Connect with us

Hot Topic

Respons Marzuki Alie, Kader Demokrat: Jangan Air Susu Dibalas Air Tuba

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Tensi politik antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan kembali memanas. Itu setelah adanya cerita yang diungkapkan Mantan Sekjen Partai Demokrat (PD), Marzuki Alie yang saat ini ramai di perbincangkan di jagad media sosial.

Menanggapi hal itu, Kader Demokrat dari Provinsi Riau Agung Nugroho mengaku kecewa dengan Marzuki Alie yang seolah-olah mengadu domba PDI Perjuangan dan PD.

“Saya sebagai generasi muda PD meminta dengan hormat, Pak Marzuki Alie untuk memberi contoh serta tauladan yang baik kepada junior. Jangan seperti air susu yang diberikan Bapak SBY, dibalas dengan air tuba,” kata Agung Nugroho kepada wartawan, Kamis (18/2).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau ini mengaku tidak tahu apa misi di balik statemen yang disampaikan Marzuki beberapa waktu belakangan ini. Namun yang jelas, lanjut dia, kader Demokrat khususnya di daerah merasa tidak nyaman dengan sikap yang di pertontonkan mantan Ketua DPR RI tersebut.

“Jangan adu domba PDIP dan PD sementara bapak lempar handuk. Bapak apa tidak cukup menikmati kursi nyaman sebagai Ketua DPR RI berkat Bapak SBY?” ujarnya.

Ia kemudian mengungkit jabatan yang di emban Marzuki karena jasa besar SBY kala itu. Itu dibuktikan setelah duduk sebagai ketua DPR, Marzuki dikatakan dia tidak terpilih lagi sebagai legislator Senayan.

“Bapak Marzuki Alie kalau bukan karena Pak SBY, tidak akan duduk di Senayan. Buktinya, bapak yang sudah ketua DPR, tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR. Artinya Kemampuan bapak juga biasa-biasa saja,” pungkasnya.

Kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, Agung meminta agar Hasto tidak terpancing dan terpengaruh dengan ucapan Marzuki. Ia juga memastikan bahwa sikap yang ditunjukan Marzuki tidak lebih sebagai dagelan politik untuk mengadu domba PDIP dan Demokrat.

“Kepada Pak Hasto, saya izin, jangan terpengaruh ocehan Pak Marzuki Alie ya pak. Jangan mau kita diadu domba,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Marzuki Alie mengungkapkan SBY pernah menyatakan bahwa Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri kecolongan dua kali saat Pilpres 2004. Hal itu diungkapkan Marzuki dalam perbincangannya bersama eks politisi Partai Nasdem Akbar Faisal di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored.

Kala itu, kata Marzuki, Megawati mencalonkan sebagai presiden bersama Hasyim Muzadi sebagai wakilnya, namun kalah dari SBY-JK.

“Pak SBY nyampaikan, ‘Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Bu Mega akan kecolongan dua kali ini. Kecolongan pertama dia yang pindah. Kecolongan kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, Kamis (11/2/2021).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polda Jambi Tangani 14 Kasus Karhutla

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Jambi mencatat ada 14 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak Januari hingga Februari 2021. Dari belasan kasus itu, 3 orang sudah ditetapkan jadi tersangka.

“Rinciannya Polres Tebo 2 kasus, Polres Muarojambi 2 kasus, Polresta Jambi 1, Polres Tanjab Barat 4, Polres Tanjab Timur 5 kasus,” kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto, Jumat 26 Februari 2021.

Dia meminta supaya tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar karena merugikan negara dan masyarakat luas.

“Setop bakar hutan dan lahan karena banyak yang dirugikan. Baik pelaku itu sendiri maupun secara kesehatan dan ekonomi juga akan berdampak,” katanya.

Dia menjelaskan, dampak dari karhutla yaitu membuat kabut asap tebal sehingga dapat menutupi jarak pandang. Dampak lain, debu dengan ukuran partikel kecil dan gas yang berdampak terhadap kesehatan manusia.

“Seperti ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata dan kulit sekaligus terjadinya pencemaran udara,” ucapnya.

Sementara dampak dari aspek ekonomi, yaitu terganggunya aktivitas sehari-hari. Kemudian menurunnya produktivitas dan penghasilan, hilangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan.

“Terlebih berkurangnya umur tanah serta terganggunya transportasi darat dan udara,” kata Mulia.

Dia juga mengingatkan, tindakan membakar hutan dan lahan bisa dikenakan sanksi dan ancaman hukuman yang cukup berat.

“Ancamannya 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

KPK Duga Uang Korupsi Eks Mensos Mengalir ke Sejumlah Pihak Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang korupsi Bansos Covid-19 eks Menteri Sosial Julari Batubara dengan menggali kesaksian Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Munawir.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, KPK mensinyalir adanya uang korupsi Bansos Covid-19 mengalir ke sejumlah pihak di daerah yang diberikan oleh tersangka Juliari.

“Munawir didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan aliran sejumlah uang yang di berikan oleh tersangka JPB (Juliari P. Barubara) ke beberapa pihak di daerah,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (26/2).

Selanjutnya, Politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus ditelisik terkait pengetahuannya mengenai adanya pembagian jatah bansos Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020.

“M. R Ihsan Yunus dikonfirmasi pengetahuannya mengenai adanya dugaan pembagian jatah paket bansos,” kata Ali.

Sementara itu, saksi Rizki dan Firmansyah selaku anggota Tim Bansos Covid-19 dicecar penyidik antirasuah mengenai telah diaturnya sejak awal vendor-vendor yang akan mendistribusikan paket sembako.

“Sejak awal sekaligus dikonfirmasi adanya dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) ke beberapa pihak di Kemensos RI,” imbuh Ali.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp 14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing. Masing-masing berkisar Rp11, 9 miliar, USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kompolnas: Bripka CS Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Mabes Polri untuk menjerat Bripka CS dengan pasal berlapis. Pelaku penembakan di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat itu harus ditindak tegas lantaran mengakibatkan tiga orang tewas dan satu luka-luka.

“Kami mendorong proses penegakan hukum terhadap pelaku, melalui penyidikan kasus pidananya dengan menjerat yang bersangkutan dengan pasal-pasal berlapis dan pemeriksaan pelanggaran kode etik,” ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Jumat (26/02).

Baca juga: Propam Polri: Bripka CS Akan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Poengky menilai, Bripka CS bukan hanya harus diproses secara kode etik, namun juga harus diproses secara hukum pidana.  Pelaku juga harus diperiksa lebih lanjut apakah saat kejadian, pelaku mengkonsumsi minuman keras dan narkoba ataukah tidak.

“Jika nantinya terbukti mabuk akibat mengonsumsi minuman keras atau narkoba, maka dapat dijerat pula dengan pasal-pasal terkait penyalahgunaan miras dan atau narkoba,” tuturnya.

Poengky juga menyoroti terkait unsur penyalahgunaan senjata api. Apabila Bripka CS pada saat melakukan perbuatannya tidak dalam kondisi tengah bertugas, seharusnya tidak diperbolehkan membawa senjata api.

“Seharusnya jika yang bersangkutan tidak sedang melakukan tugas, maka tidak boleh membawa senjata api karena rentan penyalahgunaan. Sehingga selain dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, juga berpotensi dijerat pasal penyalahgunaan senjata api,” tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC