadi mantan Panglima TNI itu dan tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai Kepala KSP.

“Etisnya memang Pak Moeldoko bisa segera mengundurkan diri sebagai Kepala KSP karena sudah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” ujarnya.

Dedy berharap presiden tetap netral sesuai komitmennya menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara dan berbangsa.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Ade Armando Minta Moeldoko Mundur dari KSP, Ini Alasannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando angkat suara menyusul ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Ade  Moeldoko harus mundur dari Kepala Staf Kepresidenan. Ade Armando menyebut langkah Moeldoko mengambil alih Demokrat dapat mengkhawatirkan Presiden Jokowi. Kepala Negara dikhawatirkan disebut dalang dari kudeta partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Karena sudah menjadi Ketua Partai Demokrat, sebaiknya Pak Moeldoko meletakkan jabatan di KSP,” kata Ade di akun Twitter-nya @adearmando1, dikutip Sabtu (6/3).

Baca juga: Respon KLB Medan, AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri 

“Kalau pak Moeldoko tidak mundur dari KSP, itu seolah membenarkan tuduhan bahwa mastermind kudeta Partai Demokrat adalah Pak Jokowi,” sambung pegiat media sosial yang dikenal pendukung Jokowi itu.

Bukan hanya Ade Armando, pegiat media sosial Eko Kuntadhi yang sama-sama aktif di Cokro TV juga menganggap bahwa sebaiknya Moeldoko mundur dari istana dan fokus pada kisruh urusannya di Demokrat.

“Bijaknya kalau Pak Moeldoko lagi bertempur di Partai Demokrat, dia harus istirahat dari KSP dulu, deh. Konsentrasi saja dulu sama arena pertempurannya,” tulisnya di akun twitter @eko_kuntadhi pada Jumat (5/3).

Eko menjelaskan bahwa kisruh terkait Ketum di Partai Demokrat mungkin akan berbuntut panjang sebab SBY tidak akan menyerah begitu saja.

Sebaiknya kata dia, Moeldoko bertarung semestinya dengan SBY tanpa titel Kepala Staf Kepresidenan.

“Menteri atau setara Menteri merangkap Ketum Partai sih, nggak masalah. Toh ada contoh Pak Erlangga, Pak Prabowo. Hanya saja, pertarungan PD kayaknya agak panjang. SBY nggak akan nyerah begitu saja,” tulis Eko.

“Mestinya ini pertarungan Moeldoko vs SBY, bukan Kepala KSP Vs Mantan Presiden,” tambahnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC