Connect with us

Hot Topic

RCTI Gugat Ke MK, Netizen Bakal Tak Bebas Lagi Bermedsos

Published

on

Channel9.id-Jakarta. RCTI dan iNews mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelayanan siaran melalui internet, seperti Youtube dan Netflix. Sebagai pemohon, mereka meminta UU Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran juga mengatur penyedia layanan streaming film dan video on demand (VoD).

Mereka merasa, Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memberi perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet, seperti layanan over the top (OTT), dikutip dari Antara (30/5).

Menurut mereka, perlakuan berbeda itu didasari tidak adanya kepastian hukum penyiaran yang menggunakan internet, apakah masuk ke dalam definisi penyiaran seperti yang diatur Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak. Oleh karenanya, mereka meminta MK mengatur penyedia layanan siaran melalui internet di Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran.

Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, jika gugatan RCTI terkait uji materi UU Penyiaran dikabulkan oleh MK, maka masyarakat tak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran langsung dalam platform media sosial.

“Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin,” jelas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli secara virtual di sidang lanjutan di Gedung MK, Rabu (26/8), dikutip dari situs yang sama.

Dengan demikian, kegiatan itu di media sosial juga dikategorikan sebagai penyiaran. Sehingga, lanjut Ramli, perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum harus memiliki izin menjadi lembaga penyiaran.

Jika tak memenuhi persyaratan perizinan itu, penyiaran menjadi ilegal. Itu berarti penyiaran semacam itu harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum, karena tindakan itu termasuk pelanggaran pidana. Ditambah pula, pembuat konten siaran lintas negara yang tak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia.

Pesatnya kemajuan teknologi, Ramli akui, memungkinkan adanya “titik temu” antara telekomunikasi dan media penyiaran. Namun, usulan agar penyiaran dari internet dimasukkan ke kategori penyiaran, akan mengubah tatanan industri penyiaran dan mengubah UU Penyiaran secara menyeluruh.

Ia menyarankan, solusinya ialah pembuatan UU baru oleh DPR dan pemerintah yang khusus mengatur layanan siaran melalui internet.

(LH)

Hot Topic

Tunda Pemanggilan Ahmad Yani, Polri: Penyidik Sedang Konsentrasi Proses Hukumnya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri menunda pemanggilan Ketua Komite KAMI Ahmad Yani pada Jumat (23/10).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, penundaan dilakukan karena penyidik sedang konsentrasi dengan proses hukum kasus tersebut.

“Penyidik kemarin konsentrasi terkait dengan proses hukumnya, sehingga masih ditunda dulu,” kata Awi, Senin (26/10).

Namun, Awi tidak menjelaskan detail kapan Ahmad Yani akan dipanggil ulang. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik.

“Memang kami sudah tanyakan penyidik ada penindakan tentunya kembali lagi nanti peluangnya tergantung penyidik dibutuhkan atau tidak sebagai saksi,” kata Awi.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memanggil Ketua Komite KAMI Ahmad Yani terkait demo tolak UU Ciptaker pada Jumat (23/10).

“Semuanya tentunya dalam proses penyelidikan itu adalah benang merah, benang merahnya siapa saja? Terkait keterangan tersangka kemudian saksi-saksi itu akan dikejar sama penyidik,” kata Awi, Kamis (22/10).

Awi menegaskan, pihaknya tidak menargetkan KAMI dalam kasus penghasutan pada demo menolak UU Ciptaker.

“Dari awal kita sudah sampaikan, bahwasanya tidak menyasar KAMI kebetulan para pelaku tersebut anggota organisasi tersebut. Kita tidak pernah menyasar organisasi itu,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Hasil Survei Aparat Semakin Bertindak Semena-Mena, Polri: Kami Hormati Tapi Tindakan Apa Yang Dimaksud

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menghormati hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa aparat semakin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.

Kendati demikian, Polri membantah melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Polri pun mempertanyakan tindakan apa yang dimaksud.

“Selama ini Polri sudah menjalankan hukum sesuai prosedur yang ada,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Senin (26/10).

Awi menyampaikan, jika ada masyarakat tidak setuju atas penangkapannya, maka Polri mempersilahkan masyarakat mengajukan praperadilan (sesuai legal standing tersangka/pengacaranya).

“Nanti ada tim dari Polri yang akan hadapi, biar kan hakim yang akan menilai bukan sekedar opini,” katanya.

Sebelumnya, hasil Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa sebesar 57,7 persen menganggap aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang tak sejalan pandangan politiknya dengan pemerintah.

“Publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemarin.

Survei tersebut dilakukan pada 24 September hingga 30 September 2020 dengan menggunakan panggilan telepon karena pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak berdasarkan data survei tatap muka langsung sebelumnya pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Adapun margin of error sekitar 12.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Depok Kembali Zona Merah, Kang Emil: Pergerakan Masyarakat Jadi Pemicu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kota Depok kembali jadi zona merah dalam laporan mingguan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu daerah penyangga ibukota DKI Jakarta itu, kini menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menjadi zona merah atau daerah dengan tingkat kerawanan penularan COVID-19 yang tinggi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, naik kembalinya status Kota Depok dikarenakan adanya pergerakan masyarakat, yang memicu meningkatnya kasus COVID-19 di klaster rumah tangga dan perkantoran.

“Zona merah di Jawa Barat sempat tujuh, lima, kemudian terakhir dua yakni Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon, sekarang Kota Depok yang kembali merah karena pergerakan masyarakat dan klaster rumah dan perkantoran yang ternyata meningkat,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu di Gedung Sate, Senin (26/10).

Baca juga: Khofifah: Jatim Akhirnya Bebas Zona Merah Covid-19

Di samping itu, Kang Emil juga melaporkan sampai saat ini sebanyak 32,8 ribu pelanggaran protokol kesehatan telah ditindak.

“Di mana 30 ribu pelanggarannya individu, yang kurang baik adalah jumlah presentase positivity rate kita, orang yang kita tes setiap 100 persen pengetesan PCR masih tinggi, di angka 17 persen. Idealnya itu 5 persen,” kata Kang Emil.

Jawa Barat sendiri, ujar Kang Emil, telah melakukan persiapan untuk menyambut datangnya vaksinasi. Salah satunya dengan melakukan simulasi penyuntikan dosis vaksin di Puskesmas Tampos, Depok pada pekan lalu.

“Persiapan sudah maksimal, tapi punya potensi kekurangan dari sisi storage masih kurang, tenaga kesehatan masih kurang, karena vaksin ini akan diberikan kepada kelompok usia 18 – 59 tahun, sampai hari ini kapan penyuntikannya ? belum bisa dikonfirmasi. Jadi intinya, kalau barangnya datang kami siap, kalau kapan datangnya dan disuntiknya di mana kewenagan vaksina tipe 1 yang diimpor langsung ini, kewenangan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC