Channel9.id – Jakarta. Film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ belakangan ini menyorot perhatian publik karena mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kelompok relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan film tersebut tidak berdasarkan data yang valid.
Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas menilai film tersebut hanya untuk membentuk opini yang kemudian seolah-olah dianggap sebagai sebuah hal yang benar. Ia pun menduga perilisan film Dirty Vote sengaja dilakukan oleh segelintir pihak tertentu yang ingin meraih kepentingan elektoral pada Pemilu 2024.
“Film Dirty Vote itu muncul dengan analisis-analisis yang seolah-olah benar tapi itu jelas sebuah framing yang dibentuk untuk kepentingan elektoral yang sama sekali tidak berdasarkan fakta yang valid,” ujar Umbas dalam konferensi pers para pimpinan relawan pendukung Prabowo-Gibran di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
Umbas menjelaskan, fakta yang valid itu semestinya dibuktikan melalui mekanisme pelaporan ke penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, DKPP. Namun, lanjutnya, sampai saat ini kebenaran kecurangan yang dijabarkan dalam film tersebut tidak dibuktikan oleh instrumen penyelenggara pemilu.
Oleh karena itu, Umbas menyebut film dokumenter dan tuduhan terhadap Prabowo-Gibran hanyalah framing yang sengaja dilakukan untuk kepentingan elektoral segelintir pihak.
“Jadi sebetulnya ketika tidak ada proses-proses semacam itu dan kemudian muncul narasi-narasi seolah-olah terjadi kecurangan, maka ini kita anggap framing,” tuturnya.
Ia juga menyinggung film Dirty Vote yang dirilis pada masa tenang Pemilu 2024. Menurut Umbas, hal ini merupakan sebuah pelanggaran dan sangat tendensius diarahkan kepada pasangan Prabowo-Gibran.
Umbas pun menyatakan pihaknya bakal menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan film tersebut. Ia menuding jadwal perilisan Dirty Vote dan penyebaran berita bohong atau hoaks dalam film tersebut telah mencurangi proses pemilu.
“Kami akan melakukan upaya hukum yang keras dalam pengertian untuk melawan proses-proses yang berlangsung secara tidak fair. Jadi kalau bicara kompetisi demokrasi yang sedang berlangsung, ini bukan fair play namanya karena kalau fair play ini kan tidak boleh dibiarkan upaya penyerangan secara personal maupun penyebaran hoaks yang secara masif dilakukan yang ini dilakukan terorkestrasi dengan baik menjelang dua hari kita akan melakukan pemungutan suara,” pungkas Umbas.
Sebagai informasi, Dirty Vote merupakan sebuah film dokumenter yang resmi dirilis di kanal YouTube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Indonesia pada Minggu (11/2/2024). Film tersebut menyita perhatian publik karena mengungkap dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 yang memicu rusaknya tatanan demokrasi.
Film berdurasi 1 jam 57 menit ini merupakan sebuah karya dari sutradara Dandhy Laksono yang dibintangi oleh tiga pakar hukum tata negara. Ketiga ahli hukum tata negara tersebut adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Baca juga: Soal Film Dirty Vote, Airlangga: Black Movie, Black Campaign
Dalam film tersebut, mereka menilai adanya penggunaan instrumen kekuasaan yang kuat, terstruktur, dan sistematis untuk mencalonkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, hingga memenangkan Pilpres 2024.
Selain menghadirkan tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang hukum tata negara, film Dirty Vote juga menarik perhatian karena ditayangkan di tengah masa tenang pemilu, yakni pada tanggal 11-13 Februari 2024.
HT
