Connect with us

Nasional

Dirjen Pemdes Bentuk Tim Pemantau Pilkades Serentak di Bekasi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Pemdes) Yusharto Huntoyungo membentuk Tim Pemantau pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bekasi. Tim Pemantau yang diterjunkan secara langsung ke lapangan yakni Anggi Nurmalia, Dwytia Sartika Sari, dan Dewi Kurniati  untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serentak sesuai penerapan protokol kesehatan.

“Tim Pemantau bertugas agar Pilkades serentak sesuai dengan aturan pembatasan jumlah pemilih dalam satu TPS (500 orang) dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19),” ujar Yusharto, Minggu, (04/04).

Berdasarkan pantauan Tim, pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah desa pelaksana sebanyak sembilan desa di tujuh kecamatan dan diikuti oleh 33 calon kepala desa.

Sementara, jumlah TPS di Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 254 dengan total pemilih sebanyak 114.583 orang yang telah sesuai dengan aturan pembatasan jumlah pemilih dalam satu TPS (500 orang) dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Siapkan Pilkades Serentak 2020 

“Penerapan protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan penyemprotan disinfektan secara berkala, penyediaan bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3o C, pengaturan jarak kursi tunggu, pemberian sarung tangan sekali pakai kepada pemilih, hingga penjemputan suara bagi pemilih lansia dan pemilih yang sakit,” kata Anggi, salah satu tim pemantau.

Selain itu, hadir secara langsung di TPS 08 Desa Sukasari, Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, SH didampingi oleh Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan dan Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi yang pada kesempatan tersebut melaporkan kesiapan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bekasi yang telah menyesuaikan protokol kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 serta mengadakan deklarasi damai untuk menjaga kondusifitas daerah pasca pelaksanaan pilkades serentak.

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga melakukan pemantauan secara virtual yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo yang dihadiri Pejabat Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang membidangi pilkades dan 12 pemerintah daerah kabupaten pelaksana pilkades tahun 2021 di lingkup Provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, Indramayu, Garut, Bandung Barat, Purwakarta, Sumedang, Kuningan, Cirebon, Subang, Bandung, dan Kota Banjar.

Selanjutnya, Yusharto menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bekasi yang berjalan dengan aman dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dapat menjadi acuan bahan evaluasi kabupaten lain agar dapat lebih baik melaksanakan pilkades serentak di wilayah masing-masing.

Selain itu, Yusharto menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk periode tanggal 5 sampai dengan 19 April 2021 dimana terdapat penambahan daerah dan perubahan kriteria penetapan zonasi pada tingkat RT yang bertujuan untuk semakin memperketat penerapan PPKM.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

ISRI: Pemerintah Tidak Serius Membumikan Pancasila, Revisi PP 57/2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan belum memuat klausul Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Hal itu merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila.

“Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa sudah seharusnya diajarkan dalam dunia pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan tinggi. Namun dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, muatan wajib kurikulum baik dasar, menengah dan tinggi belum memuat klausul pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib,” kata Waketum DPN ISRI Dr. Tarto Sentono dalam keterangan resmi, Rabu 14 April 2021.

“ini adalah bentuk ketidakseriusan Pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila,” tegas Dr. Tarto.

Dr. Tarto menambahkan bahwa jargon – jargon yang selama ini hendak mengarusutamakan Pancasila, baik untuk peserta didik dari tingkat dasar, menengah dan tinggi dalam memperkuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, hanya lips service semata.

“Alhasil regulasi yang diundangkan akhir Maret tersebut tidak memuat pendidikan Pancasila,” ujar Dr. Tarto.

Padahal, menurut Dr. Tarto, pengajaran Pancasila sangat penting untuk menata fondasi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Bagaimana secara nyata kita hendak memerangi kemiskinan, kebodohan, korupsi, terorisme dan radikalisme namun justru Pancasila diabaikan sebagai kurikulum wajib dalam dunia pendidikan, bahwa Pancasila dan Pendidikan adalah dua hal yang sangat penting dalam menata fondasi kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Bekali Kepala Daerah Baru soal Politik, Ekonomi, dan Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu (14/4/2021), para kepala daerah yang baru saja dilantik itu, mendapatkan pembekalan tentang kebijakan yang berkaitan dengan Stabilitas Politik, Pemulihan Ekonomi hingga Penanganan Pandemi.

“Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas Covid-19, dan ditutup oleh kami selaku Mendagri dengan topik utama adalah selain stabilitas politik dan keamanan, adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dalam acara yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo itu, Tito juga membeberkan, sebagai catatan di tahun 2020 terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan umum.

Menurutnya, hal positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi yaitu 76,09%, lebih tinggi dibanding Pilkada Tahun 2018 yakni 74,92%, Pilkada Tahun 2017 yaitu 74,89%, dan Pilkada Tahun 2015 yakni sebesar 69,35%.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Prokes 

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19.  Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” paparnya.

Karena itu, sambung Tito, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan.

“Selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional, para kepala daerah juga diminta responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi,”tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Bertambah 5.656, Jabar Penyumbang Terbesar Kasus Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 5.656, Rabu (14/04). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.583.182, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Tercatat penambahan 124 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 42.909

Baca juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah Terpilih Kendalikan Laju Covid-19 

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.747 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 1.431.892 orang.

Jawa Barat masih terus menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 setelah menambah 1.568 kasus. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan menambah 716 kasus. Di urutan ketiga DKI Jakarta dengan penambahan kasus sebanyak 661.

Continue Reading

HOT TOPIC