Connect with us

Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Diharapkan Dongkrak Target Pembangunan Nasional

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Perencanaan Pembangunan Aceh Tahun 2022 memiliki arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Tak hanya itu, melalui Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), diharapkan mampu menetapkan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, dalam Musrenbang Penyusunan RKPA Tahun 2022, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori berharap, RKPA yang nantinya disusun, mampu mendongkrak target pembangunan nasional.

Baca juga: Polda Aceh Salurkan Bantuan Sembako Bantu Korban Banjir di Kab Aceh Besar

Adapun arah pengembangan Sumatera Tahun 2022, terutama Provinsi Aceh, adalah Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN Sabang; Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sabang; Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri (KEK/KI) Arun Lhokseumawe dan Kabupaten Pengembangan alternatif Gayo Lues, Aceh Besar dan Bireuen.

“Dalam mendukung mencapai target pembangunan nasional, Pemerintah Aceh telah mengusulkan proyek pembangunan atau major project melalui Rakortekrenbang, (adapun) yang disetujui sebanyak 22 usulan dengan rincian 6 usulan diakomodir dan 16 usulan akan dibahas lebih lanjut,” jelas Hudori.

Ia juga mamaparkan, penentuan target dalam RKP Tahun 2022 Aceh, harus berpedoman pada target makro yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, adapun target makro Aceh yang termuat dalam rancangan awal RKP antara lain; laju pertumbuhan ekonomi 4,7%, tingkat kemiskinan 13,43%, dan pengangguran terbuka 6,0%.

Tak hanya itu, dengan pengambilan tema “Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif,” yang selaras dengan tema RKP Nasional tahun 2022 yaitu “Pemilihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” diharapkan sinergi pembangunan dapat tercapai.

“Dengan selarasnya tema pembangunan antara pusat dan daerah, diharapkan target pembangunan, baik nasional dan daerah, dapat sinergis dan tercapai,” imbuhnya.

Hudori menyebut, Kemendagri menekankan pada penyusunan RKPA Tahun 2022, Pemerintah Aceh diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Aceh.

Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi dalam 2 (dua) tahun terakhir, harus menjadi salah satu acuan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dalam RKPD Tahun 2022.

Ketiga, memperhatikan berbagai regulasi baru, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

“Saya berharap, kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh dapat memberikan saran dan masukan agar RKPA tahun 2022 selaras dengan rancangan RKP tahun 2022, karena hanya dengan komitmen yang tinggi dan kerja sama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tujuan pembangunan Aceh dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh sendiri,” pungkas Hudori.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

ISRI: Pemerintah Tidak Serius Membumikan Pancasila, Revisi PP 57/2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan belum memuat klausul Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Hal itu merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila.

“Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa sudah seharusnya diajarkan dalam dunia pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan tinggi. Namun dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, muatan wajib kurikulum baik dasar, menengah dan tinggi belum memuat klausul pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib,” kata Waketum DPN ISRI Dr. Tarto Sentono dalam keterangan resmi, Rabu 14 April 2021.

“ini adalah bentuk ketidakseriusan Pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila,” tegas Dr. Tarto.

Dr. Tarto menambahkan bahwa jargon – jargon yang selama ini hendak mengarusutamakan Pancasila, baik untuk peserta didik dari tingkat dasar, menengah dan tinggi dalam memperkuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, hanya lips service semata.

“Alhasil regulasi yang diundangkan akhir Maret tersebut tidak memuat pendidikan Pancasila,” ujar Dr. Tarto.

Padahal, menurut Dr. Tarto, pengajaran Pancasila sangat penting untuk menata fondasi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Bagaimana secara nyata kita hendak memerangi kemiskinan, kebodohan, korupsi, terorisme dan radikalisme namun justru Pancasila diabaikan sebagai kurikulum wajib dalam dunia pendidikan, bahwa Pancasila dan Pendidikan adalah dua hal yang sangat penting dalam menata fondasi kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Bekali Kepala Daerah Baru soal Politik, Ekonomi, dan Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu (14/4/2021), para kepala daerah yang baru saja dilantik itu, mendapatkan pembekalan tentang kebijakan yang berkaitan dengan Stabilitas Politik, Pemulihan Ekonomi hingga Penanganan Pandemi.

“Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas Covid-19, dan ditutup oleh kami selaku Mendagri dengan topik utama adalah selain stabilitas politik dan keamanan, adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dalam acara yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo itu, Tito juga membeberkan, sebagai catatan di tahun 2020 terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan umum.

Menurutnya, hal positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi yaitu 76,09%, lebih tinggi dibanding Pilkada Tahun 2018 yakni 74,92%, Pilkada Tahun 2017 yaitu 74,89%, dan Pilkada Tahun 2015 yakni sebesar 69,35%.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Prokes 

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19.  Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” paparnya.

Karena itu, sambung Tito, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan.

“Selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional, para kepala daerah juga diminta responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi,”tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Bertambah 5.656, Jabar Penyumbang Terbesar Kasus Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 5.656, Rabu (14/04). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.583.182, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Tercatat penambahan 124 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 42.909

Baca juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah Terpilih Kendalikan Laju Covid-19 

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.747 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 1.431.892 orang.

Jawa Barat masih terus menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 setelah menambah 1.568 kasus. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan menambah 716 kasus. Di urutan ketiga DKI Jakarta dengan penambahan kasus sebanyak 661.

Continue Reading

HOT TOPIC